Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) disebut menyalurkan dana hingga sekitar Rp 1 miliar per bulan ke setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada Kamis, 19 Maret 2026, menyatakan bahwa dana tersebut dikirim langsung ke daerah melalui mekanisme virtual account oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dengan tujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal.

Di balik narasi pemenuhan gizi nasional, program MBG sebagai mesin distribusi anggaran yang masif ke daerah. Dadan Hindayana menyebut, satu unit SPPG rata-rata menerima aliran dana sekitar Rp 1 miliar setiap bulan. Dengan jumlah SPPG yang telah mencapai 25.574 unit, skema ini berarti ada perputaran uang dalam skala besar yang menyebar ke berbagai wilayah Indonesia.

“Sekitar 93 persen anggaran BGN langsung mengalir ke SPPG di seluruh Indonesia,” ujar Dadan dalam keterangan tertulisnya. Distribusi dana ini dilakukan secara langsung ke daerah melalui sistem keuangan negara. Pemerintah menilai mekanisme tersebut sebagai langkah untuk mempercepat pemerataan ekonomi, terutama di wilayah yang selama ini kurang tersentuh arus investasi besar.

Sebagai ilustrasi, di Jawa Barat yang memiliki sekitar 5.000 SPPG, perputaran dana diperkirakan mencapai Rp 5 triliun setiap bulan. Dalam kurun waktu sekitar 2,5 bulan sejak program berjalan, total dana yang telah beredar disebut telah menyentuh angka Rp 11 hingga Rp 12 triliun. “Ini yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah,” kata Dadan.

Secara konsep, MBG tidak hanya dirancang sebagai program bantuan sosial berbasis pangan, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal. Pemerintah berharap kebutuhan bahan pangan untuk dapur SPPG dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, khususnya dari petani dan pelaku usaha lokal.

Pendekatan ini dikatakan sejalan dengan gagasan ekonomi sirkular, di mana uang yang masuk ke suatu daerah diharapkan berputar di wilayah yang sama. “Uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut,” ujar Dadan.

Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa skema ini tidak otomatis berjalan mulus. Ekonom dari berbagai lembaga riset kerap mengingatkan bahwa efek pengganda (multiplier effect) dari belanja pemerintah sangat bergantung pada kesiapan rantai pasok lokal. Seorang ekonom publik, misalnya, menyebut bahwa program seperti ini berpotensi besar, tetapi juga memiliki risiko. “Jika pasokan lokal tidak siap, maka belanja akan tetap lari ke luar daerah, bahkan ke impor, sehingga efek ekonominya bocor,” ujarnya dalam sebuah diskusi kebijakan publik.

Keberadaan ribuan SPPG juga membuka peluang kerja baru. Mulai dari tenaga dapur, distribusi logistik, hingga tenaga ahli gizi direkrut dari masyarakat sekitar. Hal ini memberi harapan bagi peningkatan pendapatan rumah tangga di daerah.

Namun, pengamat kebijakan sosial mengingatkan bahwa skala program yang besar juga memerlukan pengawasan ketat. “Program dengan aliran dana triliunan rupiah ini harus dibarengi transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Jika tidak, potensi penyimpangan selalu ada,” kata seorang peneliti kebijakan publik.

Selain itu, muncul pula pertanyaan tentang efektivitas jangka panjang apakah program ini benar-benar meningkatkan kualitas gizi secara signifikan, atau justru lebih dominan sebagai instrumen belanja negara. Program MBG menghadirkan dua wajah sekaligus. Di satu sisi, ia adalah dapur tempat makanan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan sisi lainnya sebagai simpul distribusi anggaran negara dalam skala besar yang berpotensi membentuk ulang lanskap ekonomi lokal.

Pertanyaannya sejauh mana dana itu benar-benar tinggal, tumbuh, dan memberi dampak berkelanjutan di daerah. Apakah ia menjadi benih kemandirian ekonomi lokal, atau sekadar arus sementara yang mengalir lalu menghilang? Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang tersaji, tetapi juga dari kualitas tata kelola, ketepatan sasaran, dan kemampuan daerah menyerap peluang. Sebab, di balik setiap angka triliunan rupiah, ada harapan dan juga risiko yang sama besarnya. (Red)