Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah 261 penerima manfaat di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dilaporkan mengalami dugaan keracunan makanan. Para korban, yang mayoritas merupakan pelajar dan santri dari tujuh lembaga pendidikan, dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan usai menyantap menu soto ayam pada Jumat, 9 Januari 2026.

Gejala yang dialami para korban meliputi mual, muntah, demam, nyeri perut, dan diare. Sebagian besar pasien dirawat di RSUD Prof. dr. Soekandar, Mojosari, sementara lainnya mendapatkan penanganan di posko kesehatan yang dibuka di Pondok Pesantren Ma’had An Nur, Desa Singowangi, Kecamatan Kutorejo.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis. Pemerintah daerah juga menjamin seluruh biaya perawatan ditanggung negara.

“Yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh penerima manfaat yang terdampak memperoleh layanan kesehatan terbaik,” kata Emil saat meninjau posko kesehatan.

Ia mengimbau masyarakat yang menerima MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 dan mengalami keluhan serupa untuk segera melapor agar dapat ditangani lebih cepat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama instansi terkait kini melakukan penelusuran penyebab kejadian tersebut. Emil meminta seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, kebersihan peralatan, hingga distribusi, dievaluasi secara menyeluruh.

“Kita ingin mendapatkan gambaran utuh agar sistem MBG ke depan bisa diperbaiki dan diperkuat,” ujarnya.

Langkah evaluasi ini sejalan dengan kebijakan nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah menonaktifkan puluhan dapur MBG di berbagai daerah akibat temuan pelanggaran standar keamanan pangan, menyusul meningkatnya laporan kejadian serupa sejak program diluncurkan pada awal 2025.

Pada hari yang sama, 658 siswa di Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, juga dilaporkan mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi menu MBG berupa nasi kuning, telur, abon, dan tempe orek. Dinas Kesehatan setempat mencatat korban berasal dari beberapa desa dan sebagian besar telah ditangani melalui rawat jalan maupun perawatan lanjutan.

Rangkaian kasus ini memperkuat kekhawatiran publik terhadap aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG yang menjangkau jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Keamanan pangan menjadi kunci keberlanjutan program ini masih banyak menemukan kendala teknis. Sejatinya program MBG dirancang sebagai intervensi gizi nasional untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak dan kelompok rentan. Namun, para ahli menilai bahwa skala besar program ini menuntut pengawasan ketat dan disiplin tinggi terhadap standar keamanan pangan.

Minimnya kontrol pada proses penyimpanan, pengolahan, serta distribusi makanan berisiko menimbulkan kontaminasi, terutama ketika dapur penyedia melayani ribuan porsi dalam waktu singkat. Namun pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola MBG agar insiden serupa tidak terulang. Kementerian Kesehatan menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari kecukupan gizi, tetapi juga dari jaminan keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat.

Kasus keracunan massal di Mojokerto dan Grobogan menjadi pengingat bahwa program sosial berskala nasional memerlukan sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan konsisten. Tanpa itu, tujuan mulia untuk meningkatkan gizi masyarakat justru berisiko menimbulkan persoalan kesehatan baru. (Red)