Pagi itu, Sabtu, 3 Januari 2026, ruang sidang Hotel Aston Tanjung Pinang tampak lebih tenang dari biasanya. Tidak ada ketegangan khas pemilihan, tidak pula dinamika adu visi atau perdebatan panjang. Musyawarah Provinsi (Muprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau berjalan singkat. Dalam satu keputusan bulat, Ir. Mustava ditetapkan sebagai Ketua Umum Kadin Kepri periode 2026–2031 secara aklamasi.

Aklamasi, dalam bahasa organisasi, sering dimaknai sebagai puncak konsensus. Namun dalam praktiknya, ia juga bisa menjadi cermin: tentang soliditas, tentang absennya alternatif, atau tentang struktur kekuasaan ekonomi yang telah mengeras. Di Kepri, aklamasi Mustava menjadi titik masuk untuk membaca lebih jauh wajah dunia usaha daerah ini: siapa yang berbicara, siapa yang diwakili, dan siapa yang masih tertinggal.

Calon Tunggal dan Mekanisme Organisasi

Ketua Steering Committee Muprov, Ernawati, menjelaskan bahwa sejak pendaftaran dibuka pada 3 hingga 27 Desember 2025, hanya satu nama yang masuk dan memenuhi seluruh persyaratan. Dukungan tertulis dari tujuh Kadin kabupaten dan kota telah dikantongi. Syarat kontribusi pencalonan sebesar Rp1 miliar juga dipenuhi.

“Secara aturan organisasi, semua tahapan berjalan sesuai AD/ART,” kata Ernawati. 

Pernyataan itu sah secara prosedural. Namun secara sosiologis, ia menyisakan pertanyaan: mengapa hanya satu calon? Sejumlah pengusaha lokal yang ditemui media di luar forum Muprov menyebut bahwa biaya pencalonan, jaringan elite, dan kultur organisasi yang tertutup membuat Kadin sulit diakses oleh pengusaha kecil dan menengah, apalagi generasi muda.

Di sinilah aklamasi memperoleh makna ganda: ia bisa menjadi simbol kepercayaan, tetapi juga tanda keterbatasan partisipasi.

Dukungan Elite dan Politik Stabilitas

Muprov Kadin Kepri dihadiri tokoh-tokoh penting: Ketua OKK Kadin Indonesia Erwin Aksa, Gubernur Kepulauan Riau, serta Ketua Umum Kadin Kepri sebelumnya, A.M. Maulana. Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas. Ia menegaskan posisi Kadin sebagai simpul strategis antara dunia usaha dan kebijakan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, relasi Kadin dan pemerintah daerah di Kepri semakin erat, terutama dalam isu investasi, kawasan industri, dan proyek strategis nasional. Pemerintah membutuhkan legitimasi dunia usaha, sementara pengusaha membutuhkan kepastian regulasi dan akses kebijakan.

Dalam konteks ini, aklamasi Mustava juga dibaca sebagai upaya menjaga stabilitas, menghindari friksi internal di tengah situasi ekonomi global yang tidak sepenuhnya ramah.

Kepri di Persimpangan Ekonomi

Secara makro, Kepulauan Riau berada pada posisi yang paradoksal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Kepri sempat mencapai 7,48 persen, salah satu yang tertinggi secara nasional. Industri manufaktur, galangan kapal, dan aktivitas perdagangan bebas menjadi motor utama.

Namun laporan berbagai media nasional dan kajian ekonomi regional menunjukkan sisi lain: ketergantungan tinggi pada investasi asing, lemahnya keterkaitan industri besar dengan UMKM lokal, serta kerentanan terhadap gejolak global. Mulai dari perlambatan ekonomi dunia hingga perubahan kebijakan perdagangan negara besar.

Kepri memang berada di jalur emas perdagangan internasional, berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Tetapi keunggulan geografis tidak otomatis menjadi kesejahteraan jika tidak dikelola dengan strategi yang inklusif.

Visi Mustava: Global dan Ambisius

Dalam pidato perdananya, Mustava berbicara lugas tentang “daya saing global”. Ia menempatkan Kadin Kepri bukan sekadar organisasi pengusaha, melainkan motor penggerak ekonomi daerah.

Empat misi strategis ia paparkan: penguatan pengusaha lokal, penarikan investasi strategis, kemitraan dengan pemerintah, serta pemberdayaan UMKM agar masuk ke rantai pasok industri dan ekspor.

“Kepri memiliki posisi strategis di segitiga ekonomi Singapura-Malaysia-Indonesia. Potensi ini harus dikelola secara profesional,” ujar Mustava. Pernyataan itu sejalan dengan narasi besar pembangunan Kepri selama satu dekade terakhir. Namun tantangannya terletak pada implementasi. Banyak program pemberdayaan UMKM sebelumnya berhenti pada pelatihan dan seminar, tanpa akses nyata ke pasar, pembiayaan, dan teknologi.

UMKM: Selalu Disebut, Jarang Diintegrasikan

Dalam hampir setiap pidato ekonomi, UMKM selalu menjadi kata kunci. Tetapi data menunjukkan kontribusi UMKM Kepri terhadap ekspor masih relatif kecil dibandingkan industri besar dan perusahaan asing.

Sejumlah pelaku UMKM di Batam dan Tanjungpinang mengeluhkan sulitnya menembus rantai pasok industri besar yang beroperasi di kawasan ekonomi khusus. Standar tinggi, akses modal terbatas, dan minimnya pendampingan berkelanjutan menjadi hambatan klasik.

Di sinilah Kadin Kepri diuji. Apakah di bawah kepemimpinan Mustava, Kadin mampu menjadi jembatan nyata, yang bukan sekadar simbolik antara UMKM dan industri besar?

Janji Tata Kelola dan Bayang-Bayang Kritik

Mustava menutup pidatonya dengan komitmen membangun organisasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tagline “Bersatu Membangun Kepri, Berdaya Saing Global” digaungkan. Janji ini penting, mengingat di berbagai daerah, Kadin kerap dikritik sebagai organisasi yang terlalu dekat dengan kekuasaan dan kurang transparan dalam pengambilan keputusan. Relasi yang terlalu intim dengan pemerintah berisiko mengaburkan fungsi kritis dunia usaha terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada publik luas.

Kadin, dalam sejarahnya, berada di wilayah abu-abu: antara mitra strategis negara dan representasi kepentingan privat. Menjaga keseimbangan di wilayah ini bukan perkara mudah.

Aklamasi sebagai Titik Awal

Terpilihnya Ir. Mustava secara aklamasi menandai babak baru Kadin Kepri. Namun babak ini belum ditentukan oleh keputusan Muprov, melainkan oleh langkah-langkah konkret setelahnya.

Apakah Kadin Kepri akan menjadi organisasi yang lebih terbuka, inklusif, dan berpihak pada pengusaha lokal? Ataukah tetap menjadi arena elite ekonomi yang berputar di lingkaran yang sama?

Aklamasi telah selesai. Tepuk tangan telah reda. Kini, dunia usaha Kepri dan publik menunggu jawabannya. Bukan dari pidato, melainkan dari kebijakan dan keberanian mengambil risiko perubahan. (Red)