Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga disiplin fiskal Indonesia dengan mempertahankan batas defisit anggaran maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan media ekonomi global Bloomberg yang terbit pada 2026. Dalam wawancara tersebut, Prabowo menyatakan pemerintahannya ingin memastikan negara “hidup sesuai kemampuan,” sebuah prinsip yang menurutnya telah ia pelajari sejak kecil dari didikan orang tuanya. Ia juga menegaskan bahwa batas defisit hanya akan dilonggarkan bila Indonesia menghadapi krisis besar seperti pandemi atau guncangan ekonomi global.

Dalam wawancara itu, Prabowo mengungkapkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan nilai hidup yang telah lama ia pegang.

“Sejak kecil saya diajarkan oleh orang tua saya, jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan,” kata Prabowo. “Itu prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan.” Pernyataan tersebut mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah yang berupaya mempertahankan reputasi Indonesia sebagai negara dengan disiplin anggaran yang relatif stabil di antara negara berkembang.

Indonesia telah menerapkan batas defisit maksimal 3 persen dari PDB sejak awal 2000-an, setelah pengalaman pahit krisis finansial Asia pada 1997–1998. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan menjadi salah satu indikator penting yang dipantau oleh investor global dalam menilai stabilitas ekonomi suatu negara.

Selama pandemi COVID-19, pemerintah sempat melampaui batas tersebut untuk membiayai program pemulihan ekonomi. Namun sejak 2023, aturan defisit kembali diberlakukan secara normal. Menurut Prabowo, batas defisit itu bukan sekadar angka teknis, melainkan alat disiplin bagi pemerintah.

“Batas defisit itu alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kami. Kami tidak punya rencana mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti Covid-19,” ujarnya.

Di tingkat global, beberapa negara memang telah melonggarkan disiplin fiskal mereka. Uni Eropa misalnya pernah menetapkan aturan defisit maksimal 3 persen melalui kebijakan stabilitas fiskal, tetapi dalam praktiknya sejumlah negara anggota kerap melampaui batas tersebut ketika menghadapi tekanan ekonomi.

Sejumlah ekonom menilai komitmen terhadap disiplin fiskal memang penting untuk menjaga kepercayaan pasar, namun tidak boleh menghambat investasi pembangunan. Ekonom dari Universitas Indonesia, misalnya, menilai aturan defisit yang terlalu ketat berpotensi membatasi ruang pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan program sosial. “Disiplin fiskal itu penting, tetapi pemerintah juga perlu fleksibilitas agar belanja publik bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi,” ujar ekonom UI, dalam sejumlah analisis kebijakan fiskal yang sering dikutip dalam diskursus publik.

Sebaliknya, kalangan lembaga keuangan internasional cenderung melihat aturan tersebut sebagai sinyal stabilitas. Dalam berbagai laporan ekonomi, lembaga seperti International Monetary Fund dan World Bank kerap menilai disiplin anggaran sebagai faktor penting yang membantu Indonesia menjaga kepercayaan investor. Bagi investor global, konsistensi kebijakan fiskal sering dianggap sama pentingnya dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Dalam wawancara itu, Prabowo juga menyinggung potensi sumber daya alam Indonesia sebagai penopang ketahanan ekonomi nasional. Ia menyebut komoditas seperti kelapa sawit dan batu bara masih menjadi kekuatan penting bagi Indonesia. Indonesia memiliki potensi energi panas bumi terbesar di dunia, yang menurut berbagai studi mencapai sekitar 40 persen dari cadangan global. 

Pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan mengembangkan energi terbarukan, termasuk panas bumi, tenaga surya, tenaga air, dan biofuel. “Kalau kita bisa melewati masa ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien dan tidak terlalu bergantung pada sumber dari luar,” kata Prabowo.

Gagasan “hidup sesuai kemampuan” terdengar sederhana. Ia menyerupai nasihat keluarga yang sering kita dengar sejak kecil, jangan berutang lebih dari yang bisa dibayar. Namun dalam skala negara, prinsip itu tidak selalu mudah dijalankan. Negara modern sering harus berutang untuk membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, atau melindungi masyarakat saat krisis.

Di sinilah dilema fiskal selalu muncul antara kehati-hatian dan kebutuhan pembangunan. Prinsip yang disampaikan Prabowo mungkin mencerminkan upaya menjaga keseimbangan di antara dua kepentingan tersebut, antara disiplin anggaran di satu sisi, dan tuntutan pembangunan di sisi lain. Namun pertanyaannya bukan sekadar apakah negara mampu “hidup sesuai kemampuan”, tetapi apakah kemampuan negara bisa terus diperbesar melalui kebijakan yang cermat, ekonomi yang produktif, dan pengelolaan sumber daya yang adil?

Karena bagi sebuah bangsa, kemampuan ekonomi bukan hanya soal angka dalam anggaran negara. Ia juga mencerminkan kepercayaan, harapan, dan masa depan yang sedang dibangun bersama. (Red)