Seluruh relawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Bengkong Laut 2 mengikuti uji sertifikasi penjamah pangan yang digelar di Puskesmas Tanjung Buntung, Kota Batam, Rabu, 24 Desember 2025. Uji sertifikasi ini menjadi bagian dari upaya standarisasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kota Batam yang telah lolos uji SLHS atau Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi.

Pelaksanaan sertifikasi tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar relawan dalam menjamah pangan secara aman dan higienis, sesuai dengan ketentuan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya Peraturan Kemenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Batam, Meldasari, S.Kep., MM., menjelaskan bahwa sertifikasi penjamah pangan tidak hanya diwajibkan bagi dapur MBG, tetapi juga bagi berbagai sektor usaha pangan lainnya.

“Pengetahuan penjamah pangan ini tidak hanya untuk dapur-dapur MBG. Usaha restoran, industri kedelai seperti tahu dan tempe, hingga depot air minum juga diwajibkan. Minimal 50 persen pekerjanya harus lolos sertifikasi penjamah pangan, dan unit usahanya wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi,” kata Meldasari.

Ia menambahkan, SLHS merupakan persyaratan wajib bagi usaha jasa boga golongan B, seperti rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, serta angkutan udara dan laut yang memproduksi lebih dari 750 porsi makanan per hari. Sementara usaha dengan produksi di bawah 750 porsi per hari, seperti katering golongan A, restoran, depot air minum, serta Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) industri tempe dan tahu, juga diwajibkan memenuhi standar serupa.

“Coba tanyakan depot air minum di sekitar rumah, sudah punya SLHS atau belum. Kalau belum, maka tidak ada jaminan kelayakan konsumsi. Negara hadir untuk melindungi konsumen, dan itu dilakukan melalui regulasi dan pengawasan,” ujarnya.

Meldasari mengakui, keterbatasan jumlah tenaga pengawas di puskesmas masih menjadi tantangan. Namun, puskesmas tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan masyarakat, khususnya melalui edukasi dan pengawasan pangan.

“Penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan terus kami lakukan. Tidak hanya untuk usaha yang wajib SLHS, tetapi juga usaha kecil seperti rumah makan, warung tenda pecel lele, pedagang gorengan, hingga penjual keliling seperti batagor dan siomay. Setelah mengikuti pelatihan, mereka akan mendapatkan label pembinaan Higiene Sanitasi Pangan (HSP),” katanya.

Dalam pelatihan sertifikasi penjamah pangan, peserta dibekali materi menyeluruh, mulai dari pemilihan dan penerimaan bahan pangan, cara penyimpanan bahan mentah, proses pengolahan dan pemasakan, penyimpanan makanan matang, hingga penyajian dan distribusi kepada penerima manfaat. Untuk dapur SPPG MBG, penerima manfaat tersebut meliputi siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Pelatihan dan uji sertifikasi ini difasilitasi oleh Yayasan Indonesia Food Security Review sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Batam. Menurut para relawan, sertifikasi ini bukan sekadar syarat administratif, tetapi menjadi fondasi penting dalam membangun budaya kerja yang disiplin dan saling mengingatkan.

“Setelah ikut pelatihan, kami jadi sama-sama paham. Kalau ada yang keliru, bisa langsung saling mengingatkan,” ujar Liswarni, salah satu relawan dapur MBG Bengkong Laut 2.

Hal senada disampaikan Nurasiyah, relawan lainnya. Ia mengaku kini tidak ragu lagi menegur rekan kerja demi mencegah kesalahan bersama. “Kesalahan satu orang bisa berdampak ke semua. Setelah sertifikasi ini, saya merasa punya dasar yang kuat untuk saling mengingatkan,” katanya.

Pengalaman pahit sempat dialami para relawan dapur MBG Bengkong Laut 2. Operasional dapur tersebut dihentikan sementara menyusul Kejadian Luar Biasa (KLB) di MAN 2 Kota Batam pada November 2025. Saat itu, sejumlah siswa dilaporkan mengalami gejala mual dan diare setelah mengonsumsi menu makan siang.

Kepala MAN 2 Kota Batam, Ernawati, M.Pd., seperti dilansir Batam Pos, menyebutkan bahwa siswa mengalami sakit perut dan mencret, bukan keracunan berat. “Setelah makan siang sekitar pukul 12, siswa pulang dalam kondisi normal. Laporan sakit perut baru masuk malam harinya. Tiga siswa sempat dibawa ke UGD. Keesokan harinya, kami mendata ada 235 siswa yang tidak masuk sekolah karena masih sakit perut,” ungkapnya.

Ernawati, sebagaimana dilaporkan AntaraKepri, juga menyatakan keberatan jika peristiwa tersebut langsung disebut sebagai keracunan, karena masih dalam tahap indikasi. Meski demikian, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, memutuskan menutup sementara SPPG tersebut hingga proses observasi dan evaluasi selesai dilakukan.

Akibat penutupan sementara itu, sebanyak 48 relawan dapur SPPG Bengkong Laut 2, termasuk Liswarni dan Nurasiyah, harus berhenti bekerja hampir dua bulan. Pelatihan dan uji sertifikasi penjamah pangan di Puskesmas Tanjung Buntung, harapannya menjadi langkah awal bagi mereka untuk kembali bekerja.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa program pemenuhan gizi, sebaik apa pun niatnya, harus ditopang oleh sistem keamanan pangan yang ketat dan berkelanjutan. Sertifikasi penjamah pangan bukan sekadar formalitas, melainkan investasi penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan, serta membangun kepercayaan publik bahwa makanan yang disajikan negara benar-benar aman, layak, dan bermartabat. (Sal)