Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) tidak lagi hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi kini mulai mengubah wajah pendidikan tinggi. Dalam kurun 2021–2025, berbagai perguruan tinggi di China melakukan penataan besar-besaran terhadap program studi mereka dengan menutup sekitar 12.200 program sarjana dan membuka lebih dari 10.200 program baru yang berorientasi pada teknologi mutakhir. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat daya saing industri masa depan sekaligus mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Informasi ini dipublikasikan oleh South China Morning Post berdasarkan data Kementerian Pendidikan China.

Langkah China ini merupakan sebuah perubahan paradigma ketika universitas tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat menghasilkan lulusan, melainkan sebagai institusi yang harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang berlangsung hampir setiap hari. Selama beberapa dekade, banyak negara meyakini bahwa gelar sarjana merupakan tiket menuju kehidupan yang lebih mapan. Akan tetapi, revolusi digital dan ledakan AI perlahan menggeser keyakinan tersebut. Keahlian praktis, kemampuan belajar sepanjang hayat (lifelong learning), literasi data, serta kemampuan berkolaborasi lintas disiplin kini semakin dihargai dibanding sekadar nama jurusan yang tercantum pada ijazah.

Perubahan inilah yang sedang direspons China melalui reformasi pendidikan tinggi. Pemerintahnya berupaya memastikan bahwa investasi besar di sektor pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan industri strategis, mulai dari kecerdasan buatan, robotika, manufaktur cerdas, energi baru, hingga ekonomi digital.

Dalam beberapa tahun terakhir, China menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak sepenuhnya terserap pasar kerja. Setiap tahun jutaan mahasiswa menyelesaikan pendidikan tinggi, sementara kebutuhan industri berubah jauh lebih cepat dibanding pembaruan kurikulum di kampus. Akibatnya, muncul fenomena skill mismatch, yakni ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.

Di tengah situasi tersebut, sejumlah bidang seperti seni, humaniora, bahasa asing, dan sebagian program manajemen mengalami tekanan cukup besar karena dianggap memiliki peluang kerja yang semakin terbatas. Sebaliknya, universitas berlomba membuka program-program baru yang berkaitan dengan AI, robotika, embodied intelligence, komputasi cerdas, dan ilmu data sebagai respons terhadap arah pembangunan ekonomi nasional.

Bagi sebagian kalangan, kebijakan ini merupakan langkah yang realistis. Mereka menilai universitas memang tidak boleh berjalan lebih lambat daripada perubahan teknologi. Namun, bagi kalangan lain, orientasi pendidikan yang terlalu berpusat pada kebutuhan industri dikhawatirkan justru mengurangi fungsi universitas sebagai ruang lahirnya pemikiran kritis, kebudayaan, dan kemanusiaan.

Perdebatan itulah yang kini menjadi perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Sebab pertanyaan besarnya bukan lagi apakah AI akan mengubah dunia pendidikan, melainkan seberapa cepat universitas mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya.

Jika dahulu perubahan kurikulum perguruan tinggi berlangsung dalam hitungan puluhan tahun, kini perubahan itu harus dilakukan hanya dalam beberapa tahun, bahkan beberapa bulan. Kecepatan perkembangan kecerdasan buatan membuat banyak pekerjaan mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tugas-tugas yang bersifat rutin, administratif, hingga kreatif kini semakin banyak yang dapat dikerjakan oleh sistem AI generatif, sehingga kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja pun ikut bergeser.

Fenomena ini tampak jelas di berbagai universitas di China. Salah satu contohnya adalah University of Shanghai for Science and Technology, yang menghentikan penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi Desain Produk. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menunjukkan bahwa prospek kerja lulusannya terus menyusut seiring semakin luasnya penggunaan AI dalam proses desain.

Seorang alumni yang identitasnya dirahasiakan menggambarkan perubahan tersebut secara lugas. "Pesatnya perkembangan AI memukul telak bidang desain produk. Banyak pekerjaan inti, seperti modelling dan rendering, sekarang sudah bisa dikerjakan oleh AI." Pernyataan itu menggambarkan bagaimana teknologi tidak lagi sekadar menjadi alat bantu, tetapi mulai mengambil alih sebagian pekerjaan yang sebelumnya menjadi keahlian utama para lulusan.

Perubahan serupa juga terjadi di Communication University of China (CUC). Kampus yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan media dan komunikasi terbesar di negara itu melakukan restrukturisasi sejumlah program studi, termasuk menggabungkan jurusan sinematografi dengan produksi film dan televisi. Kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan industri kreatif yang kini didominasi platform digital, video pendek, siaran langsung (live streaming), dan teknologi produksi berbasis AI.

Song Song, alumnus CUC yang kini bekerja sebagai videografer profesional, melihat perubahan tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. “Dengan maraknya live streaming dan video pendek, kualifikasi yang dibutuhkan dari seorang juru kamera sekarang sudah jauh berbeda dibanding zaman syuting berita televisi konvensional. Perubahan di dunia pendidikan itu mutlak diperlukan.”

Pandangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah China yang dalam beberapa tahun terakhir menempatkan AI sebagai salah satu sektor strategis nasional. Melalui berbagai kebijakan industri dan pendidikan, pemerintah mendorong perguruan tinggi membuka program-program baru yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, robotika, semikonduktor, ilmu data, manufaktur cerdas, serta teknologi yang mendukung transformasi industri masa depan.

Di sisi lain, tidak sedikit akademisi yang mengingatkan bahwa orientasi pendidikan tinggi tidak semestinya hanya mengikuti kebutuhan industri jangka pendek. Mereka menilai universitas memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yakni membentuk kemampuan berpikir kritis, etika, kreativitas, serta karakter yang justru semakin penting ketika manusia hidup berdampingan dengan mesin yang semakin cerdas.

Pandangan kritis tersebut disampaikan oleh Chu Zhaohui, peneliti senior di National Institute of Education Sciences. Menurutnya, menutup program studi lama lalu membuka program studi baru bukanlah solusi utama apabila sistem pendidikan tidak ikut berubah. “Hal ini akan membuat mahasiswa bisa memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat pribadi, kelebihan unik mereka, serta tuntutan jalur karier yang mereka inginkan. Pada akhirnya, mereka bisa membentuk profil keahlian mereka sendiri yang khas.”

Bagi Chu, fleksibilitas kurikulum jauh lebih penting dibanding sekadar mengganti nama atau jenis program studi. Ia mengingatkan bahwa sebagian jurusan yang kini dihapus sebenarnya baru dibuka beberapa tahun sebelumnya. Artinya, perubahan yang terlalu cepat justru berpotensi membuat perguruan tinggi terus mengejar tren tanpa sempat mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan.

Perdebatan ini memperlihatkan dua pandangan yang sama-sama memiliki dasar kuat. Di satu sisi, universitas dituntut menghasilkan lulusan yang mampu menjawab kebutuhan industri agar tidak menambah angka pengangguran terdidik. Namun di sisi lain, apabila pendidikan tinggi hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja hari ini, ada risiko bahwa kampus kehilangan fungsi dasarnya sebagai tempat lahirnya ilmu pengetahuan, inovasi, budaya, dan pemikiran kritis.

Di sinilah tantangan terbesar pendidikan tinggi abad ke-21. AI memang mampu menulis kode program, membuat ilustrasi, menyusun laporan, bahkan menghasilkan video dalam hitungan detik. Akan tetapi, teknologi belum mampu sepenuhnya menggantikan kemampuan manusia dalam memahami nilai, membangun empati, mengambil keputusan etis, serta melahirkan gagasan-gagasan baru yang menjadi fondasi peradaban.

Karena itu, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana universitas dapat membekali mahasiswanya agar tetap relevan menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang bahkan mungkin belum ada hari ini, tetapi akan menjadi kebutuhan utama beberapa tahun mendatang. 

Gelombang perubahan yang terjadi di China sesungguhnya bukan fenomena yang berdiri sendiri. Di berbagai negara, pemerintah mulai mengevaluasi apakah sistem pendidikan tinggi masih mampu menjawab kebutuhan zaman. Indonesia pun menghadapi pertanyaan serupa. Di tengah transformasi digital, bonus demografi, dan perubahan struktur industri, pemerintah mulai mengisyaratkan perlunya penataan ulang program studi agar lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional dan pasar kerja.

Sinyal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Kabupaten Badung, Bali. Menurutnya, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan menutup sejumlah program studi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan industri masa depan, sekaligus mendorong pembukaan program-program baru yang mendukung sektor-sektor strategis nasional.

"Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi," ujar Badri.

Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan yang telah lama muncul di dunia pendidikan Indonesia. Setiap tahun, perguruan tinggi meluluskan sekitar 1,9 juta sarjana, tetapi tidak semuanya dapat terserap oleh dunia kerja. Sebagian lulusan bahkan harus bekerja di bidang yang sama sekali tidak berkaitan dengan disiplin ilmu yang mereka pelajari selama bertahun-tahun di bangku kuliah.

Fenomena mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja ini adalah persoalan yang tidak hanya berdampak pada meningkatnya pengangguran terdidik, tetapi juga menurunkan produktivitas ekonomi karena investasi pendidikan tidak sepenuhnya menghasilkan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dunia usaha dan industri.

Menurut Badri, salah satu penyebab kondisi tersebut adalah kecenderungan sejumlah perguruan tinggi membuka program studi berdasarkan tingginya minat pendaftar, bukan berdasarkan proyeksi kebutuhan tenaga kerja dalam jangka panjang. Akibatnya, beberapa bidang mengalami oversupply atau kelebihan pasokan lulusan.

Ia mencontohkan program studi kependidikan. Setiap tahun, Indonesia menghasilkan sekitar 490.000 lulusan pendidikan, sementara kebutuhan rekrutmen guru baru jauh lebih kecil. "Akibatnya kelebihan suplai di situ," kata Badri. Ia juga mengingatkan bahwa tanpa perencanaan yang matang, Indonesia bahkan berpotensi mengalami kelebihan lulusan di beberapa profesi lain pada tahun-tahun mendatang, meskipun pada saat yang sama masih terjadi ketimpangan distribusi tenaga profesional di berbagai daerah.

Atas dasar itu, pemerintah berencana mengarahkan pengembangan program studi agar lebih mendukung delapan sektor prioritas pembangunan nasional, antara lain energi, pangan, kesehatan, pertahanan, kemaritiman, hilirisasi industri, digitalisasi, dan manufaktur maju. Harapannya, lulusan perguruan tinggi tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi yang sesuai dengan arah transformasi ekonomi Indonesia.

Namun, sebagaimana yang terjadi di China, gagasan tersebut tidak lepas dari kritik. Sebagian kalangan akademisi menilai bahwa peningkatan relevansi pendidikan tinggi memang merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Kurikulum harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan perubahan model bisnis yang berlangsung sangat cepat. Kampus juga didorong memperkuat kolaborasi dengan dunia industri melalui magang, riset terapan, serta penyusunan kurikulum bersama agar lulusan memiliki pengalaman yang lebih dekat dengan kebutuhan lapangan.

Sejumlah pengamat pendidikan mengingatkan bahwa indikator relevansi tidak boleh diukur hanya dari cepat atau lambatnya lulusan memperoleh pekerjaan. Universitas bukanlah pabrik tenaga kerja semata. Pendidikan tinggi memiliki mandat yang lebih luas, yakni mengembangkan ilmu pengetahuan, menjaga kebudayaan, membentuk karakter, memperkuat daya nalar, dan melahirkan inovasi yang manfaatnya seringkali baru dirasakan bertahun-tahun kemudian.

Pandangan ini menjadi pengingat bahwa tidak semua disiplin ilmu dapat diukur menggunakan logika pasar. Bidang-bidang seperti filsafat, sejarah, sastra, antropologi, seni, maupun ilmu-ilmu sosial tetap memiliki kontribusi penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, toleran, dan mampu berpikir kritis. Justru ketika teknologi berkembang sangat pesat, kemampuan manusia memahami nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan kebudayaan menjadi semakin diperlukan.

Karena itu, tantangan Indonesia bukan sekadar menentukan program studi mana yang perlu ditutup atau dibuka. Tantangan yang lebih besar adalah merancang sistem pendidikan tinggi yang cukup luwes untuk mengikuti perubahan zaman, tanpa kehilangan fungsi dasarnya sebagai ruang lahirnya ilmu pengetahuan, kreativitas, dan peradaban.

Pengalaman China memberikan pelajaran bahwa reformasi pendidikan memang tidak bisa dihindari. Namun, keberhasilannya yang jauh lebih penting adalah apakah perubahan tersebut benar-benar menghasilkan lulusan yang mampu belajar sepanjang hayat, beradaptasi dengan teknologi, sekaligus tetap memiliki integritas, daya kritis, dan kepekaan terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan.

Di titik inilah Indonesia menghadapi pilihan yang tidak sederhana. Mengejar kebutuhan industri memang penting, tetapi menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai pendidikan yang membentuk manusia seutuhnya mungkin merupakan pekerjaan rumah yang jauh lebih besar daripada sekadar mengganti nama atau menata ulang daftar program studi. (Red)