Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM mendapat sorotan Financial Times (FT) setelah aktivitasnya yang intens di media sosial memperluas pengenalan terhadap dirinya hingga tingkat nasional, sekaligus membuat namanya masuk dalam pembicaraan mengenai Pilpres 2029, meski hingga kini ia belum menyatakan akan maju dalam kontestasi tersebut. Laporan media bisnis Inggris itu terbit pada 21 September 2026 dengan judul Is this Indonesia's next president?, ketika Dedi baru sekitar 19 bulan memimpin Jawa Barat.

Sorotan FT menarik dan penting tentang bagaimana cara popularitas itu dibentuk. Biasanya aktivitas seorang gubernur berlangsung di ruang birokrasi dan kantor pemerintahan kini dipindahkan ke layar telepon saat pertemuan dengan warga, kunjungan ke pasar dan warung, bagaimana menanggapi respons masyarakat, atau penjelasan kebijakan hingga pemberian bantuan yang akhirnya diproduksi menjadi sebuah konten dan disebarluaskan hampir setiap hari. Pola berulang ini kemudian melahirkan sebutan "Content Governor" (Gubernur Konten).

Gaya komunikasi politik KDM menjadi fenomena yang menarik, ketika media sosial tidak lagi sekadar menjadi papan pengumuman pemerintah, tetapi berubah menjadi semacam ruang pelayanan publik yang mempertemukan pejabat dengan warga secara langsung. Dedi sendiri mengatakan bahwa masyarakat Jawa Barat semakin kritis dan aktif menyampaikan persoalan melalui media sosial. Menurutnya, pola komunikasi tersebut memungkinkan pemerintah mengetahui persoalan warga dan meresponsnya dengan lebih cepat.

Gambaran mengenai kedekatan itu terlihat pula dari kesaksian Raty, pedagang pasar berusia 60 tahun di Bandung, yang dikutip FT. Ia mengaku rutin mengikuti konten KDM melalui YouTube. "Dia orang yang sangat baik. Bagi saya, dia seperti malaikat yang berjalan di bumi," kata Raty sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut. Kesaksian itu tentu merupakan pengalaman individual, bukan ukuran tunggal untuk menilai kinerja pemerintahan, tetapi cukup memperlihatkan tentang bagaimana komunikasi digital dapat membentuk persepsi personal mengenai seorang pemimpin.

Latar belakang Dedi juga menjadi bagian dari cerita tersebut. FT menyoroti perjalanan hidupnya sebelum menjadi pejabat publik, termasuk pengalaman sebagai pengemudi ojek dan penjual layang-layang. Narasi mengenai perjalanan dari kehidupan masyarakat biasa menuju jabatan politik kemudian bertemu dengan gaya komunikasi yang menempatkan dirinya secara fisik di tengah masyarakat. Dengan kamera yang selalu mengikuti, aktivitas politik tidak lagi hanya berlangsung melalui pidato, rapat atau konferensi pers, melainkan melalui potongan-potongan kehidupan sehari-hari yang dikonsumsi publik secara berulang.

Namun, semakin sering sebuah aktivitas pemerintahan ditampilkan sebagai konten, semakin besar pula pertanyaan mengenai batas antara komunikasi publik dan pembentukan citra. Kritik terhadap gaya tersebut telah muncul bahkan sebelum laporan FT terbit. Akademisi dan pengamat politik Arlan Siddha, misalnya, menilai bantuan langsung kepada warga memang dapat menyelesaikan persoalan individual, tetapi pemerintahan tidak boleh berhenti pada pendekatan personal.

"Secara bantuan itu baik, tetapi kebijakan yang diambil jangan hanya menuntaskan masalah untuk satu orang saja secara personal," kata Arlan. Menurutnya, persoalan serupa dialami banyak warga sehingga harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang bersifat kolektif.

Kritik lain datang dari Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto yang mempertanyakan apakah intensitas publikasi aktivitas KDM telah berjalan seimbang dengan penyelesaian persoalan struktural pemerintahan, termasuk persoalan fiskal Jawa Barat. Ia bahkan menyebut KDM "pencitraan saja tanpa memberikan solusi" dan mengibaratkan pemberian bantuan tanpa penyelesaian persoalan mendasar sebagai "hanya bisa memberikan ikan tanpa memberikan kail". 

Pernyataan tersebut merupakan penilaian kritis Hari Purwanto, bukan fakta yang berdiri sendiri, sehingga perlu dibaca bersama data mengenai kebijakan dan kondisi fiskal Jawa Barat. Perdebatan masalah lainnya juga memperlihatkan ada banyak persoalan yang lebih luas yang harus ditangani secara struktural, yang tidak sebatas komunikasi pemerintahan era digital. 

Melalui digital memang sebuah kebijakan dapat menjadi lebih mudah diketahui masyarakat karena divisualisasikan agar lebih mudah dicerna, tetapi popularitas sebuah video tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan sebuah kebijakan. Demikian pula, sebuah keluhan yang dapat diselesaikan setelah viral bukan berarti sudah cukup untuk menunjukkan respons pemerintah. Karena belum tentu menjawab pertanyaan yang lebih besar misalnya apakah mekanisme pelayanan publik sudah bekerja, sehingga warga tidak perlu terlebih dahulu menjadi konten untuk mendapatkan perhatian pemerintah.

Dari sudut pandang itu, popularitas KDM menjadi semakin menarik ketika disandingkan dengan hasil survei politik. Survei nasional SMRC yang dilakukan pada 5-19 Juli 2026 terhadap 749 responden menempatkan Dedi pada angka 35 persen dalam simulasi semi-terbuka, sedangkan Prabowo Subianto 14,5 persen. Dalam simulasi dua nama, Dedi tercatat 59 persen dan Prabowo 28,3 persen. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Angka itu penting untuk membaca perubahan persepsi publik pada saat survei dilakukan, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai ramalan hasil Pemilu 2029. Pemilu masih berlangsung beberapa tahun lagi, sementara kandidat, koalisi, isu, kondisi ekonomi, kinerja pemerintahan dan preferensi pemilih dapat berubah. Karena itu, angka 35 persen lebih tepat dibaca sebagai potret elektabilitas pada Juli 2026 daripada sebagai kepastian mengenai masa depan politik Dedi.

FT juga mengutip Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani yang memperkirakan tingkat pengenalan Dedi secara nasional telah mencapai sekitar 90 persen. Menurut Deni, persepsi mengenai kepedulian dan empati menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan penerimaan terhadap Dedi. Jika angka pengenalan tersebut dibaca bersama intensitas aktivitas digitalnya, terlihat bahwa media sosial bukan hanya memperkenalkan kebijakan, tetapi juga membantu membangun identitas politik seorang pejabat.

Tetapi pengenalan publik dan elektabilitas tetap berbeda dengan rekam jejak pemerintahan. Seorang tokoh dapat dikenal luas karena gaya komunikasi yang khas, sementara pada saat yang sama publik tetap memiliki hak untuk menilai apakah program-program pemerintahannya sudah cukup efektif, apakah anggaran dikelola dengan baik, dan apakah kebijakan yang diambil mampu menyelesaikan persoalan secara sistemik?

Pertanyaan tersebut semakin relevan karena beberapa kebijakan Dedi juga pernah menuai perdebatan. FT mencatat kontroversi mengenai gagasan penanganan anak bermasalah melalui lingkungan militer dan usulan vasektomi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah penerima bantuan pemerintah. Perdebatan atas kebijakan semacam itu menunjukkan bahwa semakin luas sebuah tokoh dikenal, semakin luas pula ruang evaluasi terhadap keputusan pemerintahannya.

Di tengah meningkatnya perhatian tersebut, Dedi sendiri belum membuka agenda politik menuju Pilpres 2029. Ketika ditanya mengenai isu dirinya dipasangkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ia justru mengembalikan pembicaraan kepada tugas yang sedang dijalankannya. "Kita lagi mikir bagaimana jadi Gubernur yang sukses. Tidak mikir yang lain," ujar Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, pada 22 September 2026. Dua hari kemudian, ketika merespons sorotan FT, ia kembali mengatakan masih memiliki banyak kekurangan dan akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Jawa Barat.

Pernyataan itu sekaligus memberi batas yang penting dalam membaca fenomena KDM. Saat ini yang dapat diverifikasi adalah meningkatnya popularitas, tingginya pengenalan publik dalam sejumlah survei, intensitas komunikasi melalui media sosial, dan masuknya nama Dedi ke dalam pembicaraan politik nasional. Yang belum dapat disimpulkan adalah apakah semua itu akan berujung pada pencalonan dalam Pilpres 2029.

Persoalan yang lebih menarik lagi bukan apakah seorang gubernur terlalu sering muncul di media sosial atau justru terlalu sedikit berkomunikasi dengan publik. Media sosial dapat memperlihatkan wajah seorang pemimpin ketika berada di pasar, di jalan, di rumah warga atau ketika mendengar keluhan masyarakat. Tetapi pemerintahan tidak berhenti pada gambar tentang seorang pemimpin yang hadir. Pemerintahan diuji oleh sistem yang tetap bekerja ketika tidak ada kamera, oleh kebijakan yang menjangkau orang-orang yang tidak pernah masuk layar, dan oleh kemampuan seorang pemimpin dalam mengubah sebatas persoalan individual menjadi penyelesaian yang berlaku bagi banyak orang.

Karena itu, julukan "Content Governor" mungkin akan menjadi catatan penting dalam perjalanan politik Dedi Mulyadi. Namun, dalam jangka panjang, ukuran yang lebih menentukan bukan berapa banyak orang yang menonton video kegiatan seorang gubernur, melainkan berapa banyak persoalan publik yang dapat diselesaikan ketika tidak ada seorang pun yang sedang menonton. Jika media sosial adalah panggung baru kekuasaan, maka tantangan sebenarnya bagi seorang pemimpin adalah memastikan bahwa panggung itu tidak menggantikan pemerintahan, melainkan membuat pemerintahan menjadi lebih terbuka untuk dilihat, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan. (Red)