Peluang pemasaran digital yang semakin luas belum sepenuhnya mampu mengangkat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Batam. Di tengah kemudahan memasarkan produk melalui berbagai platform daring, pelaku UMKM masih menghadapi hambatan utama berupa tingginya biaya logistik dan mekanisme pengeluaran barang dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ). Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius bagi upaya memperluas pasar ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ketika pemerintah terus mendorong digitalisasi UMKM.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Salim, mengatakan status Batam sebagai kawasan FTZ memang memberikan banyak insentif bagi masuknya barang dan investasi. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku UMKM yang ingin memasarkan produknya ke luar Batam.

"Kita di Batam ini kalau keluar susah," kata Salim, Minggu (2/8).

Menurutnya, setiap pengiriman produk ke luar kawasan FTZ harus mengikuti prosedur administrasi kepabeanan tertentu. Selain itu, biaya logistik antarpulau yang relatif tinggi membuat harga produk UMKM Batam menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk dari daerah lain.

"Di satu sisi kelebihannya ada Batam ini, tapi di sisi lain itu membatasi UMKM kita," ujarnya. Persoalan tersebut, lanjut Salim, telah berulang kali disampaikan Pemerintah Kota Batam kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maupun pemerintah pusat. Harapannya, ada kebijakan yang mampu memberikan kemudahan distribusi bagi produk UMKM tanpa mengurangi fungsi pengawasan kawasan FTZ.

Secara regulasi, Kawasan Perdagangan Bebas memang dibentuk untuk meningkatkan investasi, ekspor, dan daya saing industri melalui fasilitas pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai. Namun, konsekuensinya, arus keluar-masuk barang tetap berada dalam pengawasan kepabeanan sehingga perpindahan barang dari Batam menuju daerah pabean Indonesia harus memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Pemerintah sebenarnya terus melakukan penyempurnaan tata kelola kawasan FTZ. Salah satunya melalui regulasi pelayanan perizinan terbaru di BP Batam yang ditujukan untuk meningkatkan kepastian berusaha dan efisiensi layanan investasi. Namun sejumlah pelaku UMKM Batam menilai tantangan terbesar justru berada pada biaya distribusi. Ketika ongkos pengiriman mencapai persentase yang cukup besar terhadap harga jual produk, daya saing UMKM menjadi menurun, terutama untuk produk makanan, kerajinan, maupun fesyen yang dipasarkan ke Pulau Jawa.

Pemerintah berpandangan bahwa pengawasan terhadap arus barang tetap diperlukan agar fasilitas FTZ tidak disalahgunakan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menegaskan bahwa mekanisme kepabeanan merupakan bagian dari sistem pengawasan untuk menjaga akuntabilitas pemanfaatan fasilitas kawasan perdagangan bebas. 

Perbedaan kepentingan inilah yang memunculkan dua sudut pandang. Dari sisi pelaku UMKM, prosedur dan biaya distribusi dianggap mengurangi daya saing usaha. Sementara dari sisi regulator, pengawasan tetap dibutuhkan untuk menjaga integritas sistem FTZ dan memastikan fasilitas fiskal dimanfaatkan sesuai ketentuan.

Di tengah tantangan tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mulai mengarahkan sebagian UMKM untuk tidak hanya mengincar pasar domestik, tetapi juga memanfaatkan kedekatan geografis Batam dengan Singapura sebagai pintu masuk ekspor.

Salim mengatakan pihaknya bekerja sama dengan berbagai lembaga pendamping ekspor untuk memberikan pelatihan mengenai prosedur, dokumen, hingga persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha.

"Kadang ada pelaku mikro kita yang diarahkan. Mereka difasilitasi dan dibantu apabila ada yang ingin ekspor," katanya. Menurutnya, sejumlah produk lokal Batam sebenarnya memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar internasional. Hanya kendala terbesar terletak pada minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai tata cara ekspor, sertifikasi produk, hingga akses pasar.

Karena itu, pendampingan tidak berhenti pada pelatihan digital marketing semata. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas produk, legalitas usaha, sertifikasi, hingga kemampuan pelaku UMKM membangun jejaring bisnis. "Kita ingin pemasaran digital tidak hanya meningkatkan penjualan di Batam, tetapi juga membuka akses pasar nasional dan ekspor," ujar Salim.

Tantangan UMKM Batam ke depan tampaknya tidak cukup diselesaikan hanya dengan meningkatkan keterampilan pelaku usaha. Persoalan efisiensi logistik, penyederhanaan prosedur distribusi dari kawasan FTZ, dan harmonisasi kebijakan antara kepentingan pengawasan dan pengembangan usaha menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Batam memiliki posisi strategis sebagai kawasan perdagangan internasional. Namun apabila produk UMKM lokalnya masih lebih sulit menembus pasar domestik dibandingkan menikmati peluang ekspor, maka status FTZ berpotensi menjadi paradoks antara sangat menarik bagi investasi berskala besar, tetapi belum sepenuhnya ramah bagi usaha kecil. 

Tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan fasilitas kawasan bebas, melainkan memastikan manfaatnya juga dirasakan secara nyata oleh ribuan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. (Red)