Pada Selasa, 21 April 2026, di Jakarta, Kementerian Perindustrian mengungkap bahwa stok bahan baku plastik untuk industri makanan dan minuman di Indonesia diperkirakan hanya cukup untuk dua bulan ke depan. Kondisi ini dipicu oleh terganggunya pasokan energi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah, yang berdampak pada lonjakan harga nafta sebagai bahan baku utama plastik. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri karena berpotensi mengganggu produksi, menaikkan harga produk, dan menekan daya saing usaha.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, menyebut bahwa secara ketersediaan stok memang masih relatif aman dalam jangka pendek. Namun, persoalan utama justru terletak pada ketidakpastian pasokan dan lonjakan harga yang sulit dikendalikan. “Industri makanan dan minuman khawatir bagaimana stok ke depan, karena saat ini tersisa hingga dua bulan,” ujarnya.

Di balik kegelisahan tersebut, ada fakta struktural yang jarang disadari bahwa sekitar 70 persen pasokan nafta dunia masih bergantung pada kawasan Timur Tengah. Ketika kawasan ini terguncang konflik, efeknya merambat cepat ke industri petrokimia global, termasuk Indonesia. Harga nafta yang melonjak otomatis mendorong kenaikan harga resin plastik sebagai komponen utama dalam berbagai jenis kemasan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, bahkan menilai lonjakan harga kali ini sudah melampaui batas fluktuasi normal. “Kenaikan harga bahan baku sudah di luar pola biasa,” katanya. Ia memaparkan bahwa harga nafta telah naik hampir 45 persen, sementara resin PET melonjak hingga 60 persen. Dampaknya tidak kecil pada kapasitas produksi industri kemasan yang turun 20 hingga 30 persen, sementara harga kemasan justru melonjak hingga 100 sampai 150 persen.

Tekanan tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri besar, tetapi juga merembet ke rantai ekonomi yang lebih luas dari produsen makanan, sektor ritel, hingga konsumen akhir. Kenaikan biaya produksi berpotensi diterjemahkan menjadi harga jual yang lebih tinggi, yang pada akhirnya membebani masyarakat.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut bahwa Indonesia mulai mencari alternatif pasokan bahan baku dari kawasan lain. “Sekarang kita sudah dapat alternatif dari Afrika, India, dan Amerika,” ujarnya. Langkah ini menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan sekaligus menstabilkan pasokan.

Namun, diversifikasi sumber bahan baku saja belum cukup. Dalam jangka menengah, pemerintah mulai mendorong perubahan pada peralihan dari kemasan plastik ke kemasan berbasis kertas. Putu Juli Ardika menyebut langkah ini bukan sekadar solusi darurat, melainkan peluang transformasi industri. “Kami mendorong kemasan berbasis kertas karena masih banyak industri makanan dan minuman yang bisa mengutilisasi kemasan ini,” katanya. 

Saat ini, sekitar 48 persen industri makanan dan minuman masih menggunakan plastik, sementara kemasan kertas baru mencapai 28 persen.

Meski begitu, peralihan ini tidak tanpa tantangan. Dari sisi harga, kemasan kertas memang mulai kompetitif, tetapi pengembangannya sangat bergantung pada kesiapan ekosistem industri. Mulai dari ketersediaan bahan baku, teknologi produksi, hingga investasi. “Ini mungkin nanti yang menjadi game changer,” ujar Putu.

Di sisi lain, pelaku industri juga memiliki pandangan yang lebih berhati-hati. Bagi sebagian produsen, kemasan plastik masih dianggap unggul dalam hal daya tahan, fleksibilitas, dan efisiensi biaya dalam kondisi normal. Peralihan ke kertas memerlukan penyesuaian besar, baik dari sisi produksi maupun distribusi. Tidak semua produk, terutama yang membutuhkan perlindungan tinggi terhadap udara dan cairan, bisa dengan mudah beralih ke kertas.

Namun dilema muncul antara bertahan dengan plastik yang semakin mahal dan tidak pasti, atau beralih ke alternatif yang belum sepenuhnya siap. Pemerintah mencoba menjembatani dilema ini dengan kebijakan jangka pendek, seperti usulan pembebasan bea masuk LPG untuk industri plastik guna menekan biaya produksi. Namun, kebijakan ini lebih bersifat penahan sementara, bukan solusi jangka panjang.

Masalah ini membuka satu kenyataan yang lebih dalam tentang industri nasional yang masih sangat rentan terhadap gejolak global, terutama ketika bergantung pada rantai pasok energi dan bahan baku dari luar negeri. Ketika konflik terjadi ribuan kilometer jauhnya, dampaknya bisa terasa langsung di rak-rak toko dan dapur rumah tangga. Di tengah tekanan ini, pilihan tidak lagi sekadar soal efisiensi biaya, tetapi juga tentang arah masa depan industri. Apakah tetap bertahan pada pola lama yang rentan, atau mulai membangun ekosistem baru yang lebih berkelanjutan.

Barangkali, krisis ini bukan hanya tentang plastik yang menipis atau harga yang melonjak. Ia adalah cermin tentang betapa rapuhnya sistem yang selama ini dianggap stabil dan sekaligus peluang untuk membayangkan ulang cara kita memproduksi, mengemas, dan mengonsumsi. (Red)