Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbuka bagi siapa saja tanpa batas usia maksimum, selama relawan berada dalam kondisi sehat dan mampu bekerja. Pernyataan itu disampaikan Kepala BGN, Dadan Hindayana, di Jakarta pada Kamis (7/5), sebagai respons atas munculnya polemik mengenai batas usia relawan dalam program strategis nasional tersebut. Kebijakan ini diambil di tengah upaya pemerintah memperluas jangkauan MBG ke berbagai daerah, sekaligus menghadapi tantangan besar berupa distribusi, pengawasan kualitas makanan, hingga kebutuhan sumber daya manusia di lapangan. 

“Tidak ada batas usia maksimum selama relawan dalam kondisi sehat dan mampu bekerja,” ujar Dadan. Namun demikian, BGN tetap menetapkan syarat usia minimal 18 tahun bagi relawan sebagai bentuk pertimbangan kesiapan fisik dan tanggung jawab kerja. 

Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan atas kritik yang sebelumnya muncul dari sejumlah daerah. Di Kota Sukabumi, misalnya, Ketua Satgas MBG setempat menilai aturan batas usia relawan yang sempat tercantum dalam petunjuk teknis berpotensi kontraproduktif karena dianggap membatasi partisipasi masyarakat yang masih produktif meski telah berusia lanjut. 

Di satu sisi, langkah BGN membuka ruang relawan lintas usia dipandang sebagai upaya memperkuat semangat gotong royong dalam program yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program MBG memang dirancang bukan sekadar memberi makanan gratis kepada anak sekolah, melainkan menjadi instrumen jangka panjang untuk menekan angka stunting, memperbaiki kualitas gizi, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

BGN mencatat, hingga awal 2026 program MBG telah menjangkau hampir 60 juta penerima manfaat melalui lebih dari 21 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah bahkan menyebut anggaran yang telah terserap mencapai sekitar Rp18 triliun hanya dalam tahap awal implementasi tahun ini. 

Dalam kesempatan lain, Dadan menyebut jaringan MBG kini telah berkembang hingga sekitar 27 ribu SPPG dengan serapan anggaran mencapai Rp60 triliun. Menurutnya, perputaran anggaran tersebut ikut menggerakkan ekonomi lokal karena melibatkan petani, pelaku UMKM pangan, hingga tenaga distribusi di daerah. “Anggaran itu seluruhnya tersebar dari Sabang sampai Merauke dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah,” kata Dadan. 

Namun di balik optimisme pemerintah, program ini juga terus menuai sorotan. Sejumlah pengamat menilai besarnya skala MBG membuat pengawasan menjadi tantangan utama. Kasus keracunan makanan di beberapa daerah dalam pelaksanaan MBG sebelumnya menjadi alarm serius mengenai standar keamanan pangan dan kualitas distribusi makanan. Bahkan BGN mengakui adanya ribuan SPPG yang sempat dihentikan sementara demi evaluasi kualitas layanan dan pengawasan internal. 

Kritik lain datang dari masyarakat sipil dan warganet yang mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran besar dalam program tersebut. Sebagian pihak menilai pemerintah terlalu agresif memperluas cakupan MBG sebelum kesiapan sistem benar-benar matang, mulai dari kualitas dapur umum, distribusi logistik, hingga kapasitas pengawasan di daerah. Diskusi publik di media sosial juga memperlihatkan kekhawatiran tentang transparansi anggaran, kualitas makanan, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. 

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa MBG tetap menjadi investasi sosial jangka panjang yang tidak akan dikurangi meskipun negara sedang melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Pemerintah beralasan, program gizi merupakan fondasi utama pembangunan manusia Indonesia ke depan. 

Di tengah perdebatan itu, keputusan membuka relawan tanpa batas usia sesungguhnya memperlihatkan satu hal penting bahwa negara tampaknya mulai menyadari bahwa program sebesar MBG tidak mungkin dijalankan hanya oleh birokrasi. Ia membutuhkan tenaga sosial yang jauh lebih luas, mulai para pensiunan, ibu rumah tangga, mahasiswa, pekerja informal, hingga warga biasa yang ingin merasa terlibat dalam sesuatu yang dianggap berguna bagi masa depan anak-anak Indonesia.

Tetapi pertanyaan muncul sampai sejauh mana negara dapat bergantung pada semangat kerelawanan untuk menopang program raksasa bernilai puluhan triliun rupiah? Sebab relawan memang dapat menghadirkan solidaritas, tetapi keberhasilan program publik tetap ditentukan oleh tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat, dan sistem yang profesional. Gotong royong bisa menjadi tenaga moral yang besar, namun ia tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menutupi lemahnya kesiapan struktural negara.

Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya soal membagikan makanan di sekolah-sekolah. Ia adalah cermin tentang bagaimana negara memandang masa depan generasi mudanya. Di balik nasi, lauk, dan susu yang dibagikan setiap pagi, tersimpan pertaruhan apakah Indonesia benar-benar sedang membangun manusia yang sehat dan berkualitas, atau sekadar membangun proyek besar yang sibuk mengejar angka statistik.

Di tengah antrean para relawan dari berbagai usia, ada satu hal yang diam-diam sedang dicari bangsa yang bukan hanya gizi untuk tubuh, tetapi juga harapan bahwa negara masih mampu bekerja bersama rakyatnya, bukan sekadar atas nama rakyatnya. (Red)