Indonesia dalam upaya memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memasuki fase baru ketika Japan International Cooperation Agency (JICA) berbagi pengalaman panjang Jepang dalam pengelolaan makan sekolah. Alih-alih sekadar mencontoh menu atau resep, pendekatan yang ditawarkan Jepang justru menekankan sistem. Mulai dari tata kelola, keamanan pangan, hingga pendidikan budaya makan.

Melalui seminar nasional bertajuk 

“Penguatan Keamanan Pangan dan Edukasi Gizi (Shokuiku) dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)”, para pemangku kepentingan Indonesia diajak melihat bahwa makan sekolah bukan hanya intervensi nutrisi, tetapi juga strategi pendidikan jangka panjang. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 8.000 peserta dari berbagai daerah, termasuk tenaga gizi, dinas kesehatan, dan pemangku kebijakan pendidikan. 

Chief Representative JICA Indonesia, Sachiko Takeda, menegaskan bahwa keberhasilan program makan sekolah di Jepang tidak lahir dari satu model yang bisa disalin mentah-mentah. “Jepang memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan program makan di sekolah. Saat ini, program tersebut menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengelolaan mencakup perencanaan menu, standar kebersihan, distribusi, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia. 

Di Jepang, konsep Shokuiku, atau pendidikan pangan, menjadi fondasi utama. Program makan sekolah diposisikan sebagai “buku pelajaran hidup” yang mengajarkan anak memahami nutrisi, budaya makanan, hingga proses produksi pangan. Hampir seluruh sekolah dasar dan menengah pertama di Jepang menyediakan makan siang sekolah, dengan tingkat partisipasi mencapai lebih dari 98 persen. 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kualitas makanan, tetapi pada integrasi antara pendidikan, kesehatan, dan sistem sosial.

Program MBG merupakan salah satu agenda besar pemerintah Indonesia era Prabowo menargetkan puluhan juta penerima manfaat secara bertahap, mulai dari anak sekolah hingga kelompok rentan lainnya. Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menekankan bahwa keberhasilan program tidak bisa diukur hanya dari jumlah makanan yang disalurkan. 

“Keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan, tetapi juga oleh sistem tata kelola yang kuat, jaminan keamanan pangan, serta edukasi gizi yang terintegrasi,” katanya.

Pernyataan ini mencerminkan perubahan perspektif dari sekadar distribusi logistik menuju pembangunan sistem yang berkelanjutan.

Tantangan terbesarnya meliputi standar kebersihan, pengawasan keamanan pangan, kapasitas operasional di daerah, serta kesenjangan infrastruktur antarwilayah. Oleh karena itu, pembelajaran dari Jepang dipandang relevan, terutama dalam manajemen risiko penyakit bawaan pangan dan koordinasi lintas sektor.

Dalam seminar tersebut, para pakar Jepang memaparkan bahwa tujuan program makan sekolah bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi. Anak-anak diajak memahami asal-usul makanan, menghargai petani, serta membangun hubungan sosial melalui makan bersama.

Shokuiku bahkan mengintegrasikan pendidikan pangan ke dalam kurikulum formal, termasuk keterlibatan guru nutrisi dan penggunaan bahan pangan lokal. Pendekatan ini terbukti membantu meningkatkan asupan nutrisi siswa sekaligus mengurangi kesenjangan gizi antar kelompok sosial ekonomi. 

Bagi Indonesia, pendekatan tersebut membuka kemungkinan baru untuk menjadikan MBG bukan sekadar proyek bantuan sosial, melainkan investasi pendidikan. Kolaborasi JICA dan pemerintah Indonesia dilakukan untuk menunjukkan bagaimana diplomasi pembangunan kini bergerak ke sektor yang lebih mikro antara dapur sekolah, piring makan, dan kebiasaan sehari-hari anak-anak.

Namun, tantangan tetap ada. Skala Indonesia yang besar, variasi geografis, serta kompleksitas distribusi memerlukan adaptasi lokal yang kuat. Takeda sendiri menegaskan bahwa program makan sekolah Jepang bukan model seragam, melainkan sistem yang berkembang sesuai konteks daerah.

Pelajaran terpenting memang bukan tentang bagaimana Jepang memasak, tetapi bagaimana Jepang membangun ekosistem. Di permukaan, program makan sekolah tampak sederhana: menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak. Namun di baliknya, terdapat pertanyaan lebih besar tentang masa depan bangsa.

Apakah negara melihat makan sebagai sekadar kebutuhan biologis, atau sebagai sarana membentuk budaya, kesadaran ekologis, dan rasa tanggung jawab sosial.

Jepang menunjukkan bahwa makan siang sekolah dapat menjadi ruang belajar yang hidup: tempat anak mengenal disiplin, kerja kolektif, dan rasa syukur terhadap pangan. Jika Indonesia mampu mengadaptasi semangat tersebut, MBG berpotensi menjadi lebih dari sekadar program bantuan. Ia bisa menjadi fondasi pendidikan karakter dan kesehatan generasi mendatang.

Karena kualitas masa depan suatu bangsa seringkali dimulai dari hal paling sederhana, apa yang dimakan anak-anaknya, dan bagaimana mereka belajar menghargainya. (Red)