Pada 4 Agustus 1979, dunia masih menahan napas setelah beberapa bulan sebelumnya, sebuah gelombang besar yang tak terbayangkan telah menggulung singgasana Merak milik Shah Mohammad Reza Pahlavi. Di tengah hiruk-pikuk transisi kekuasaan yang drastis itu, KH. Abdurrahman Wahid, sosok intelektual muda yang kelak kita kenal sebagai Gus Dur menulis sebuah esai berjudul “Khomeini dan Beberapa Pertanyaan” di Majalah Tempo.

Tulisan itu bukan sekadar laporan jurnalistik, melainkan sebuah ikhtiar intelektual untuk memahami sosok Ayatullah Ruhollah Khomeini, sang arsitek revolusi, di tengah polarisasi tajam dunia antara euforia kebangkitan Islam dan ketakutan kolektif akan munculnya teokrasi baru. Kini, lebih dari empat dekade berlalu, saat geopolitik Timur Tengah kembali membara akibat ketegangan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, esai tersebut melampaui masanya. Ia tetap relevan bukan hanya sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai metode bagaimana kita seharusnya memandang sebuah pergolakan, yakni dengan mengajukan pertanyaan kritis tanpa tergesa-gesa menjatuhkan vonis.

Revolusi Iran 1979 berdiri sebagai salah satu patahan politik paling dramatis dalam sejarah abad ke-20. Setelah lebih dari 14 tahun hidup dalam pengasingan di Turki, Irak, hingga Prancis, Khomeini mendarat kembali di Teheran pada 1 Februari 1979. Kedatangannya disambut oleh jutaan lautan manusia yang merindukan perubahan. Dalam waktu kurang dari dua minggu, fondasi monarki yang telah berusia 2.500 tahun itu runtuh berkeping-keping, digantikan oleh struktur baru yang unik: Republik Islam Iran.

Namun, revolusi ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah akumulasi dari luka sejarah yang panjang. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter Shah yang dianggap sebagai "boneka Barat", ketimpangan ekonomi yang menganga akibat modernisasi yang dipaksakan (White Revolution), serta represi berdarah oleh polisi rahasia SAVAK, menjadi bahan bakar utama ledakan sosial tersebut.

Salah satu titik balik yang paling memilukan adalah tragedi “Black Friday” pada 8 September 1978. Di Lapangan Jaleh, bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan menewaskan ratusan orang. Peristiwa berdarah ini mempercepat keruntuhan legitimasi rezim Shah dan menyatukan berbagai faksi, mulai dari kaum agamawan, liberal, hingga marxis di bawah satu komando spiritual Khomeini. 

Bagi banyak entitas di dunia Islam, revolusi ini dipandang sebagai fajar kemenangan melawan dominasi asing. Namun bagi dunia Barat, kemunculan negara yang dipimpin oleh otoritas ulama memicu kekhawatiran mendalam akan lahirnya teokrasi yang kaku dan regresif.

Di sinilah Gus Dur mengambil posisi yang sangat menarik dan khas untuk tidak terjebak dalam dikotomi hitam-putih. Ia menolak untuk sekadar ikut bersorak, namun juga enggan mengutuk secara membabi buta.

Dalam amatan Gus Dur, Khomeini adalah personifikasi dari paradoks. Di satu sisi, ia adalah simbol pembebasan dari belenggu imperialisme, dan sisi lainnya cukup merepresentasikan bayang-bayang teokrasi yang menyesakkan. Menurut Gus Dur, kontradiksi ini justru merupakan tanda dari kehadiran tokoh sejarah besar. Seseorang yang mampu menggerakkan massa bukan hanya dengan janji politik, melainkan dengan resonansi spiritual.

Ketertarikan serupa juga melanda pemikir-pemikir besar Barat. Filsuf Prancis, Michel Foucault, yang turun langsung meliput hari-hari revolusi tersebut di Teheran, melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang belum pernah ada dalam nalar politik modern. Foucault menyebutnya sebagai “spiritualitas politik”. Ia terpana melihat bagaimana sebuah bangsa yang tidak memiliki senjata militer mampu meruntuhkan rezim bersenjata lengkap hanya dengan kekuatan keberanian kolektif yang berakar pada keyakinan religius.

Foucault menulis bahwa demonstrasi di Iran adalah manifestasi dari penolakan total sebuah bangsa terhadap tatanan dunia yang dianggap tidak adil. Namun, optimisme Foucault, dan banyak intelektual lainnya segera berhadapan dengan realitas pasca-revolusi yang keras. Para kritikus, seperti pengamat politik Amirpasha Tavakkoli, seringkali menggambarkan sejarah politik Iran sebagai “laboratorium pengalaman politik modern”. Di laboratorium ini, terjadi tarik-menarik tanpa henti antara aspirasi modernitas dan kekuatan tradisi religius yang puritan.

Tak lama setelah kemenangan, wajah revolusi mulai berubah. Pengadilan revolusioner menjatuhkan ratusan hukuman mati terhadap pejabat rezim lama. Pembersihan politik dilakukan untuk mengonsolidasi kekuasaan, memicu perdebatan apakah revolusi ini benar-benar membawa kebebasan atau sekadar mengganti satu jenis otoritarianisme dengan jenis lainnya.

Gus Dur, dengan radar intelektualnya yang tajam, menangkap kegelisahan ini sejak dini. Ia tidak hanya terpukau pada keberhasilan menggulingkan monarki, tetapi juga mulai menelanjangi kontradiksi yang mulai menyeruak ke permukaan. Melalui esainya, Gus Dur melontarkan serangkaian gugatan moral yang hingga kini masih bergaung:

Pertama, mengapa sebuah gerakan yang dibangun di atas semangat pembebasan justru berakhir dengan mengatur ranah privat warga, mulai dari jenis musik yang boleh didengar hingga detail cara berpakaian perempuan?

Kedua, bagaimana mungkin cita-cita luhur tentang keadilan sosial dapat berjalan beriringan dengan penyempitan ruang bagi kebebasan individu?

Ketiga, sebuah pertanyaan struktural yang krusial siapa sebenarnya yang memegang kendali atas kemudi bangsa, apakah kabinet sipil yang teknokratis ataukah Dewan Garda yang memegang mandat teologis?

Bagi Gus Dur, pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa ia melihat Revolusi Iran bukan sebagai sebuah titik akhir yang statis, melainkan sebuah proses sejarah yang dinamis dan "belum selesai". Ia secara tegas menolak dua kutub ekstrem antara memuja Khomeini sebagai “nabi penyelamat” yang tak bercela, atau mengutuknya sebagai tiran kegelapan. Baginya, memahami Khomeini menuntut keberanian untuk merangkul ambiguitas, dengan mengapresiasi perjuangannya melawan ketidakadilan, sekaligus mewaspadai potensi absolutisme moral yang bisa lahir dari kekuasaan tanpa batas.

Kini, empat puluh lima tahun telah berlalu. Iran tetap berdiri sebagai aktor geopolitik yang tak terelakkan di Timur Tengah. Ketangguhannya teruji melalui badai Perang Iran-Irak yang destruktif di tahun 1980-an hingga kepungan sanksi ekonomi internasional yang mencekik selama bertahun-tahun. Secara institusional, revolusi 1979 memang membawa perubahan fundamental pada struktur ekonomi dan akses pendidikan bagi kelas bawah di pedesaan Iran.

Namun, di balik stabilitas itu, bara api yang ditangkap Gus Dur tetap menyala. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa generasi muda Iran saat ini berada dalam posisi yang semakin berjarak dengan narasi awal revolusi. Ketegangan antara aspirasi kebebasan sipil, hak-hak perempuan, dan otoritas religius yang kaku terus melahirkan gelombang protes dari waktu ke waktu.

Fakta ini membuktikan bahwa apa yang dicemaskan Gus Dur pada tahun 1979 bukanlah isapan jempol. Pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan belum benar-benar menemukan jawabannya. Iran masih terus bergulat di dalam dirinya sendiri untuk mendefinisikan apa artinya menjadi sebuah "Republik" sekaligus "Islam" di abad ke-21.

Nilai abadi dari tulisan Gus Dur bukan terletak pada apakah analisisnya terbukti benar atau salah secara faktual di kemudian hari. Kekuatan esai itu terletak pada metode berpikirnya. Di tengah dunia yang seringkali menuntut kita untuk segera memihak, Gus Dur memberikan teladan tentang kesabaran intelektual.

Ia memilih untuk tidak tergesa-gesa menyimpulkan sebuah fragmen sejarah yang masih bergejolak. Ia memilih untuk tetap menjadi penanya yang setia, bukan hakim yang arogan. Di era media sosial saat ini, di mana polarisasi tajam dan penghakiman instan menjadi menu harian, pendekatan Gus Dur terasa semakin langka sekaligus mendesak.

Gus Dur mengingatkan kita semua bahwa sejarah jarang sekali bergerak dalam garis lurus yang sederhana. Ia berkelok, penuh warna abu-abu, dan seringkali ironis. Seorang tokoh bisa menjadi pahlawan bagi jutaan orang sekaligus sumber kecemasan bagi jutaan lainnya. Sebuah revolusi bisa menyalakan api harapan, namun di saat yang sama, ia bisa membakar habis ruang-ruang kebebasan yang diperjuangkannya.

Barangkali, penutup esai Gus Dur tahun 1979 itu adalah kesimpulan yang paling jujur bahwa dunia mungkin belum cukup tahu untuk memutuskan apakah sebuah revolusi harus ditakuti atau dirayakan. Seperti sejarah pada umumnya, kebenaran sejati hanya akan menampakkan dirinya setelah perjalanan waktu yang panjang, dan hanya jika kita memiliki kerendahan hati untuk terus berani mengajukan pertanyaan. (Red)