Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk pada Jumat (3/7/2026) di Jakarta, untuk membuka akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan skema uang muka nol persen bagi mitra pengemudi Gojek, sebagai upaya konkret pemerintah merangkul pekerja sektor informal dalam mengatasi kesenjangan kepemilikan hunian.

Program yang diproyeksikan berlangsung hingga 2027 ini hadir di tengah tantangan sektor properti nasional. Data dari Indonesia Property Watch pada awal 2026 menunjukkan tren penjualan rumah yang cenderung stagnan, memaksa pengembang dan pemerintah memutar otak guna menyerap stok hunian melalui skema pembiayaan yang lebih inklusif.

Berbeda dengan KPR konvensional, akses ini tidak hanya bertumpu pada dokumen administratif semata. BP Tapera menetapkan verifikasi ketat berbasis data kinerja digital. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, menegaskan bahwa bantuan ini ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang konsisten.

"Kami melakukan penilaian mendalam. Selain syarat usia 21–45 tahun dan status belum memiliki rumah, kami mengukur tingkat kinerja pengemudi melalui konsistensi penyelesaian trip serta jam aktif dalam satu bulan," ujar Sid.

Di sisi lain, Chief of Public Affairs, Public Policy & Government Relations PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Shinto Nugroho, menyebut program ini memprioritaskan "Mitra Juara". "Ini adalah mitra-mitra dengan performance terbaik. Saat ini, sekitar 3.000 mitra sedang dalam proses pemeriksaan BI Checking dan SLIK, sementara 125 mitra telah dinyatakan siap melakukan akad di berbagai wilayah," jelas Shinto.

Langkah ini menuai respons beragam. Kalangan pengamat ekonomi properti menyambut positif upaya formalisasi akses bagi pekerja sektor gig economy. Pengamat kebijakan publik, misalnya, menilai skema ini sebagai langkah progresif untuk memberikan "jaring pengaman" sosial bagi pengemudi ojek daring yang selama ini sulit mengakses perbankan.

Namun, kritik juga muncul dari sisi keberlanjutan. Ekonom dari Center for Economic and Policy Studies mengingatkan adanya risiko gagal bayar. "Pekerja sektor informal memiliki volatilitas pendapatan yang tinggi. Memberikan DP nol persen memang memudahkan di awal, namun jika tidak dibarengi dengan edukasi literasi keuangan yang kuat bagi mitra, beban cicilan jangka panjang bisa menjadi bumerang bagi kesejahteraan mereka di masa depan," ujar salah satu pakar yang menyoroti sisi mitigasi risiko perbankan.

Memiliki rumah bagi seorang pengemudi ojek daring bukan sekadar memiliki aset fisik. Bagi mereka, rumah adalah simbol kedewasaan dan keberhasilan setelah bertahun-tahun menempuh ribuan kilometer di jalanan kota. Namun, kebijakan ini membawa kita pada perenungan apakah kemudahan akses finansial sudah cukup jika tidak dibarengi dengan stabilitas ekonomi sektor informal itu sendiri?

Skema DP nol persen adalah jembatan, namun jembatan itu akan tetap kokoh hanya jika para pengemudi mampu menjaga ritme kerja di tengah fluktuasi pasar, dan jika pemerintah mampu menjamin bahwa skema subsidi ini tidak justru membebani mereka di kemudian hari. Rumah yang dibangun di atas fondasi "performa" menuntut tanggung jawab yang tidak ringan dan komitmen antara kerja keras, ketangguhan, dan keberpihakan negara yang harus terjaga hingga cicilan terakhir lunas. (Red)