Lebaran selalu menjadi momentum pergerakan manusia terbesar di Indonesia. Jutaan orang meninggalkan kota-kota besar untuk kembali ke kampung halaman. Tahun ini, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub) kembali menghadirkan program mudik gratis sebagai bagian dari strategi mengurangi kepadatan lalu lintas dan menekan angka kecelakaan, terutama pengguna sepeda motor jarak jauh.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi Kemenhub dan dibuka mulai 1 Maret 2026. “Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 1 Maret 2026 secara daring,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

Tahun ini, Kemenhub menyiapkan 401 unit bus dengan kapasitas 15.834 penumpang. Arus mudik diberangkatkan dari Jakarta dan Tangerang menuju 34 kota di 10 provinsi. Kota tujuan mencakup wilayah Sumatra hingga Jawa Timur, antara lain Palembang, Lampung, Padang, Medan, Aceh, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, hingga Tulungagung.

Untuk arus balik, bus disiapkan dari 12 kota di 8 provinsi, seperti Kuningan, Madiun, Surabaya, Palembang, Padang, Medan, Aceh, Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan Purwokerto.

Keberangkatan arus mudik dijadwalkan pada 16–18 Maret 2026 dari lima terminal, yakni Pondok Cabe, Jatijajar, Pulogebang, Kampung Rambutan, dan Poris Plawad. Sedangkan arus balik dimulai 25 Maret dari berbagai terminal daerah, termasuk Bulupitu (Purwokerto), Mangkang (Semarang), Giwangan (Yogyakarta), Tirtonandi (Solo), hingga Bungurasih (Surabaya).

Selain bus, Kemenhub juga menyediakan delapan unit truk untuk mengangkut 240 sepeda motor pemudik. Penyerahan sepeda motor dilakukan pada 16 Maret di Terminal Pondok Cabe dan diberangkatkan pada malam hari. “Kami juga memastikan bus-bus mudik gratis yang akan diberangkatkan telah melaksanakan inspeksi keselamatan atau ramp check,” kata Aan.

Berdasarkan data yang dirilis Korps Lalu Lintas Polri pada musim mudik sebelumnya, sepeda motor masih menjadi penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas saat periode Lebaran. Kepadatan dan kelelahan pengendara jarak jauh menjadi faktor dominan. Kemenhub berargumen bahwa penyediaan bus gratis dapat mengalihkan sebagian pengguna motor ke moda yang lebih aman dan terkontrol. “Tujuan utama program ini adalah meningkatkan keselamatan dan menekan risiko kecelakaan,” demikian penegasan yang disampaikan pihak kementerian dalam berbagai kesempatan sosialisasi program serupa tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi kebijakan publik, langkah ini juga selaras dengan mandat keselamatan transportasi jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebagian kalangan menilai program mudik gratis sebagai bentuk nyata kehadiran negara. Serupa disampaikan pengamat transportasi dari salah satu perguruan tinggi negeri, misalnya, menyebut kebijakan ini sebagai intervensi yang rasional. “Jika satu bus bisa menggantikan puluhan sepeda motor di jalan tol dan jalur arteri, maka dampaknya signifikan terhadap keselamatan,” ujarnya.

Namun, kritik juga muncul. Sejumlah ekonom transportasi mempertanyakan keberlanjutan dan efektivitas jangka panjangnya. “Program ini baik, tetapi jangan sampai menjadi solusi musiman tanpa pembenahan sistem transportasi publik yang lebih permanen,” kata seorang analis kebijakan publik dalam diskusi daring tentang transportasi Lebaran.

Melihat catatan keterbatasan kuota, hanya kapasitas 15.834 penumpang, angka itu masih sangat kecil dibandingkan total pemudik nasional yang dalam beberapa tahun terakhir mencapai puluhan juta orang. Artinya, program ini lebih bersifat simbolik dan selektif, belum menyentuh skala kebutuhan yang masif.

Kemenhub menegaskan seluruh armada telah melalui ramp check untuk memastikan kelaikan jalan. Pemeriksaan ini mencakup sistem pengereman, lampu, ban, serta kelengkapan administrasi pengemudi. Meski demikian, tantangan di lapangan tetap ada antara disiplin operator, kondisi jalan di daerah, hingga manajemen waktu keberangkatan agar tidak menimbulkan penumpukan di terminal.

Pengawasan menjadi kunci agar program yang diniatkan untuk keselamatan tidak justru memunculkan persoalan baru. Mudik bukan sekadar perpindahan manusia, melainkan peristiwa sosial yang sarat makna. Di balik 401 bus dan 15 ribu kursi, ada kerinduan yang hendak ditebus tentang anak yang pulang menemui orang tuanya, atau orang tua yang menanti di beranda rumah, atau pekerja kota yang ingin kembali sejenak pada akar identitasnya.

Program mudik gratis mungkin tidak menyelesaikan seluruh problem transportasi Lebaran. Namun ia menghadirkan satu hal penting akan pilihan yang lebih aman bagi sebagian warga. Pertanyaannya kemudian bukan hanya berapa banyak bus yang disiapkan, melainkan sejauh mana negara mampu merancang sistem transportasi publik yang adil, aman, dan berkelanjutan, bukan hanya saat Lebaran, tetapi sepanjang tahun. Karena keselamatan di jalan bukan sekadar program musiman, melainkan komitmen jangka panjang terhadap nilai hidup manusia dalam mobilitasnya. (Red)