Sejarah maritim Kepulauan Riau menyimpan kisah panjang tentang perlawanan, strategi, dan kepemimpinan laut yang kerap tereduksi oleh narasi kolonial. Dari gugusan pulau Galang dan Rempang, pernah melahirkan anak tanah dan airnya yang kemudian dikenal sebagai sosok Panglima Rahman, seorang pemimpin pasukan laut Kesultanan Riau-Lingga

Sepak terjangnya, dan kemasyhurannya, yang oleh Belanda dan Inggris kemudian dicap sebagai “pemimpin bajak laut”. Label itu bukan sekadar stigma, melainkan cermin ketakutan kolonial terhadap kekuatan maritim Melayu yang terorganisasi dan efektif.

Kekuatan Kesultanan Melayu Melaka, yang kemudian berlanjut dalam Kesultanan Johor-Riau hingga Riau-Lingga, terbukti nyata dalam Perang Riau II pada akhir abad ke-18. Dalam perang ini, pasukan Kesultanan Riau-Lingga di bawah pimpinan Sultan Mahmud Riayat Syah III, dengan dukungan sekutu-sekutunya, berhasil meraih kemenangan penting atas kekuatan kolonial Eropa.

Pasca kemenangan tersebut, Sultan Mahmud Riayat Syah III mengubah pola perlawanan dari perang terbuka menjadi perang gerilya laut. Menjalankan strategi yang sangat sesuai dengan karakter geografis Kepulauan Riau. Untuk menopang strategi ini, pusat pemerintahan dipindahkan ke Daik, Lingga, disertai pergerakan besar armada laut.

Menurut Abdul Malik, budayawan dan akademikus Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, pemindahan itu melibatkan sekitar 200 kapal utama, serta 150 kapal rakyat bersenjata yang terus berpindah-pindah dan beroperasi di wilayah strategis: Bulang, Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Karimun, Pulau Tujuh, Indragiri, Jambi, Singapura, Johor, hingga Pahang.

“Sejak saat itu, Bulang, Rempang, dan Galang menjadi basis pertahanan terbesar Kesultanan Riau-Lingga,” ujar Abdul Malik.

Kekuatan militer kesultanan pada masa itu bukanlah pasukan kecil. Catatan sejarah menyebutkan keberadaan sekitar 8.000 tentara patroli laut, 20.000 personel pasukan darat, 42.000 pejuang siaga di seluruh wilayah kesultanan, serta 24.000 prajurit khusus yang menjaga Lingga, pusat pemerintahan tempat Sultan bersemayam. 

Pasukan besar ini dipimpin oleh tokoh-tokoh penting seperti Engku Muda Muhammad dan Panglima Rahman, figur yang dikenal piawai dalam taktik laut.

Dominasi mereka di jalur pelayaran Selat Malaka dan Laut Cina Selatan membuat Belanda dan Inggris terdesak. 

Dalam laporan-laporan kolonial, Sultan Mahmud Riayat Syah III kerap disebut sebagai Pirate King, raja bajak laut. Namun, dalam perspektif lokal dan sejarah Nusantara, sebutan itu justru menegaskan satu hal: perlawanan terorganisasi terhadap kolonialisme.

Fenomena pasukan laut yang oleh Eropa disebut bajak laut sebenarnya telah ada sejak abad ke-16, terutama setelah jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511. Namun, intensitasnya meningkat tajam pada sepertiga akhir abad ke-18, seiring menguatnya perlawanan Kesultanan Riau-Lingga terhadap dominasi Belanda dan Inggris di jalur perdagangan internasional.

Salah satu tokoh penting dalam fase ini adalah Panglima Rahman, yang berasal dari wilayah Galang–Rempang. Abdul Malik menegaskan, penghapusan atau relokasi masyarakat Rempang hari ini bukan sekadar persoalan sosial-ekonomi, tetapi juga berpotensi memutus jejak historis patriotisme maritim.

“Jika masyarakat Rempang tercerabut dari ruang hidupnya, Kepulauan Riau, bahkan Indonesia sebagai bangsa maritim Nusantara, akan kehilangan bagian penting dari ingatan sejarah perlawanan,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan sejarawan Universitas Riau, Suwardi. Ia menekankan bahwa sejarah Kesultanan Riau-Lingga merupakan mata rantai panjang peradaban Melayu. Sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan Melayu dan Kesultanan Riau-Lingga, wilayah ini telah menjadi pusat kekuasaan Sriwijaya di Bintan. Setelahnya, muncul Kerajaan Melaka, yang kemudian berpindah-pindah pusat kekuasaan akibat tekanan Portugis dan Belanda.

Perpindahan pusat kekuasaan itu meliputi Bintan, Melaka, Johor, Kampar, Siak, Temasek (Singapura), Lingga, hingga kembali lagi ke Bintan.

“Kerajaan Melayu ini menguasai wilayah yang sangat luas, dari Melaka hingga Riau Daratan, baik pesisir maupun pedalaman,” kata Suwardi.

Dalam konteks itu, Pulau Rempang bukanlah wilayah kosong tanpa sejarah. Rempang merupakan bagian integral dari Kerajaan Melayu hingga Kesultanan Riau-Lingga, yang dipimpin oleh seorang Yang Dipertuan Muda, jabatan setara perdana menteri di bawah Sultan. 

Dengan struktur pemerintahan setinggi itu, wajar jika wilayah ini dijaga oleh laksamana, panglima laut, dan laskar bersenjata.

Kisah tentang mereka, tentang perang, diplomasi, dan strategi laut, terekam dalam manuskrip klasik Tuhfat al-Nafis, salah satu sumber utama historiografi Melayu. Manuskrip ini bukan hanya catatan silsilah raja-raja, tetapi juga arsip ingatan kolektif tentang bagaimana masyarakat Melayu mempertahankan kedaulatan di tengah gempuran kolonialisme.

Di titik inilah sejarah Rempang, Galang, dan pulau-pulau sekitarnya menemukan maknanya yang lebih dalam: bukan sekadar ruang geografis, melainkan tapak perlawanan dan identitas maritim. Menghapusnya dari peta sosial hari ini berarti mengaburkan satu bab penting dalam sejarah bangsa, yaitu bab tentang laut, keberanian, dan kepemimpinan yang lahir dari pulau-pulau kecil di Nusantara. (Red)