Di balik gemuruh ombak dan panorama laut yang memesona, pariwisata laut Indonesia menyimpan tantangan yang semakin nyata. Dari tekanan kunjungan, kerusakan ekosistem, hingga sampah yang terus mengikis keindahan pesisir. Dua hari menjadi momen penting untuk refleksi dan aksi, itulah esensi Bali Ocean Days 2026, yang digelar pada 30–31 Januari 2026 di Jimbaran, Bali sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dan negara untuk menemukan solusi nyata bagi laut Nusantara. 

Forum konferensi ini hadir pada saat titik kritis. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pentingnya laut dan pesisir bagi Indonesia, namun juga menggambarkan kompleksitas pengelolaannya dalam ranah sosial-ekonomi dan lingkungan. Statistik terbaru mencatat potensi sumber daya laut dan pesisir Indonesia sebagai modal besar namun membutuhkan pengelolaan berkelanjutan. 

Dalam pidatonya di pembukaan acara, Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa Ermawati, menegaskan bahwa destinasi laut adalah “aset potensial sekaligus sangat rentan.” Bali, Nusa Penida, Labuan Bajo, Raja Ampat, Bunaken, Wakatobi, Alor, hingga Derawan disebut sebagai ikon pariwisata bahari Indonesia yang menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Namun, di balik angka kunjungan yang selalu ingin ditingkatkan, muncul tantangan nyata: tekanan terhadap terumbu karang, sampah pesisir dan laut, serta keterbatasan daya dukung lingkungan. 

Menurut studi ilmiah, terumbu karang merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem laut, menyediakan habitat, tempat pemijahan ikan, dan menjadi daya tarik utama untuk wisata snorkeling dan diving. Namun ancaman kerusakan, termasuk pemutihan karang akibat suhu laut yang meningkat dan aktivitas wisata yang kurang terkelola, lebih dari 50% terumbu karang di pesisir Bali dilaporkan mengalami kerusakan dalam beberapa tahun terakhir. 

“Pariwisata bisa menjadi insentif kuat untuk menjaga alam. Tapi kalau salah kelola, kerusakannya bisa bersifat permanen,” tegas Ni Luh Puspa, menggarisbawahi bahwa pertumbuhan wisata bukan lagi soal jumlah pengunjung semata, tetapi tentang kualitas pengalaman, kelestarian lingkungan, dan manfaat langsung bagi komunitas lokal.

Tidak hanya menyoroti tantangan lokal, Bali Ocean Days 2026 memperluas perspektif ke ranah global. Konferensi ini mengundang perwakilan dari 11 negara, termasuk Fiji, Papua Nugini, Seychelles, Malaysia, Filipina, Australia, Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman, untuk berdiskusi tentang solusi bersama seperti pengelolaan sampah laut, perlindungan spesies, serta inovasi teknologi konservasi laut. 

“Ini bukan konferensi biasa,” kata Paul Tan, Ketua Dewan Pembina Sky Blue Sea Foundation. “Kita perlu keputusan, keberanian, dan eksekusi.” Pernyataan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengambil langkah nyata, bukan sekadar berbagi keprihatinan. Sebagai upaya konkret, peserta forum menyepakati beberapa gagasan kebijakan seperti larangan penggunaan jangkar di kawasan sensitif, sistem pengolahan limbah kapal yang wajib, dan pembatasan kunjungan berdasarkan daya dukung ekosistem sebagai langkah yang ditujukan untuk mengurangi dampak pariwisata pada ekosistem laut yang rapuh. 

Peran pemerintah pusat, menurut Wakil Menteri Pariwisata, adalah menyusun kerangka kebijakan yang memungkinkan transformasi pariwisata laut berjalan secara konsisten, bukan hanya meningkatkan jumlah wisatawan. Hal ini sejalan dengan pesan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, yang menyerukan aksi kolektif negara-negara kepulauan untuk menyelamatkan laut melalui pendekatan ekonomi biru yang berkelanjutan. 

“Lautan kita memanggil aksi kolektif kita untuk menyelamatkan dan mengelolanya secara bertanggung jawab,” ujar Didit dalam sesi konferensi, menekankan bahwa laut bukan hanya aset alam, tetapi juga bagian dari identitas, sejarah, dan masa depan bangsa. Komunitas lokal juga harus semakin dilibatkan dalam upaya pelestarian. Gerakan bersih pantai, restorasi terumbu karang, dan inisiatif pendidikan lingkungan menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat bukan sekadar slogan, tetapi praktik nyata yang telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan laut. 

Jika laut adalah cermin bagi kesejahteraan generasi mendatang, maka kini saatnya Indonesia memegang peranan itu dengan sungguh-sungguh. Potensi pariwisata laut begitu besar, namun keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan. Data statistik, forum internasional, dan suara para pemimpin memberi satu pesan tegas bahwa perubahan harus dimulai dari sekarang, dengan kolaborasi, kebijakan yang tepat, dan aksi komunitas yang kuat.

Dengan perspektif yang lebih luas, tantangan pariwisata laut bukan hanya untuk dilihat, tetapi dijawab demi Indonesia yang biru, lestari, dan berkelanjutan. (Red)