Gelombang tagar #SEAblings yang membuncah di jagat maya belakangan ini bukan sekadar keriuhan jempol warganet. Di balik adu argumen, sentimen rasial, hingga tuntutan rasa hormat antara warganet Asia Tenggara dan Korea Selatan, terdapat sebuah "ruang gelap" sejarah yang jarang tersorot lampu panggung K-Pop maupun kemilau teknologi Seoul. Terdapat satu lapisan memori kolektif yang dalam akan sebuah perjalanan panjang solidaritas regional yang ikut memapah Korea Selatan bangkit dari debu reruntuhan perang pada pertengahan abad ke-20.

Sejarah mencatat bahwa sebelum dikenal sebagai raksasa ekonomi dunia, Korea Selatan pernah berdiri di bibir jurang kehancuran. Negara yang kini menjadi kiblat gaya hidup global itu, tujuh dekade lalu, adalah salah satu negeri paling merana di muka bumi.

Perang Korea (1950–1953) bukan sekadar catatan kaki dalam buku sejarah. Tapi sebuah palagan berdarah, arena benturan ideologi global di tengah Perang Dingin yang membeku. Seluruh infrastruktur hancur lebur, jutaan warga kehilangan tempat tinggal, dan bayang-bayang kelaparan menyelimuti semenanjung. Data dari United Nations Korean Reconstruction Agency (UNKRA) menunjukkan bahwa pada awal 1950-an, Korea Selatan memiliki pendapatan per kapita yang bahkan lebih rendah dibandingkan banyak negara di Afrika dan Asia Tenggara.

Menurut sejarawan ekonomi Asia Timur, Bruce Cumings, periode pascaperang Korea ditandai oleh "ketergantungan ekstrem pada bantuan luar negeri, terutama pangan dan rekonstruksi." Dalam keputusasaan itu, Korea Selatan tidak hanya menengadahkan tangan kepada negara-negara adidaya, tetapi juga menerima uluran tangan dari sesama negara berkembang di Asia Tenggara. Inilah awal mula sebuah relasi yang seharusnya lebih dari sekadar hubungan antara produsen konten dan konsumen digital.

Asia Tenggara di Garis Depan: Darah dan Peluru

Kontribusi Asia Tenggara paling nyata terlihat melalui partisipasi militer di bawah panji Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Di saat negara-negara Asia Tenggara sendiri masih tertatih membangun fondasi pascakolonialisme, mereka memilih untuk mengirimkan putra-putra terbaiknya ke semenanjung yang asing.

Filipina mengirimkan Philippine Expeditionary Forces to Korea (PEFTOK), dengan total sekitar 7.420 personel. Pasukan ini terlibat dalam pertempuran-pertempuran heroik, seperti Pertempuran Yultong pada April 1951. Di sana, prajurit Filipina berdiri kokoh menahan gempuran masif meski kalah jumlah. Catatan militer resmi mengonfirmasi bahwa 112 prajurit Filipina gugur demi menjaga kedaulatan sebuah bangsa yang jauh dari tanah air mereka.

Thailand pun tak ketinggalan dengan mengirimkan Royal Thai Expeditionary Force, melibatkan lebih dari 6.000 personel militer serta dukungan medis dan logistik. Tak hanya di darat, kapal perang Thailand turut membelah ombak demi mendukung operasi PBB. Pengorbanan ini nyata. Monumen peringatan pun dibangun di wilayah Pocheon, Korea Selatan, menjadi saksi bisu atas darah prajurit Thailand yang tumpah di sana.

Sejarawan militer Paul Edwards menyebut partisipasi negara-negara ini sebagai “investasi moral sekaligus politik untuk menjaga stabilitas kawasan internasional pascaperang dunia.” Ini adalah bukti bahwa solidaritas regional kita tidak lahir dari tren media sosial, melainkan dari pengorbanan nyawa.

Indonesia: Dari Diplomasi Hingga Fondasi Energi

Setelah bedil berhenti menyalak pada 1953, tantangan baru muncul: bertahan hidup. Di sinilah peran Indonesia menjadi sangat strategis dan berlapis. Meskipun hubungan diplomatik resmi baru terbuka pada 1966 di bawah pemerintahan Orde Baru, benih persaudaraan telah ditanam jauh sebelumnya melalui semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.

Indonesia, sebagai pemimpin gerakan negara-negara berkembang, memberikan legitimasi moral bagi Korea Selatan di forum internasional. Pada masa-masa sulit tersebut, Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya perdamaian di semenanjung Korea, sebuah dukungan politik yang sangat berharga bagi negara yang saat itu sedang mencari pengakuan dunia.

Ketika Korea Selatan mulai membangun kembali kotanya melalui program pembangunan besar-besaran, Indonesia hadir sebagai penyedia bahan baku utama. Kayu lapis (plywood) dari hutan-hutan Indonesia menjadi material dasar pembangunan perumahan dan gedung-gedung di Seoul yang hancur. Bahkan, dalam catatan sejarah perdagangan, aspal dari Pulau Buton turut berperan dalam menghaluskan jalan-jalan pertama yang menghubungkan kota-kota besar di Korea Selatan.

Mungkin salah satu kontribusi paling krusial yang jarang diketahui publik adalah peran Indonesia dalam sektor energi Korea Selatan. Pada dekade 1980-an, Korea Selatan mengalami krisis energi akibat ketergantungan pada minyak bumi. Indonesia, melalui PT Pertamina, menjadi pemasok utama Gas Alam Cair (LNG) pertama bagi Korea Selatan. Perjanjian ekspor LNG dari Bontang (Arun dan Badak) pada 1983 menjadi tonggak sejarah yang memungkinkan industri manufaktur Korea Selatan tetap menyala dan rumah-rumah di sana mendapatkan pemanas di musim dingin yang membeku.

Pada masa tersebut, Korea Selatan juga menghadapi masalah serius terkait swasembada pangan. Menariknya, keberhasilan gerakan Saemaul Undong (Gerakan Desa Baru) di Korea Selatan yang melegenda tidak lahir dari ruang hampa. Korea Selatan banyak menyerap inspirasi dari model pembangunan pedesaan di Asia Tenggara. 

Peneliti pembangunan Korea Selatan, Kim Byung-Kook, menyebut bahwa keberhasilan modernisasi desa Korea adalah "kombinasi kebijakan domestik dan pembelajaran internasional dari negara-negara berkembang lainnya." Ada pertukaran teknis di mana para ahli Korea melihat bagaimana Indonesia mengelola irigasi dan organisasi tani. Sebaliknya, Indonesia kemudian juga belajar dari kedisplinan Korea dalam mengelola sumber daya desa.

Dari Penerima Bantuan Menjadi Mitra Strategis

Memasuki dekade 1990-an hingga kini, roda nasib berputar. Korea Selatan melesat menjadi Macan Asia. Namun, kemajuan ini pun tetap bersandar pada bahu tenaga kerja Asia Tenggara. Melalui Employment Permit System (EPS), ribuan pekerja migran Indonesia (PMI) hadir mengisi sektor-sector "3D" (Dirty, Dangerous, Difficult) yang mulai ditinggalkan warga domestik Korea. Keringat para PMI di pabrik-pabrik manufaktur dan kapal-kapal nelayan adalah komponen yang menjaga denyut ekonomi Korea tetap stabil di tengah ancaman penuaan populasi.

Fenomena ini menegaskan bahwa relasi kita tidak pernah bersifat satu arah. Tapi sebuah siklus saling membutuhkan yang abadi. Tanpa pasokan energi dari Indonesia dan tenaga kerja dari Asia Tenggara, narasi "Keajaiban Sungai Han" mungkin akan memiliki alur yang berbeda.

Di era algoritma hari ini, konflik identitas sangat mudah tersulut. Tagar #SEAblings muncul sebagai manifestasi dari kesadaran kolektif warga Asia Tenggara yang menuntut pengakuan atas martabat mereka di mata warga Korea Selatan, dengan tagar #KNetz. Namun, sejarah menawarkan perspektif yang jauh lebih dalam daripada sekadar tuntutan pengakuan di kolom komentar.

Kebangkitan Korea Selatan bukanlah kisah pahlawan tunggal. Di balik gemerlap layar raksasa di Gangnam atau kesuksesan global grup idola, terdapat jalinan benang merah solidaritas internasional. Terdapat jejak kaki prajurit Filipina, bantuan logistik Thailand, serta gas alam dan kerja keras putra-putri Indonesia.

Mengingat sejarah ini bukanlah sebuah upaya untuk menagih "balas budi", melainkan sebuah undangan untuk rendah hati. Bagi Korea Selatan, ini adalah pengingat bahwa mereka pernah ditopang saat rapuh. Bagi warga Asia Tenggara, ini adalah pengingat bahwa kita adalah bangsa yang besar, yang punya andil dalam membangun salah satu kekuatan ekonomi dunia hari ini.

Di tengah riuh debat digital yang sering kali melelahkan, mungkin yang kita butuhkan bukanlah kemenangan argumen, melainkan kesadaran akan "nasib bersama" (common destiny). Bahwa sebelum dunia mengenal Hallyu, kita telah lebih dulu mengenal rasa sakit yang sama, dan saling merangkul untuk menyembuhkannya. Karena persaudaraan regional bukanlah tentang siapa yang lebih maju, melainkan tentang siapa yang tetap menggenggam tangan saudaranya saat badai melanda. (Red)