Dari Rempang hingga Selat Melaka: Jejak Orang Laut yang Dilupakan

Polemik pengosongan Pulau Rempang di Batam untuk proyek strategis nasional Rempang Eco-City membuka kembali perdebatan lama tentang sejarah dan identitas wilayah Kepulauan Riau. Pemerintah kerap menyebut Rempang sebagai pulau yang “awalnya tidak berpenghuni”, dengan penduduk yang dianggap pendatang tanpa ikatan sejarah. 

Klaim ini menuai bantahan dari sejarawan dan budayawan Melayu, sebab Pulau Rempang, bersama pulau-pulau lain di sekitarnya, memiliki jejak panjang dalam sejarah kerajaan-kerajaan Melayu dan menjadi bagian penting dari pertahanan maritim Nusantara.

Sejak masa Kerajaan Melayu Melaka hingga Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang, wilayah kepulauan di Selat Melaka bukanlah ruang kosong. Ia dihuni dan dijaga oleh komunitas maritim yang dikenal sebagai Orang Laut, Orang Selat, atau dalam istilah kolonial disebut Lanun. Dalam perspektif kesultanan Melayu, mereka bukan perompak, melainkan pasukan pertikaman, atau prajurit terdepan yang bertugas menjaga jalur laut, mengawal perdagangan, dan mempertahankan kedaulatan kerajaan.

Dari Melaka ke Bintan: Benteng Maritim Melayu

Manuskrip klasik Tuhfat al-Nafis karya Raja Ali Haji mencatat peran penting penduduk pulau-pulau Melayu, termasuk Rempang, Bulang, Bintan, dan Galang, sebagai pasukan setia para sultan. Mereka dikenal karena keberanian dan kesetiaannya, sekaligus menjadi momok bagi kekuatan kolonial Eropa.

Pada masa Kesultanan Melaka di bawah Sultan Mansyur Syah (1458–1477), kerajaan ini memiliki prajurit terlatih yang direkrut dari berbagai wilayah maritim: Kepulauan Riau, Karimun, Lingga, Pulau Tujuh, pesisir timur Sumatera, Kalimantan, hingga Semenanjung Melayu dan Singapura. Mereka bermukim di sepanjang Selat Melaka sebagai jalur perdagangan internasional terpenting pada abad ke-15.

Ketika Portugis di bawah Alfonso de Albuquerque menyerang Melaka pada 1511 dengan sekitar 1.600 serdadu dan 15 kapal besar, perlawanan rakyat Melayu tidak mudah dipatahkan. Bahkan Portugis harus mendatangkan bala bantuan dari Goa, India. 

Setelah Melaka jatuh, Sultan Mahmud Syah I memindahkan pusat pemerintahan sekaligus benteng pertahanan ke Bintan, memperkuat Kota Kara sebagai basis perlawanan. 

Serangan lanjutan Portugis pada 1523 dan 1524 menghancurkan Kara dan Kopak, namun Sultan Mahmud Syah I tetap bertahan dengan dukungan pasukan maritim di Bulang, Rempang, Galang, dan Bintan hingga wafat di Riau daratan.

“Bajak Laut” dalam Kacamata Kolonial

Runtuhnya Melaka tidak mengakhiri perlawanan. Pada 1528 berdiri Kerajaan Johor-Riau, yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Hulu Riau (kini Tanjungpinang) pada 1678. Sejak saat itu, bangsa-bangsa Barat Portugis, Belanda, dan Inggris semakin intens masuk ke wilayah ini.

Dalam narasi kolonial, pasukan maritim Melayu dilabeli sebagai “bajak laut”. Istilah ini, menurut banyak sejarawan, merupakan stigma politik untuk mendeligitimasi perlawanan lokal. Orang Portugis menyebut mereka Celates, sementara Belanda menyebut Slatter, yang yang berarti “Orang Selat”.

“Sesungguhnya mereka adalah rakyat biasa yang hidup sebagai nelayan, pedagang antarpulau, pemandu pelayaran, pembuat senjata, dan pembuat perahu. Namun dalam situasi perang, mereka menjadi pasukan pertikaman yang sangat efektif,” ujar Abdul Malik, budayawan dan akademikus Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.

Menurut Abdul Malik, wilayah operasi pasukan ini membentang luas: dari Selat Melaka hingga perbatasan Laut Jawa dan Laut Natuna Utara. Mereka juga bertugas mengawal kapal-kapal dagang yang berdagang secara resmi ke pelabuhan kerajaan Melayu, menjamin keamanan jalur ekonomi regional.

Laksamana dan Perlawanan Terakhir

Pasukan pertikaman dipimpin oleh panglima dan panglima besar yang biasanya berpangkat laksamana, jabatan tertinggi dalam angkatan laut kerajaan Melayu. Nama-nama seperti Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Nadim, dan Megat Seri Rama (Laksamana Bentan) hidup dalam ingatan kolektif sebagai simbol keberanian maritim Melayu.

Perlawanan berlanjut hingga abad ke-18. Pada masa Sultan Muzaffar Syah (1564–1570), Portugis kembali gagal menaklukkan wilayah Riau-Lingga. Pada era Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah I (1722–1760), perlawanan sengit terhadap Belanda terus berlangsung. Puncaknya terjadi dalam Perang Riau I (1777–1784) di perairan Tanjungpinang, ketika pasukan Kesultanan Riau-Lingga dipimpin Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah membentuk koalisi besar lintas wilayah, dari Sumatera hingga Sulawesi.

Mengutip catatan Elisha Netscher, Raja Haji bersama Sultan Mahmud Riayat Syah III dan pasukannya, termasuk pasukan yang oleh Belanda disebut bajak laut, bahkan mengejar tentara kolonial hingga ke Melaka. Raja Haji gugur dalam pertempuran di Teluk Ketapang, sebuah akhir heroik dari perlawanan panjang rakyat maritim Melayu.

Refleksi Sejarah yang Dipinggirkan

Sejarah panjang pasukan pertikaman Kepulauan Riau menunjukkan bahwa pulau-pulau seperti Rempang bukanlah ruang kosong tanpa identitas. Ia adalah bagian dari lanskap sejarah maritim Nusantara, dihuni oleh komunitas yang sejak berabad-abad lalu menjaga laut, perdagangan, dan kedaulatan.

Dalam konteks pembangunan modern, pengabaian terhadap sejarah ini bukan sekadar kekeliruan akademik, melainkan berpotensi melukai ingatan kolektif dan hak-hak kultural masyarakat setempat. Pembangunan yang berkeadilan semestinya tidak hanya memindahkan manusia dari ruang hidupnya, tetapi juga merawat narasi sejarah yang membentuk jati diri sebuah wilayah. Tanpa itu, kemajuan berisiko berdiri di atas penghapusan ingatan. (Red)