Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi maraknya narasi di media sosial yang menyebut ekonomi Indonesia akan runtuh akibat lonjakan harga minyak dunia. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), ia menilai banyak analisis ekonomi di platform seperti TikTok dan YouTube tidak berbasis data resmi. Pemerintah, menurutnya, memiliki pengalaman dan instrumen kebijakan fiskal maupun moneter untuk mengendalikan dampak gejolak harga energi global terhadap perekonomian nasional.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik atas lonjakan harga minyak mentah dunia, khususnya jenis Brent, yang sempat menembus lebih dari US$100 per barel akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan harga energi global ini dikhawatirkan dapat menekan anggaran negara, memicu inflasi, dan melemahkan nilai tukar rupiah.

Dalam forum kabinet tersebut, Purbaya secara terbuka menyindir para analis ekonomi yang aktif di media sosial. “Jadi kita nggak usah takut, Pak. Analis-analis di TikTok atau YouTube yang bilang kita hancur itu sama sekali nggak pernah melihat data,” ujar Purbaya. Ia menilai narasi yang terlalu pesimistis dapat memicu kepanikan publik dan bahkan memengaruhi sentimen pasar. Menurutnya, pemerintah tidak bekerja berdasarkan opini viral, tetapi berdasarkan indikator makroekonomi dan pengalaman kebijakan di masa lalu.

Sebagai contoh, Purbaya menyinggung periode krisis energi global pada 2007–2008. Ketika harga minyak melonjak tajam, ekonomi Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan sekitar 4,6 persen berkat kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Optimisme pemerintah bukan tanpa dasar. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp381,3 triliun untuk subsidi energi guna menjaga harga BBM dan listrik tetap terjangkau bagi masyarakat. 

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki ruang kebijakan untuk menyerap guncangan harga minyak melalui anggaran negara. “Bahkan jika harga minyak naik, kita akan menyerap dampaknya melalui APBN dan mengendalikan efeknya sejauh mungkin,” kata Purbaya kepada wartawan. Pemerintah juga tengah mengevaluasi kemungkinan penyesuaian APBN jika lonjakan harga minyak berlangsung lebih lama dari perkiraan. Evaluasi tersebut dilakukan selama sekitar satu bulan untuk melihat arah pergerakan harga energi global. 

Namun optimisme pemerintah tidak sepenuhnya menghapus kekhawatiran para ekonom dan pelaku pasar. Sejumlah indikator menunjukkan tekanan pada ekonomi domestik. Nilai tukar rupiah sempat melemah mendekati Rp17.000 per dolar AS, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Lembaga pemeringkat internasional bahkan menyoroti potensi risiko fiskal jika harga minyak terus bertahan tinggi. Dalam skenario tertentu, defisit APBN Indonesia bisa melebar hingga sekitar 3,6 persen dari Produk Domestik Bruto jika harga minyak stabil di kisaran US$90 per barel tanpa penyesuaian belanja. 

Sejumlah ekonom juga menilai bahwa ketergantungan Indonesia pada impor energi membuat kenaikan harga minyak global tetap menjadi ancaman nyata bagi stabilitas fiskal dan inflasi domestik. Perdebatan ini menunjukkan jurang yang kian lebar antara narasi resmi pemerintah dan analisis yang beredar di ruang publik digital. Di satu sisi, pemerintah ingin menjaga stabilitas psikologis pasar dengan menekankan kekuatan fundamental ekonomi. Di sisi lain, sebagian analis melihat tanda-tanda kerentanan yang tidak boleh diabaikan.

Purbaya sendiri menegaskan bahwa ekonomi Indonesia masih berada dalam fase ekspansi. “Ekonomi sedang ekspansi. Daya beli kami jaga mati-matian. Boro-boro krisis, resesi saja belum,” ujarnya dalam kesempatan terpisah. Namun bagi banyak pengamat, optimisme pemerintah tetap harus diuji oleh data dan konsistensi kebijakan di lapangan.

Di era media sosial, analisis ekonomi tidak lagi dimonopoli oleh akademisi atau lembaga riset. Siapa pun bisa berbicara tentang inflasi, resesi, atau krisis, bahkan dalam video satu menit di TikTok. Masalahnya bukan pada kebebasan berbicara, melainkan pada kualitas informasi. Ketika analisis ekonomi berubah menjadi konten viral, batas antara pengetahuan dan sensasi menjadi kabur. Di sinilah negara menghadapi dilema baru bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga stabilitas persepsi publik.

Ekonomi memang bukan sekadar angka dalam laporan APBN atau grafik harga minyak dunia. Ia juga hidup dalam imajinasi masyarakat antara rasa percaya dan rasa takut. Dan mungkin, seperti yang diingatkan perdebatan ini, masa depan ekonomi sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh harga minyak atau kurs rupiah, tetapi juga oleh bagaimana kita membaca data di tengah riuhnya opini publik. (Red)