Melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh kisaran Rp17.600 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Jumat, 15 Mei 2026, memicu perdebatan publik setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan masyarakat desa tidak perlu terlalu khawatir terhadap gejolak dolar AS. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026. Menurut Prabowo, pelemahan rupiah tidak berdampak langsung pada warga desa karena mereka tidak menggunakan dolar dalam transaksi sehari-hari. Namun, pernyataan tersebut segera menuai kritik dari kalangan ekonom, pegiat perlindungan konsumen, hingga pengamat kebijakan publik yang menilai pandangan itu terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi nasional.

Dalam pidatonya, Prabowo menanggapi berbagai kekhawatiran mengenai kondisi ekonomi Indonesia dengan nada santai. Ia mengatakan bahwa sebagian pihak terlalu mudah menyimpulkan Indonesia berada di ambang krisis hanya karena kurs rupiah melemah terhadap dolar AS.

“Rupiah begini, dolar begitu. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan?” ujar Prabowo di hadapan peserta acara.

Presiden juga menegaskan bahwa kondisi Indonesia masih relatif aman dibanding sejumlah negara lain, terutama karena ketahanan pangan dan energi nasional dinilai masih terjaga. Narasi tersebut tampaknya ingin menenangkan publik agar tidak terjebak kepanikan akibat fluktuasi pasar keuangan global.

Namun, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menilai pernyataan itu berpotensi menyesatkan masyarakat. Menurutnya, meski warga desa tidak menggunakan dolar AS secara langsung, kehidupan mereka tetap sangat dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah karena Indonesia masih bergantung pada banyak komoditas impor.

“Jadi kalau rupiah remuk terhadap dolar, rakyat kecil di kampung-kampung pun ikut mendelik karena impor untuk membelinya pakai devisa, alias dolar,” kata Tulus dalam keterangannya, Ahad, 17 Mei 2026.

Tulus menjelaskan bahwa berbagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia masih memiliki keterkaitan erat dengan impor, mulai dari kedelai untuk tempe dan tahu, gandum untuk tepung, bawang putih, bahan bakar minyak, gas elpiji, hingga aspal dan bahan baku industri lainnya. Ketika dolar menguat dan rupiah melemah, biaya impor otomatis meningkat. Dampaknya kemudian merambat ke harga barang konsumsi sehari-hari yang justru paling dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Jika harga kedelai di pasar internasional naik, ending-nya harga tempe akan naik pula. Artinya rakyat kecil akan makin tercekik,” ujarnya. Pandangan Tulus sejalan dengan sejumlah analisis ekonomi yang menyebut pelemahan rupiah hampir selalu berujung pada tekanan inflasi, terutama pada sektor pangan dan energi. Indonesia memang bukan negara yang sepenuhnya bergantung pada impor pangan, tetapi beberapa komoditas strategis masih didatangkan dari luar negeri dalam jumlah besar. Ketika kurs dolar melonjak, biaya produksi industri ikut meningkat karena bahan baku dan distribusi menjadi lebih mahal.

Dalam kondisi seperti itu, masyarakat desa justru termasuk kelompok paling rentan. Mereka mungkin tidak membeli dolar, tetapi mereka membeli minyak goreng, pupuk, elpiji, mie instan, hingga tempe yang harga produksinya berkaitan dengan kurs mata uang asing. Di titik inilah kritik terhadap pernyataan Presiden menemukan relevansinya bahwa dampak ekonomi global hadir secara tidak langsung, tetapi sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ekonom dari berbagai lembaga juga mengingatkan bahwa pelemahan rupiah bukan sekadar persoalan psikologis pasar. Nilai tukar yang terus tertekan dapat memperbesar beban subsidi energi pemerintah, meningkatkan utang luar negeri, serta mengurangi daya beli masyarakat. Dalam dunia usaha, kondisi itu juga dapat memicu efisiensi besar-besaran hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada industri yang bergantung pada bahan baku impor.

Di sisi lain, ada pula pandangan yang mendukung optimisme pemerintah. Sejumlah pengamat menilai gejolak rupiah saat ini masih dipengaruhi faktor eksternal, terutama ketidakpastian ekonomi global, suku bunga tinggi di Amerika Serikat, dan konflik geopolitik yang mendorong arus modal keluar dari negara berkembang. Pemerintah dinilai berusaha menjaga kepercayaan publik agar tidak terjadi kepanikan yang justru memperburuk situasi ekonomi.

Pendukung pemerintah juga menilai bahwa pernyataan Prabowo harus dipahami dalam konteks politik komunikasi kepada masyarakat desa. Narasi yang terlalu alarmis tentang krisis ekonomi dikhawatirkan dapat memicu keresahan sosial dan menurunkan optimisme masyarakat terhadap kondisi nasional.

Meski demikian, kritik publik muncul karena komunikasi ekonomi dari seorang kepala negara dianggap seharusnya tidak berhenti pada upaya menenangkan keadaan. Publik juga membutuhkan penjelasan yang jujur mengenai risiko yang sedang dihadapi, termasuk langkah konkret pemerintah untuk menjaga stabilitas rupiah dan melindungi daya beli masyarakat kecil.

Tulus Abadi menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus menunjukkan keseriusan dalam menstabilkan nilai tukar dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, bukan sekadar membangun narasi bahwa pelemahan rupiah tidak berdampak pada rakyat kecil. “Secara empirik betapa simplistisnya bahwa rupiah yang makin terpuruk berdampak sangat buruk bagi masyarakat kelas manapun, apalagi masyarakat menengah bawah, baik di desa maupun di perkotaan,” katanya.

Di tengah polemik itu, perdebatan ini sesungguhnya membuka satu kenyataan hubungan antara ekonomi global dan kehidupan masyarakat akar rumput kini semakin sulit dipisahkan. Dulu, fluktuasi kurs mungkin terasa jauh dari dapur warga desa. Namun hari ini, ketika rantai pasok pangan, energi, dan industri saling terhubung lintas negara, gejolak dolar bisa menjalar hingga ke harga tempe di warung kecil, ongkos transportasi petani, bahkan biaya sekolah anak-anak di kampung.

Rakyat desa memang tidak menyimpan dolar di dompet mereka. Tetapi setiap kali rupiah melemah, mereka ikut membayar selisihnya melalui harga kebutuhan yang perlahan naik, melalui daya beli yang diam-diam menurun, dan melalui kecemasan yang sering tidak tercatat dalam grafik ekonomi mana pun. Dalam situasi seperti itu, publik bukan hanya membutuhkan optimisme dari pemimpin negara, melainkan juga kejujuran, empati, dan kebijakan yang mampu memastikan bagaimana caranya agar beban krisis tidak jatuh pada mereka yang paling lemah. (Red)