Hari ini kita berbicara diplomasi yang sudah kehilangan bahasa. Dunia hari ini sedang mengalami krisis bahasa dalam urusan keamanan antar negara. Diplomasi, yang semestinya menjadi seni merawat perbedaan dan menunda kekerasan, justru berubah menjadi panggung adu suara. 

Pernyataan keras dilontarkan di depan kamera, sanksi diumumkan melalui konferensi pers, dan ancaman militer disebar lewat media sosial. Para pengamat menyebutnya sebagai megaphone diplomacy, yaitu diplomasi yang tidak lagi membuka ruang dialog, melainkan mengeraskan posisi dan mempermalukan lawan.

Dalam pola semacam ini, eskalasi nyaris selalu menjadi akhir cerita. Ketika kata-kata dipakai sebagai senjata, pintu perundingan perlahan tertutup. Yang tersisa hanyalah logika menang-kalah, sementara warga sipil kembali menjadi korban paling awal dan paling lama. Dari Timur Tengah hingga Eropa Timur, dari Laut Merah hingga Asia Pasifik, konflik hari ini bergerak cepat, tetapi penyelesaiannya berjalan di tempat.

Lalu kita melihat retakan di Asia Tenggara yang tidak sepenuhnya kebal dari gejala itu. Ketegangan yang berulang antara Thailand dan Kamboja, khususnya terkait sengketa wilayah perbatasan dan situs bersejarah Preah Vihear, menunjukkan bagaimana konflik lama dapat kembali mengeras ketika nasionalisme, tekanan politik domestik, dan komunikasi publik yang agresif saling bertemu. Pernyataan resmi yang kaku seringkali justru mempersempit ruang kompromi, sementara sentimen publik terlanjur dipanaskan.

Di titik inilah muncul pertanyaan mendasar: adakah model diplomasi lain yang tidak bertumpu pada kebisingan, tetapi justru bekerja dalam kesenyapan? Sejarah mencatat bahwa model semacam itu pernah ada, dan lahir di tengah salah satu konflik paling brutal dalam peradaban manusia. Mari kita lihat pada pelajaran dari Perang Salib.

Saladin, atau nama lengkapnya Shalahuddin Al-Ayyubi, hidup di zaman ketika kekerasan adalah bahasa utama politik. Ia adalah panglima perang sekaligus negarawan, terbiasa dengan darah dan pengepungan. Namun justru di tengah brutalitas Perang Salib, ia merumuskan sebuah etika negosiasi yang melampaui zamannya: menang tanpa merendahkan, berkuasa tanpa menghinakan martabat lawan, atau dalam filosofi Jawa: menang tanpa ngasorake.

Bagi Shalahuddin, meja perundingan bukan kelanjutan perang dengan cara lain. Ia adalah ruang untuk menghentikan perang sebelum ia menelan lebih banyak nyawa. Prinsip ini terlihat jelas saat pengepungan Yerusalem pada 1187. Alih-alih membalas pembantaian yang pernah dilakukan pasukan Salib hampir satu abad sebelumnya, Shalahuddin memilih jalur negosiasi dengan Balian dari Ibelin. Fokus pembicaraan bukan tentang supremasi militer, melainkan keselamatan penduduk tanpa memandang agama dan asal-usul.

Keputusan itu bukan ekspresi kelemahan, melainkan kalkulasi strategis. Shalahuddin memahami bahwa kemenangan yang dibangun di atas dendam hanya akan melahirkan perlawanan baru. Dalam istilah modern, ia telah memahami bahwa keamanan negara tidak mungkin bertahan tanpa keamanan manusia.

Gestur kemanusiaan sebagai strategi, juga etika pribadi sosok Shalahuddin tidak berhenti pada meja perundingan. Ia juga menguasai seni membangun kepercayaan di tengah permusuhan. Kisah pengiriman buah segar dan es kepada Richard si Hati Singa yang sakit sering dibaca sebagai romantisme sejarah. Namun dalam perspektif diplomasi keamanan, gestur itu adalah pesan politik yang sangat terukur.

Pesan tersebut sederhana namun tajam: aku mengetahui kondisimu, aku mampu menjangkaumu, tetapi aku memilih untuk menghormatimu sebagai manusia. Gestur semacam ini menurunkan tensi psikologis konflik. Sesuatu yang sering diabaikan dalam strategi militer modern yang terlalu percaya pada kekuatan senjata dan tekanan publik.

Redefinisi Kedaulatan Rentan Krisis 

Jika protokol Shalahuddin dibaca ulang dalam konteks krisis global hari ini, pelajaran pertama yang muncul adalah cara ia memahami kedaulatan. Bagi Shalahuddin, kedaulatan atas wilayah adalah prinsip yang tidak bisa ditawar, tetapi cara mengelolanya tetap terbuka untuk negosiasi. Yerusalem berada di bawah kekuasaan Muslim, namun akses dan perlindungan bagi pemeluk agama lain dijamin.

Inilah embrio dari konsep Shared Security, yaitu gagasan bahwa keamanan hanya mungkin tercapai jika dirasakan bersama. Dalam konteks konflik Thailand dengan Kamboja, pendekatan ini relevan. Sengketa wilayah dan simbol sejarah sering diperlakukan sebagai harga mati, padahal mekanisme pengelolaan bersama, zona netral, atau pengawasan multilateral dapat meredakan ketegangan tanpa memaksa salah satu pihak kehilangan martabat.

Namun diplomasi personal yang hilang hari ini, adalah pelajaran kedua betapa pentingnya diplomasi personal dan informal. Shalahuddin tidak sepenuhnya bergantung pada utusan resmi dan dokumen kaku. Ia membangun komunikasi empat mata, bahkan hubungan emosional, dengan lawan. Hubungan antara Al-Adil dan Richard si Hati Singa menciptakan ruang kepercayaan yang tidak mungkin lahir dari pernyataan publik yang penuh tekanan.

Ironisnya, di era teknologi komunikasi yang serba cepat, sentuhan manusiawi dalam diplomasi justru menghilang. Segalanya digantikan oleh rilis pers, unggahan media sosial, dan ancaman terbuka. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa perdamaian sering lahir dari percakapan yang tidak disiarkan.

Kredibilitas sebagai modal perdamaian adalah pelajaran ketiga untuk soal konsistensi janji. Dalam konflik bersenjata, satu pelanggaran kesepakatan dapat menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Shalahuddin dikenal teguh memegang perjanjian, bahkan ketika hal itu memicu kritik dari kelompok garis keras di pihaknya sendiri.

Dalam dunia jurnalistik konflik, kredibilitas aktor adalah mata uang paling mahal. Tanpa kredibilitas, tidak ada kesepakatan yang bertahan. Tanpa konsistensi, tidak ada perdamaian yang dipercaya.

Indonesia dan Diplomasi Sunyi Kawasan

Dalam menyikapi ketegangan Thailand dengan Kamboja, Indonesia berada pada posisi strategis. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan salah satu pendiri ASEAN. Indonesia memiliki modal historis dalam praktik quiet diplomacy. Sejak awal, ASEAN dibangun bukan di atas konfrontasi terbuka, melainkan musyawarah, kesabaran, dan pengelolaan perbedaan secara bertahap.

Pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan konflik dari Aceh hingga Timor Leste, semestinya dapat menunjukkan bahwa perdamaian yang bertahan lama lahir merupakan kombinasi antara ketegasan prinsip dan kelenturan cara. Indonesia tidak perlu menjadi pengeras suara kawasan, tetapi penenang yang bekerja di balik layar, memastikan konflik tidak berubah menjadi luka permanen.

Namun kenapa perdamaian menjadi sulit? Kegagalan berdamai hari ini berakar pada cara kita memandang konflik sebagai permainan menang-kalah. Dalam kerangka zero-sum game, kompromi dianggap kelemahan, dan empati dicurigai sebagai pengkhianatan. 

Shalahuddin menawarkan paradigma sebaliknya: stabilitas hanya mungkin jika semua pihak merasa martabatnya diakui. Ia sangat memahami bahwa keamanan kawasan tidak dibangun dari kehancuran total lawan, melainkan dari kesediaan bersama untuk hidup berdampingan, meski dengan luka sejarah yang belum sepenuhnya sembuh.

Suara sunyi dari masa lalu tentang Shalahuddin Al-Ayyubi membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak diukur dari seberapa banyak musuh yang ditaklukkan, melainkan dari seberapa banyak nyawa yang diselamatkan. Di tengah kebisingan konflik global dan ketegangan regional Asia Tenggara, dunia dan Indonesia terutama, perlu kembali mendengarkan suara yang tidak berteriak.

Suara sunyi dari Hittin dan Yerusalem itu masih relevan hari ini: bahwa perdamaian bukan ketiadaan konflik, melainkan keberanian untuk merawat kemanusiaan di tengah maksud diplomasi dan peperangan. (Sal)