Longsor gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, yang menewaskan sejumlah pekerja pada awal Maret 2026 kembali memantik sorotan terhadap sistem pengelolaan sampah di Indonesia. Peristiwa yang terjadi di fasilitas pengolahan sampah terbesar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu mendorong organisasi lingkungan hidup untuk mendesak pemerintah segera melakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola sampah nasional.

Organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai insiden tersebut bukan sekadar kecelakaan kerja, melainkan cerminan kegagalan sistem pengelolaan sampah yang masih bertumpu pada penumpukan di tempat pembuangan akhir (TPA). “Tragedi ini menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah yang bertumpu pada penumpukan di TPA telah mencapai titik krisis dan membahayakan keselamatan manusia,” kata Pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI, Wahyu Eka Setyawan, dalam keterangan tertulis pada 9 Maret 2026.

Menurut WALHI, longsor di TPST Bantargebang memperlihatkan rapuhnya pendekatan pengelolaan sampah yang selama ini didominasi pola kumpul–angkut–buang. Dalam sistem tersebut, sampah dari berbagai wilayah kota dikumpulkan, diangkut menggunakan truk, lalu ditimbun di satu lokasi besar.

Model ini, kata Wahyu, menyebabkan penumpukan sampah dalam volume raksasa yang membentuk gunungan menyerupai bukit. Dalam kondisi tertentu, terutama saat musim hujan, struktur tumpukan tersebut dapat menjadi tidak stabil dan berpotensi longsor.

“Penumpukan sampah berskala besar menciptakan risiko bencana ekologis sekaligus kemanusiaan, terutama bagi pekerja, pemulung, dan masyarakat yang tinggal di sekitar TPA,” ujarnya. TPST Bantargebang sendiri selama ini menjadi tempat pembuangan utama sampah dari Jakarta. Setiap hari, ribuan ton sampah diangkut dari ibu kota menuju kawasan tersebut menggunakan ratusan truk.

Bagi kalangan aktivis lingkungan, tragedi ini mengingatkan kembali pada salah satu bencana lingkungan terburuk di Indonesia: longsor sampah di TPA Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, pada tahun 2005. Peristiwa yang dikenal sebagai tragedi Longsor Sampah Leuwigajah 2005 itu menewaskan lebih dari 150 orang dan menimbun dua kampung di sekitarnya.

Meski telah berlalu lebih dari dua dekade, banyak pemerhati lingkungan menilai pola pengelolaan sampah di Indonesia belum berubah secara fundamental.

“Jika kita melihat kejadian-kejadian belakangan ini, pendekatan yang sama masih dipertahankan. Sampah tetap ditumpuk dalam volume besar di satu tempat,” kata Wahyu. Ia juga mencatat bahwa selama musim hujan beberapa bulan terakhir, sejumlah kejadian longsor kecil dilaporkan terjadi di berbagai TPA di Indonesia.

“Jika dihitung selama musim penghujan ini telah terjadi sekitar tiga sampai lima kejadian longsor dalam enam bulan terakhir,” ujarnya. Masalah yang dihadapi Bantargebang, menurut WALHI, sebenarnya mencerminkan krisis yang lebih luas. Banyak TPA di berbagai kota besar telah melampaui kapasitasnya, sementara produksi sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan konsumsi.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan Indonesia menghasilkan puluhan juta ton sampah setiap tahun. Namun sebagian besar masih berakhir di TPA dengan pengelolaan yang belum sepenuhnya memenuhi standar sanitasi modern.

WALHI mencatat dari sekitar 550 TPA di Indonesia, ratusan masih beroperasi dengan sistem open dumping, yakni metode pembuangan terbuka tanpa pengolahan yang memadai. Bahkan sekitar 343 TPA disebut telah ditutup karena tidak memenuhi standar pengelolaan lingkungan. Situasi ini membuat sejumlah kota menghadapi apa yang disebut aktivis lingkungan sebagai “darurat gunungan sampah.”

WALHI juga menyoroti praktik pemindahan masalah sampah antarwilayah. Dalam kasus Bantargebang, sampah Jakarta dibuang ke wilayah Bekasi, sehingga beban lingkungan ditanggung daerah penyangga. 

Menurut Wahyu, pola ini menunjukkan bahwa krisis pengelolaan sampah di kota besar dapat berdampak langsung pada daerah di sekitarnya.

Ia mencontohkan kasus penutupan TPA di TPA Cipeucang di Tangerang Selatan beberapa tahun lalu. Setelah lokasi tersebut ditutup, pemerintah daerah harus mencari tempat pembuangan baru hingga ke wilayah lain seperti Serang dan Bogor. “Ini menunjukkan bahwa tanpa perubahan sistemik, masalah sampah hanya berpindah tempat, bukan diselesaikan,” kata Wahyu.

Pemerintah sebelumnya menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah, termasuk mendorong pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern dan pengembangan energi dari sampah.

Sejumlah pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyebut pemerintah tengah mempercepat penutupan TPA open dumping dan mendorong daerah menerapkan sistem pengolahan yang lebih ramah lingkungan. Namun berbagai kalangan menilai langkah tersebut masih berjalan lambat dibandingkan laju peningkatan produksi sampah.

Karena itu, WALHI mendesak pemerintah melakukan transformasi mendasar dalam sistem pengelolaan sampah. Fokus kebijakan, menurut mereka, harus bergeser dari sekadar pembuangan menuju pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Langkah tersebut meliputi penerapan sistem pemilahan sampah di tingkat rumah tangga, penguatan kebijakan extended producer responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen, serta pengembangan sistem penggunaan ulang dan daur ulang berbasis komunitas.

Tragedi Bantargebang sesungguhnya menjadi cermin tentang cara kota modern memperlakukan sisa-sisa konsumsi mereka. Selama bertahun-tahun, banyak kota memilih solusi yang paling mudah dengan hanya mengangkut sampah sejauh mungkin dari pusat kota dan menumpuknya di pinggiran. Gunungan sampah itu kemudian tumbuh perlahan, seperti gunung buatan yang diam-diam menyimpan risiko. Ketika longsor terjadi, yang runtuh bukan hanya tumpukan sampah, tetapi juga ilusi bahwa masalah dapat disembunyikan jauh dari pandangan.

Dari Longsor Sampah Leuwigajah 2005 hingga tragedi Bantargebang hari ini, pesan yang muncul sebenarnya sama. Krisis sampah bukan hanya soal teknologi pengolahan, tetapi juga tentang pilihan politik, pola konsumsi, dan keberanian untuk mengubah sistem yang sudah lama dianggap biasa. (Red)