Hujan deras yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu (10/10/2026) memicu luapan sejumlah aliran sungai dan banjir yang merendam permukiman di tiga kecamatan, yakni Koto Tangah, Kuranji, dan Nanggalo. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya 225 kepala keluarga (KK) terdampak, sementara tim gabungan pemerintah daerah melakukan evakuasi warga dan penanganan darurat. Hingga laporan awal diterima, belum ada laporan korban hilang, luka-luka, maupun meninggal dunia, tetapi pendataan masih berlangsung sehingga jumlah warga terdampak dapat berubah.

Banjir kali ini kembali menempatkan kawasan Lubuk Minturun dan sekitarnya dalam situasi rawan. Sungai Lubuk Minturun meluap setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut, mengakibatkan air memasuki permukiman di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah. Peristiwa itu bukan sekadar persoalan genangan yang datang dan kemudian surut, melainkan juga pengingat bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai masih menghadapi ancaman bencana berulang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan bahwa dampak banjir tersebar di Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, dan Nanggalo. Berdasarkan laporan sementara, sejumlah kelurahan yang terdampak meliputi Kuranji, Koto Panjang Ikua Koto, Batipuh Panjang, Lubuk Minturun, dan Tabiang Banda Gadang. Data tersebut masih bersifat sementara karena petugas di lapangan terus melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah keluarga yang membutuhkan bantuan.

“Sebanyak 225 kepala keluarga yang terdampak masih dalam pendataan. Bukan tidak mungkin akan berubah,” demikian keterangan BNPB yang disampaikan Berton. Ketidakpastian angka pada tahap awal bencana merupakan hal yang perlu dipahami masyarakat. Namun, pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar distribusi bantuan, penentuan lokasi pengungsian, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga dapat disesuaikan dengan kondisi sebenarnya.

Pemerintah Kota Padang mengerahkan tim gabungan untuk menangani dampak banjir. Personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, serta unsur TNI dan Polri dilibatkan dalam upaya penyelamatan dan evakuasi warga. Prioritas penanganan adalah memastikan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan, sekaligus membantu warga memindahkan barang-barang penting ke lokasi yang lebih aman.

Berdasarkan data sementara Pemerintah Kota Padang, petugas mengevakuasi 35 orang dari Kampung Apa dan 40 orang dari kawasan Lumin Park, keduanya berada di Kecamatan Koto Tangah. Di Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, sekitar 40 KK dilaporkan terdampak. Sementara itu, warga di kawasan Tabiang Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, melakukan evakuasi secara mandiri.

Wali Kota Padang Fadly Amran menginstruksikan pengerahan tim reaksi cepat gabungan untuk membantu masyarakat di lokasi terdampak. Pemerintah kota juga berkoordinasi dengan unsur terkait, termasuk Basarnas, guna mendukung penanganan darurat. Langkah tersebut penting karena kecepatan evakuasi dapat menentukan tingkat risiko yang dihadapi warga ketika debit air meningkat dalam waktu singkat.

Selain penyelamatan, kebutuhan pangan dan perlengkapan dasar juga menjadi perhatian. Pemerintah Kota Padang melaporkan penyaluran bantuan berupa makanan siap saji, pakaian bersih, selimut, dan kebutuhan pokok lainnya. Pada Sabtu malam, Bank Nagari turut menyalurkan 400 paket nasi bungkus: 250 paket untuk warga di Kampung Apa dan Lumin Park, dan 150 paket untuk warga di Lapau Munggu. Bantuan ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya bergantung pada aparat pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak.

Meski demikian, kecepatan respons pada jam-jam pertama belum cukup untuk menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan penanganan bencana. Pemerintah perlu memastikan bahwa warga memperoleh tempat berlindung yang aman, air bersih, layanan kesehatan, informasi yang dapat dipercaya, dan bantuan sesuai kebutuhan. Setelah air surut, kebutuhan untuk membersihkan rumah, memulihkan aktivitas ekonomi, memperbaiki fasilitas umum, dan mengantisipasi banjir susulan juga harus menjadi bagian dari perencanaan.

Banjir melanda kawasan yang sebelumnya pernah terdampak. Pada 27 November 2025, banjir besar akibat luapan Sungai Lubuk Minturun menerjang permukiman di Kecamatan Koto Tangah dan menimbulkan korban jiwa. BNPB saat itu melaporkan empat korban meninggal dunia dalam pembaruan awal, sedangkan Pemerintah Kota Padang pada 28 November 2025 menyebut lima orang meninggal dunia berdasarkan pendataan yang diterimanya. Karenanya perbedaan angka tersebut memperlihatkan pentingnya pembaruan data yang jelas berdasarkan waktu dan sumber pelaporan. 

Banjir kembali terjadi pada awal Agustus 2026. Pemerintah Kota Padang kemudian membahas penanganan jangka panjang bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Wilayah Sumatera. Dalam peninjauan pada 11 Agustus 2026, Wali Kota Fadly Amran menegaskan bahwa penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi harus terintegrasi dengan pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang. Pemerintah kota juga mendorong pembaruan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi agar mencakup seluruh titik terdampak secara lebih menyeluruh. 

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Padang pada September 2026 melaporkan percepatan 21 paket pekerjaan fisik untuk penanganan drainase, irigasi, dan sungai. Pekerjaan tersebut mencakup sejumlah kawasan terdampak banjir sebelumnya, termasuk Lubuk Minturun, Kampung Apa, aliran Sungai Guwo di Kuranji, dan Tabing Banda Gadang di Nanggalo. Salah satu pekerjaan di Daerah Irigasi Lubuk Minturun dilaporkan telah mencapai progres 40 persen pada 24 September 2026, lebih cepat daripada target rencana saat itu. 

Program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya perbaikan infrastruktur. Namun karena banjir kembali terjadi pada 10 Oktober menimbulkan pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka tentang sejauh mana pekerjaan yang sedang berlangsung mampu mengurangi risiko bagi permukiman, apakah titik-titik kritis telah ditangani sesuai prioritas, dan bagaimana perlindungan warga dijalankan selama proyek belum selesai?

Pertanyaan tersebut tentu bukan berarti menyimpulkan bahwa proyek yang sedang berjalan telah gagal. Pekerjaan infrastruktur memerlukan waktu, sementara hujan deras dapat menimbulkan limpasan yang melampaui kemampuan saluran atau sungai pada kondisi tertentu. Dengan pengalaman banjir berulang semestinya membuat pemerintah perlu menunjukkan hasil mitigasi secara terukur, bukan sekadar melaporkan jumlah proyek, besaran anggaran, atau persentase penyelesaian pekerjaan.

Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya juga melakukan normalisasi Sungai Batang Kuranji, khususnya di kawasan Batu Busuk, untuk mengurangi risiko banjir. Kementerian menyebut luapan sungai akibat hujan berintensitas tinggi kembali terjadi pada 2 Januari 2026. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan, “Harapan kami agar alur sungai kembali aman dan mampu menampung debit air saat hujan lebat. Tentu prioritas utama adalah keselamatan masyarakat.” 

Pernyataan tersebut menggambarkan tujuan mendasar pembangunan pengendali banjir adalah melindungi manusia, bukan semata-mata memperbaiki bentuk fisik sungai. Karena itu, efektivitas normalisasi, kapasitas drainase, pengelolaan sedimentasi, kondisi daerah tangkapan air, dan kepatuhan terhadap tata ruang perlu dievaluasi secara terpadu. Tidak semua banjir dapat dicegah hanya dengan memperbesar saluran atau mengeruk sungai. Penanganan yang efektif memerlukan kajian teknis berdasarkan karakteristik setiap daerah aliran sungai, disertai pengendalian pemanfaatan lahan dan pemeliharaan infrastruktur secara konsisten.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat kejadian hujan lebat, banjir atau genangan, pohon tumbang, serta bangunan rusak di Kota Padang pada 10 Oktober 2026. Data tersebut menegaskan bahwa kejadian di Padang merupakan bagian dari peristiwa cuaca ekstrem yang membutuhkan pemantauan dan respons kebencanaan. Namun, informasi itu tidak untuk membuktikan bahwa seluruh wilayah mengalami intensitas hujan yang sama atau bahwa satu faktor tunggal menjadi penyebab semua dampak yang muncul.

BNPB mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca dengan intensitas tinggi, terutama di wilayah Sumatera bagian utara. Kesiapan personel, perahu karet, logistik, dan sarana evakuasi harus dipastikan sebelum keadaan memburuk. Pemerintah daerah juga perlu menyampaikan laporan perkembangan secara berkala agar dukungan tambahan dapat diberikan sesuai kebutuhan lapangan.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton turut mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan rawan genangan dan sepanjang aliran sungai agar meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta memperhatikan perubahan debit air dan segera meninggalkan zona berbahaya apabila air sungai meningkat secara signifikan, tanpa menunggu kondisi menjadi lebih buruk. 

Imbauan tersebut penting, tetapi kesiapsiagaan tidak seharusnya dibebankan hanya kepada masyarakat. Warga perlu memperoleh informasi peringatan dini yang mudah diakses, jalur evakuasi yang jelas, tempat pengungsian yang aman, serta prosedur penyelamatan yang dapat dipahami semua kelompok, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang membutuhkan bantuan khusus.

Masyarakat juga memiliki peran dalam mengurangi risiko dengan menjaga saluran air, tidak membuang sampah ke sungai, memahami jalur evakuasi, menyiapkan dokumen penting, dan mengenali tanda-tanda kenaikan debit air merupakan langkah sederhana yang dapat membantu menyelamatkan jiwa. Tindakan tersebut harus menjadi bagian dari sistem pengurangan risiko yang lebih luas dan bukan pengganti kewajiban pemerintah dalam menyediakan perlindungan dan infrastruktur yang memadai.

Hingga pendataan awal banjir Padang diterima, belum ada laporan korban hilang, luka-luka, ataupun meninggal dunia. Namun angka 225 KK masih dapat berubah, sementara keselamatan warga yang telah dievakuasi harus tetap menjadi prioritas selama kondisi sungai dan cuaca belum sepenuhnya aman. Pemerintah perlu memastikan pembaruan data berjalan terbuka, bantuan menjangkau keluarga yang membutuhkan, dan evaluasi dilakukan terhadap lokasi yang kembali terdampak. Masyarakat berhak mengetahui bukan hanya apa yang telah dikerjakan, tetapi juga apa yang belum selesai, kendala yang dihadapi, dan langkah konkret yang akan ditempuh untuk mengurangi risiko pada musim hujan berikutnya.

Bencana memang tidak selalu dapat dihindari. Hujan merupakan bagian dari siklus alam, sedangkan perubahan debit sungai tidak selalu dapat dikendalikan sepenuhnya oleh manusia. Namun besarnya kerugian yang dialami masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kualitas peringatan dini, tata kelola ruang, dan kecepatan respons ketika ancaman muncul.

Keberhasilan penanganan banjir tidak cukup dari seberapa cepat petugas tiba di lokasi atau seberapa banyak bantuan dibagikan setelah air meluap. Ukuran mendasarnya apakah warga dapat tinggal dengan aman, apakah risiko bencana terus menurun, dan apakah kejadian yang sama tidak lagi berulang dengan dampak yang serupa.

Bagi warga yang rumahnya kembali terendam, banjir adalah wujud kecemasan setiap kali hujan turun. Karena itu, pekerjaan mitigasi semestinya tidak berhenti ketika air surut dan perhatian publik beralih ke persoalan lain. Bencana baru benar-benar menjadi pelajaran apabila pengetahuan, anggaran, dan kebijakan yang lahir darinya mampu mengurangi penderitaan warga, serta kejadiannya tak terulang atau pada kejadian berikutnya warga bisa menghindar. (Red)