Wacana pemerintah untuk menaikkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) kembali mencuat di tengah tekanan global, terutama akibat ketegangan geopolitik dan potensi lonjakan harga energi. Usulan ini, yang sempat disinggung oleh Airlangga Hartarto, memicu perdebatan di kalangan ekonom dan pembuat kebijakan. Pertanyaannya apakah langkah ini menjadi solusi adaptif atau justru membuka risiko baru bagi stabilitas ekonomi nasional?

Pemerintah melihat pelebaran defisit sebagai ruang manuver fiskal untuk merespons ketidakpastian global. Namun sejumlah ekonom memperingatkan adanya konsekuensi serius yang dapat timbul. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengidentifikasi setidaknya tiga risiko utama yang akan terjadi, yaitu penurunan peringkat utang, arus modal keluar, dan efek crowding out terhadap sektor swasta.

Menurut Dipo, sinyal peringatan sudah mulai terlihat. Lembaga pemeringkat global seperti Fitch Ratings dan Moody's dilaporkan telah menurunkan prospek (outlook) utang Indonesia. Risiko pelebaran defisit menjadi salah satu faktor yang disorot. “Kalau dalam 18–24 bulan tidak ada perbaikan, kemungkinan besar sovereign rating-nya akan turun,” ujar Dipo dalam diskusi publik.

Penurunan peringkat utang bukan sekadar isu teknis. Dampaknya bisa langsung terasa pada meningkatnya biaya pinjaman, baik bagi pemerintah maupun sektor swasta. Ketika bunga utang naik, ruang fiskal justru bisa semakin tertekan, menciptakan lingkaran yang tidak menguntungkan.

Risiko kedua adalah potensi arus modal keluar (capital outflow). Dalam kondisi ketidakpastian fiskal, investor cenderung mencari pasar yang lebih stabil. Jika dana asing keluar dalam jumlah besar, nilai tukar rupiah bisa tertekan, yang pada gilirannya memicu inflasi. Efek berantai ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Sementara itu, risiko ketiga yang tak kalah penting adalah efek crowding out. Dalam kondisi defisit yang melebar, pemerintah kemungkinan akan meningkatkan penarikan utang dari pasar keuangan domestik. “Akhirnya kredit buat UMKM dan swasta mengering,” kata Dipo. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan sektor riil, karena akses pembiayaan menjadi lebih terbatas.

Meski demikian, pemerintah belum mengambil keputusan final. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi APBN saat ini masih relatif aman. “Kalau harga minyak tinggi terus bertahan lama, baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya, tapi tidak serta merta menerbitkan Perppu,” ujarnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih berhati-hati dan menjadikan dinamika global, khususnya harga energi sebagai variabel kunci dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, sejumlah analis berpendapat bahwa batas defisit 3 persen, yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara, bukanlah angka sakral. Dalam situasi krisis, fleksibilitas fiskal diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat. Pandangan ini mengacu pada praktik banyak negara yang melonggarkan disiplin fiskal saat menghadapi guncangan global, seperti pada masa pandemi.

Namun pelonggaran tanpa perhitungan matang berisiko menggerus kredibilitas fiskal yang selama ini dijaga Indonesia. Kepercayaan investor, yang dibangun bertahun-tahun, dapat dengan cepat terkikis jika arah kebijakan dianggap tidak konsisten. Perdebatan soal defisit adalah soal kepercayaan, yaitu kepercayaan pasar, kepercayaan publik, dan kepercayaan pada kemampuan negara mengelola masa depan. 

Pelebaran defisit bisa menjadi alat penyelamat, tetapi juga bisa berubah menjadi pintu masuk krisis jika tidak disertai disiplin dan transparansi. Apapun pilihan kebijakan nantinya akan menjadi semacam ujian apakah negara akan menggunakan ruang fiskal sebagai instrumen keberanian yang terukur, atau justru terjebak dalam ilusi solusi jangka pendek yang mahal di masa depan. (Red)