Negosiasi pemerintah Indonesia dengan raksasa teknologi Amerika Serikat, Apple, pada awal 2025 bukan sekadar urusan investasi. Ia menjadi potret tarik-menarik kepentingan antara negara berkembang yang ingin menjaga kedaulatan industrinya dan korporasi global yang terbiasa menentukan arah permainan bisnis.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, tak menampik proses itu berlangsung alot. Tekanan datang dari berbagai arah. Mulai dari ekspektasi publik, kepentingan industri nasional, hingga posisi tawar perusahaan multinasional. “Alhamdulillah kita bisa menanganinya,” kata Agus dalam konferensi pers penyampaian kinerja industri 2025 di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025.

Kesepakatan yang akhirnya tercapai pada Februari 2025 itu menghasilkan nota kesepahaman investasi senilai US$ 160 juta. Namun, dibalik angka tersebut, tersimpan dinamika penting: Apple tetap memilih skema investasi inovasi, skema ketiga, alih-alih membangun pabrik manufaktur di Indonesia. Pilihan ini sekaligus menegaskan karakter investasi Apple yang lebih menekankan pada riset, pengembangan, dan ekosistem inovasi ketimbang produksi fisik.

Meski demikian, pemerintah tetap mengaitkan investasi tersebut dengan kepentingan nasional. Melalui skema itu, Apple memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk siklus baru 2025–2028. Setelah periode tersebut berakhir, Apple diwajibkan mengajukan proposal investasi baru sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, sertifikasi TKDN bukan hadiah permanen, melainkan hasil dari proses evaluasi berkelanjutan.

“Ini bukan soal menang atau kalah,” ujar Agus dalam paparannya. “Ini soal memastikan investasi asing tetap sejalan dengan arah pembangunan industri nasional.”

Selain kesepakatan dengan Apple, Kementerian Perindustrian mencatat sejumlah capaian strategis sepanjang 2025. Pada Januari, kerja sama dengan Boeing disepakati untuk memperkuat industri maintenance, repair, and overhaul (MRO) dalam negeri, sektor yang selama ini menjadi titik lemah sekaligus peluang besar industri dirgantara nasional. 

Di bulan yang sama, Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral dengan Kementerian Perekonomian Korea Selatan dalam digitalisasi industri manufaktur, sebagai bagian dari agenda transformasi Industri 4.0.

Namun, bagi Agus, capaian paling fundamental tahun ini justru bukan kerja sama luar negeri, melainkan diterimanya kerangka green industry service company (GISCO) ke dalam blue book Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Masuknya GISCO ke dokumen perencanaan nasional menandai perubahan arah kebijakan industri menuju pendekatan yang lebih sistemik dan berkelanjutan.

Menurut Agus, GISCO akan menjadi instrumen penting untuk mempercepat transformasi industri hijau, yang ukan hanya melalui regulasi, tetapi juga lewat layanan, pembiayaan, dan pendampingan teknis bagi pelaku industri. “Ini perubahan struktural. Industri hijau tidak lagi sekadar jargon, tapi masuk ke arsitektur perencanaan negara,” ujarnya.

Di penghujung tahun, Kementerian Perindustrian juga membuka pasar baru melalui kerja sama industri Indonesia-Rusia dalam agenda business forum and matching pada Desember 2025. Bagi Agus, Rusia merupakan pasar nontradisional yang strategis di tengah ketidakpastian geopolitik global. “Itu market yang kita coba penetrasi. Kita harus bisa manfaatkan sebagai country partner sebaik mungkin,” kata dia.

Rangkaian capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan industri Indonesia tengah bergerak di antara dua arus besar: menarik investasi global dan menjaga arah pembangunan nasional. Negosiasi dengan Apple menjadi contoh nyata bahwa investasi asing tidak sekadar soal nilai dolar, melainkan juga soal posisi tawar, keberlanjutan, dan keberanian negara menentukan syaratnya sendiri.

(Dikembangkan dari berita Tempo.co dengan ontributor Dian Rahma Fika)