Pada Selasa pagi (27/1/2026), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam Sidang Paripurna yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Pengesahan ini menutup rangkaian fit and proper test yang digelar Komisi XI DPR sehari sebelumnya. Sebuah proses yang berjalan cepat dan berujung pada keputusan musyawarah mufakat di antara seluruh fraksi untuk menunjuk Thomas sebagai pengganti Juda Agung, yang mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada awal Januari 2026. 

Keputusan ini menandai momen penting dalam tata kelola ekonomi Indonesia: seorang pejabat dengan rekam jejak kuat di kebijakan fiskal kini menempati posisi paling tinggi kedua di bank sentral — lembaga yang selama ini dijaga independensinya dari pengaruh politik dan fiskal pemerintah. 

Thomas Djiwandono, 53 tahun, lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972. Ia berasal dari keluarga yang sudah akrab dengan ranah ekonomi dan pemerintahan: ayahnya, Soedradjad Djiwandono, pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia (1993–1998), sementara ibunya merupakan bagian dari keluarga besar politikus nasional. 

Thomas menempuh pendidikan sarjana di Haverford College, AS, sebelum melanjutkan ke Johns Hopkins University School of Advanced International Studies untuk studi pascasarjana. Kariernya melintang antara sektor keuangan internasional dan pemerintahan: menjadi analis di Whetlock NatWest Securities di Hong Kong, konsultan bisnis di Jakarta, hingga CEO dan eksekutif senior perusahaan swasta. Ia kemudian masuk pemerintahan sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) sejak Juli 2024, sebelum dipilih menjadi Deputi Gubernur BI. 

Menurut Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, Thomas dipandang sebagai figur yang memiliki kompetensi untuk menghubungkan perspektif kebijakan fiskal dan moneter, sebuah kebutuhan lantaran tantangan ekonomi global yang kian kompleks. “Bapak Thomas menjelaskan dengan sangat baik bagaimana perlunya membangun sinergi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal,” ujar Misbakhun usai rapat internal di Senayan. 

Misbakhun menambahkan bahwa dukungan untuk Thomas diraih melalui musyawarah mufakat seluruh fraksi politik tanpa catatan signifikan yang mengganjal, menjadikan proses penetapannya relatif cepat. 

Sikap pemerintah juga tak luput dari sorotan publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi penunjukan Thomas dengan penegasan bahwa independensi Bank Indonesia harus tetap dijaga, meski sosok ini datang dari lingkungan pembangunan fiskal. “Setelah di sana ya dia di sana, saya enggak bisa mengendaliin dia,” kata Purbaya, sambil menambahkan bahwa Thomas diharapkan memberi “warna berbeda” atas pengalaman luasnya di kebijakan ekonomi. 

Reaksi Publik dan Kekhawatiran Pasar

Di tengah sambutan internal politik, reaksi pasar finansial mencerminkan ketidakpastian. Laporan internasional menyebut bahwa penunjukan Thomas, yang memiliki kedekatan keluarga dengan Presiden, sempat memicu kekhawatiran investor tentang independensi BI — tercermin dari tekanan pada nilai tukar rupiah yang menyentuh titik rendah baru terhadap Dolar AS sebelum stabil. 

Beberapa pengamat berpendapat bahwa struktur kebijakan ekonomi, khususnya koordinasi moneter–fiskal, akan menjadi ujian besar bagi Thomas di masa depan. Diskursus ini mencerminkan ketegangan klasik antara kebutuhan stabilitas ekonomi jangka panjang dan tekanan politik jangka pendek. Tema yang sering menghiasi sejarah bank sentral di berbagai negara.

Penetapan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI membuka lembaran baru bagi peta kebijakan ekonomi Indonesia. Posisi ini bukan hanya soal pengganti administratif: ia berada di garis depan menentukan arah kebijakan moneter yang memengaruhi harga-harga, pertumbuhan kredit, stabilitas nilai tukar, dan ekspektasi pasar.

Di saat yang sama, kepercayaan publik dan investor menjadi modal penting bagi kredibilitas bank sentral. Keseimbangan antara kolaborasi dengan pemerintah dan komitmen terhadap independensi adalah tantangan utama yang harus dihadapi Thomas sejak hari pertama masa jabatan barunya.

Jika independensi Bank Indonesia tetap terjaga, sinergi kebijakan fiskal–moneter bisa menjadi alat strategis yang memungkinkan Indonesia menghadapi ketidakpastian global; namun jika batas lembaga melemah, risiko dislokasi pasar dan turunnya daya beli masyarakat bisa menjadi realitas yang harus diantisipasi.

Penetapan Thomas sebagai Deputi Gubernur BI bukan sekadar pergantian pejabat tinggi negara, itu mencerminkan fase baru dinamika kebijakan ekonomi nasional. Tantangan yang ada bersifat struktural dan multidimensional akan membawa seberapa jauh keberhasilan Thomas menyeimbangkan antara independensi bank sentral dan sinergi lintas kebijakan yang akan menjadi narasi utama dalam menentukan stabilitas ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang. (Red)