Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menggunakan istilah "Londo Ireng" dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir ke-28 PKB, Kamis (23/7), memicu perdebatan luas di ruang publik. Istilah yang secara historis merujuk pada pribumi yang berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda itu digunakan Presiden untuk menyindir pihak-pihak yang menurutnya lebih mengabdi kepada kepentingan asing daripada kepentingan nasional. Alih-alih berhenti sebagai retorika politik, pernyataan tersebut justru mendorong publik menelusuri kembali sejarah, termasuk silsilah keluarga Presiden sendiri yang memperlihatkan keterhubungan dengan dua kubu yang saling berhadapan dalam Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825–1830).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak anti terhadap kritik. Namun ia menambahkan, "Kita ini demokrasi. Kita tidak anti kritik. Tapi kita bukan anak kecil. Kita tahu ada orang Indonesia yang senang mengabdi kepada bangsa lain. Dulu kita sebut mereka londo ireng." Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan dengan sebagian jurnalis, pengamat, dan organisasi masyarakat sipil yang dinilai terus membangun narasi negatif mengenai Indonesia.

Pernyataan itu segera memunculkan diskusi yang lebih luas, bukan hanya mengenai makna istilah "Londo Ireng", tetapi juga tentang kompleksitas sejarah kolonial Indonesia. Warganet kemudian mengangkat kembali berbagai catatan genealogi yang menunjukkan bahwa leluhur Prabowo berasal dari dua garis sejarah yang berbeda dalam Perang Diponegoro.

Dari garis ibu, Prabowo merupakan keturunan keluarga Sigar di Minahasa. Salah satu leluhur yang banyak disebut dalam berbagai catatan sejarah adalah Benjamin Thomas Sigar (sekitar 1790–1879), seorang Tonaas atau pemimpin adat Langowan yang kemudian memperoleh pangkat Mayor dari pemerintah kolonial Belanda.

Dalam Perang Jawa, Belanda menghadapi perlawanan gerilya yang sangat kuat dari pasukan Pangeran Diponegoro. Untuk memperkuat kekuatan militernya, pemerintah kolonial merekrut pasukan bantuan dari berbagai daerah di luar Jawa. Benjamin Thomas Sigar tercatat memimpin pasukan bantuan (Hulptroepen) dari Minahasa yang membantu operasi militer Belanda. Dalam berbagai literatur sejarah, pasukan bantuan pribumi seperti inilah yang kemudian dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa kerap diasosiasikan dengan istilah "Londo Ireng", meskipun penggunaannya tidak selalu memiliki definisi yang tunggal dan seragam.

Sebaliknya, dari garis ayah melalui keluarga Djojohadikusumo, silsilah Prabowo terhubung dengan kalangan bangsawan Mataram yang justru berada di pihak Pangeran Diponegoro. Salah satu leluhurnya adalah Raden Tumenggung Kertanegara atau Raden Banyakwide, yang dikenal sebagai salah seorang pengikut sekaligus panglima Diponegoro di wilayah Kebumen dan sekitarnya. Ia tercatat memimpin perlawanan terhadap pasukan kolonial hingga akhirnya tertangkap Belanda pada 1829.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam satu silsilah keluarga yang sama terdapat dua warisan sejarah yang saling berseberangan. Satu sisi berada di pihak kolonial, sementara sisi lain berada di barisan perlawanan. Sejumlah sejarawan mengingatkan bahwa keterlibatan masyarakat Nusantara di pihak Belanda tidak bisa dipahami menggunakan ukuran moral masa kini. 

Pada abad ke-19, struktur politik di Hindia Belanda sangat kompleks. Loyalitas masyarakat sering lebih ditentukan oleh ikatan kerajaan, wilayah, kepentingan lokal, maupun strategi bertahan hidup dibandingkan konsep nasionalisme modern yang baru berkembang jauh setelahnya. Karena itu, menyematkan label "pengkhianat" kepada seluruh kelompok pribumi yang pernah bertugas bersama pemerintah kolonial berisiko menyederhanakan sejarah yang sesungguhnya jauh lebih rumit.

Sementara penggunaan istilah historis sebagai metafora politik kontemporer juga mengandung konsekuensi komunikasi yang besar. Ketika sebuah istilah yang memiliki beban sejarah digunakan untuk menggambarkan kelompok tertentu pada masa kini, publik cenderung menghubungkannya kembali dengan fakta-fakta sejarah yang melatarbelakanginya dengan segala keuntungan dan kerugiannya.

Di pihak yang mendukung, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai ucapan Presiden lebih tepat dipahami sebagai kritik terhadap orientasi kepentingan, bukan serangan kepada profesi tertentu. “Saya melihat pernyataan Presiden Prabowo lebih tepat dipahami sebagai kiasan politik, bukan ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu secara harfiah.”

Sebaliknya, organisasi profesi jurnalis menilai penggunaan istilah tersebut berpotensi mendelegitimasi kritik dan kebebasan pers. Dalam pernyataan bersama, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bersama sejumlah organisasi media menyatakan, “Pelabelan itu merendahkan, mengecilkan dan mendelegitimasi profesi dan kerja-kerja jurnalis di lapangan.”

AJI bersama organisasi media lainnya bahkan mendesak Presiden menyampaikan permintaan maaf secara terbuka karena istilah tersebut dinilai memiliki konotasi sebagai cap terhadap pihak yang dianggap berkhianat kepada bangsanya.

Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, polemik "Londo Ireng" memperlihatkan bagaimana sejarah masih memiliki daya hidup yang kuat dalam ruang politik Indonesia. Sebuah istilah yang lahir hampir dua abad lalu ternyata masih mampu memengaruhi cara masyarakat memaknai kritik, nasionalisme, dan loyalitas pada masa kini. Perdebatan ini juga memperlihatkan bahwa sejarah tidak pernah berjalan dalam garis lurus. Dalam satu individu dan keluarga bisa saja bertemu dua warisan yang berbeda, antara mereka yang pernah mengangkat senjata melawan kolonial dan mereka yang tercatat membantu pemerintah kolonial. 

Hal itu bukan semata-mata paradoks pribadi, melainkan gambaran betapa rumitnya perjalanan sejarah Nusantara. Karenanya pelajaran terpenting dari polemik ini mungkin bukan soal siapa yang lebih benar atau lebih nasionalis, melainkan bagaimana sejarah seharusnya menjadi ruang pembelajaran, bukan sekadar amunisi retorika politik. 

Ketika sejarah dipakai untuk melabeli lawan, publik akan selalu memiliki kesempatan untuk membuka kembali arsip-arsip lama dan mengingatkan bahwa masa lalu hampir tidak pernah sesederhana narasi hitam dan putih. Justru di sanalah kedewasaan demokrasi diuji apakah mampu menerima kritik tanpa kehilangan semangat kebangsaan, sekaligus menghormati sejarah tanpa menggunakannya sebagai alat untuk pembelahan struktur  masyarakat untuk kepentingan sesaat. (Red)