Kemacetan yang kembali menjadi sorotan di Tanjakan Bukit Daeng, Jalan Letjen R. Suprapto, Batam, memperlihatkan persoalan konektivitas yang dihadapi warga Batuaji dan Sagulung saat berangkat bekerja pada Jumat, 9 Oktober 2026. Antrean kendaraan pada jam sibuk membuat perjalanan menuju kawasan industri maupun pusat kota semakin melelahkan, sementara masyarakat menanti pemerataan pembangunan jalan yang mampu mengurai kepadatan secara berkelanjutan.

Video kemacetan di kawasan tersebut beredar di media sosial dan memicu kembali keluhan pengguna jalan. Bagi warga yang setiap hari melintasi koridor ini, persoalannya bukan semata-mata kendaraan yang bergerak lambat, melainkan waktu produktif yang hilang sebelum aktivitas kerja dimulai.

Dimas, warga Batuaji yang bekerja di Batam Center, mengatakan kepadatan di sepanjang Jalan R. Suprapto telah menjadi rutinitas yang sulit dihindari. Ia harus memperhitungkan kemungkinan terjebak antrean agar tidak terlambat masuk kantor.

“Setiap pagi memang begini. Kalau tidak berangkat lebih awal, bisa terlambat masuk kerja. Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh lebih cepat malah habis di jalan karena macet,” keluh Dimas. Menurutnya, kemacetan tidak hanya terjadi di Tanjakan Bukit Daeng. Penumpukan kendaraan juga terjadi di beberapa titik sepanjang Jalan R. Suprapto yang turut memperpanjang waktu tempuh. Akibatnya, pengendara harus menyediakan waktu perjalanan lebih longgar, terutama ketika memiliki jadwal kerja yang ketat.

Dampaknya juga dirasakan pelajar dan orangtua yang mengantar anak ke sekolah, serta warga yang hendak mengejar penerbangan atau keberangkatan kapal. Keterlambatan di satu ruas jalan dapat merambat menjadi persoalan lain, mulai dari terganggunya jam kerja hingga risiko tertinggal jadwal perjalanan.

Susanto, warga lainnya, menilai pelebaran jalan perlu segera dilaksanakan untuk menyesuaikan kapasitas infrastruktur dengan pertumbuhan kendaraan. “Jalan ini perlu segera diperlebar. Kendaraan semakin banyak, sementara jalannya masih sempit. Kalau dibiarkan, setiap pagi masyarakat akan terus menghadapi kemacetan seperti ini,” ujarnya.

Jalan Letjen R. Suprapto merupakan salah satu koridor penting yang menghubungkan kawasan permukiman Batuaji dan Sagulung dengan Muka Kuning serta kawasan industri Batamindo. Ketika arus kendaraan meningkat pada waktu yang hampir bersamaan, keterbatasan ruang jalan membuat antrean mudah terbentuk dan sulit terurai.

Pemberitaan Batam Pos pada Januari 2026 juga mencatat keluhan warga mengenai kemacetan dan kondisi jalan di jalur Mukakuning–Tembesi. Warga menyoroti badan jalan yang dinilai sempit, permukaan yang tidak rata di sejumlah titik, serta kontur turunan dan tanjakan di sekitar Bukit Daeng yang berpotensi menambah risiko bagi pengendara.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan lalu lintas tidak cukup dijelaskan melalui banyaknya kendaraan. Kondisi fisik jalan, pertemuan arus dari berbagai arah, kendaraan berat, dan terbatasnya jalur alternatif ikut menentukan seberapa cepat kemacetan terbentuk.

BP Batam telah memasukkan peningkatan Jalan R. Suprapto ke dalam program pembangunan infrastruktur 2026. Dalam informasi yang dipublikasikan pada Januari, BP Batam menyebut peningkatan ruas Simpang Batamindo menuju Dam Muka Kuning sepanjang sekitar 1,4 kilometer sebagai salah satu proyek yang ditujukan untuk memperkuat akses menuju kawasan industri.

Laporan RRI pada Januari 2026 juga menyebut proyek tersebut direncanakan untuk meningkatkan kapasitas jalan menjadi empat lajur dua arah, dengan nilai proyek sekitar Rp50,8 miliar. Sementara itu, pemberitaan Batam Pos pada Juli 2026 melaporkan pekerjaan pelebaran di koridor Muka Kuning masih berlangsung, dengan nilai kontrak sekitar Rp49,98 miliar. Perbedaan angka itu perlu kita baca berdasarkan dokumen dan tahap proyek yang dirujuk, bukan dianggap sebagai nilai yang identik tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Pembangunan yang ditujukan untuk mengurangi kemacetan juga dapat menimbulkan perlambatan sementara. Batam Pos pada 19 Juli 2026 melaporkan antrean kendaraan di Simpang Panbil hingga koridor Muka Kuning selama pekerjaan berlangsung. Penyempitan sebagian badan jalan untuk konstruksi disebut memperlambat arus, terutama ketika pekerja kawasan industri berangkat atau pulang secara bersamaan.

Ardian, pengguna jalan yang diwawancarai Batam Pos dalam laporan tersebut, menggambarkan perubahan waktu tempuh yang dirasakannya. “Kadang hanya melewati satu titik saja sudah habis hampir setengah jam,” ujarnya. Sementara Yusuf, pengemudi angkutan logistik, tidak menolak kebutuhan pelebaran jalan. Ia menekankan pentingnya pengaturan lalu lintas selama pembangunan berlangsung.

“Proyek ini memang penting, tetapi rekayasa lalu lintasnya juga harus diperhatikan. Sekarang semua kendaraan bertemu di satu titik sehingga macetnya panjang,” ujarnya.

Dua pandangan itu memperlihatkan persoalan yang perlu dijawab pemerintah. Pelebaran jalan merupakan investasi jangka panjang, tetapi manfaatnya tidak boleh membuat kebutuhan pengguna jalan selama masa konstruksi terabaikan. Pengaturan arus kendaraan, penempatan rambu yang jelas, pengawasan di titik penyempitan, dan informasi mengenai perkembangan pekerjaan menjadi bagian penting dari pelayanan publik.

Pelebaran satu ruas jalan juga tidak otomatis menyelesaikan kemacetan apabila titik berikutnya tetap memiliki kapasitas terbatas. Ketika kendaraan dapat bergerak lebih cepat di jalan yang telah diperlebar, tetapi kembali bertemu penyempitan di persimpangan atau ruas yang belum ditingkatkan, antrean berpotensi hanya berpindah lokasi.

Karena itu, pembangunan jalan perlu dilihat sebagai satu sistem. Pemerintah Kota Batam dan BP Batam perlu memastikan kesinambungan penanganan koridor, termasuk keterhubungan dengan Simpang Barelang, Simpang Panbil, Muka Kuning, hingga jalur menuju Tembesi. Penentuan prioritas semestinya didukung data volume kendaraan, panjang antrean, waktu tempuh pada jam sibuk, dan catatan kecelakaan di setiap titik.

Pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai jadwal pekerjaan, target penyelesaian, anggaran, dan perkembangan fisik proyek secara berkala. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui bukan hanya bahwa pembangunan sedang berlangsung, tetapi juga kapan dan sejauh mana proyek tersebut diperkirakan memperbaiki perjalanan mereka.

Di tengah pembangunan, kebutuhan jangka panjang lainnya ialah memperkuat pilihan mobilitas warga. Transportasi umum yang andal, pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan tertentu jika relevan, serta koordinasi jam masuk kerja kawasan industri dapat dipertimbangkan berdasarkan kajian lalu lintas. Langkah-langkah tersebut bukan pengganti pembangunan jalan, melainkan pelengkap agar pertumbuhan kendaraan pribadi tidak terus menjadi satu-satunya penentu kelancaran perjalanan.

Kemacetan Bukit Daeng mengingatkan bahwa kualitas sebuah kota tidak hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun atau besarnya anggaran infrastruktur. Ukuran lainnya adalah berapa banyak waktu yang dapat dikembalikan kepada warganya. Waktu yang semestinya digunakan pekerja untuk beristirahat, orangtua bersama anak-anaknya, atau masyarakat untuk menjalani kehidupan di luar pekerjaan, tidak seharusnya terus terkikis oleh perjalanan yang tidak pasti. (Red)