Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah mematangkan rencana ekspor listrik hijau dari Kepulauan Riau ke Singapura. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuannya dengan Menteri Tenaga Kerja sekaligus penanggung jawab energi Singapura, Tan See Leng, di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3). Pemerintah Indonesia menargetkan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) tidak hanya menjadi pemasok listrik berbasis energi terbarukan, tetapi juga berkembang sebagai pusat industri teknologi hijau yang menarik investasi global.

Rencana ini menjadi bagian dari strategi energi baru Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dengan memanfaatkan sumber energi surya yang melimpah di Kepulauan Riau untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik sekaligus mengekspor energi bersih ke negara tetangga.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah sedang menyelesaikan berbagai persiapan teknis agar kawasan industri berbasis energi bersih di Kepulauan Riau segera terealisasi. “Saya sudah mendapat laporan bahwa kawasan industri sudah hampir final. Nanti kita akan bangun di wilayah Kepri. Kalau itu sudah selesai, maka ini salah satu kemajuan dalam persiapan,” kata Bahlil dalam keterangan resminya. Ia menjelaskan bahwa ketersediaan listrik hijau diharapkan mampu menarik perusahaan teknologi global untuk membangun fasilitas produksi maupun pusat inovasi di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun.

Dari sisi Singapura, Tan See Leng menyatakan optimisme terhadap perkembangan kerja sama tersebut. “Saya rasa sebagian besar diskusi teknikal sudah mengalami kemajuan yang baik,” ujar Tan. Kerja sama ini tidak hanya mencakup perdagangan listrik lintas negara, tetapi juga pengembangan kawasan industri berkelanjutan serta teknologi rendah karbon seperti carbon capture and storage (CCS).

Rencana ekspor listrik tersebut tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, Indonesia dan Singapura telah menandatangani kesepakatan ekspor listrik bersih dengan kapasitas sekitar 3,4 gigawatt hingga 2035, sebagian besar berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kepulauan Riau. 

Proyek ini diperkirakan memerlukan rantai pasok besar, termasuk 18,7 GW produksi panel surya dan 35,7 GWh sistem penyimpanan baterai untuk memenuhi permintaan energi Singapura. Nilai investasinya juga tidak kecil. Total investasi untuk proyek energi hijau dan pengembangan kawasan industri diperkirakan melampaui US$10 miliar atau sekitar Rp160 triliun. 

Selain itu, sejumlah proyek PLTS skala raksasa sedang direncanakan di wilayah ini. Di Karimun, misalnya, pembangunan PLTS diproyeksikan menelan investasi sekitar US$6 miliar dan menjadi salah satu proyek tenaga surya terbesar di dunia. Jika terealisasi, proyek energi hijau lintas negara ini diperkirakan dapat menyerap ratusan ribu tenaga kerja serta menghasilkan tambahan devisa hingga US$4–6 miliar bagi Indonesia. 

Meski menawarkan peluang besar, rencana ekspor listrik ini juga memunculkan perdebatan. Sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengekspor listrik sebelum kebutuhan domestik benar-benar terpenuhi. Seorang ekonom energi, misalnya, mengingatkan bahwa kebijakan ekspor listrik harus dirancang hati-hati agar tidak merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

“Jangan sampai kesepakatan ekspor listrik bersih ini justru membuat Indonesia kehilangan manfaat ekonomi yang lebih besar di dalam negeri,” tulis analisis ekonomi yang mengulas proyek tersebut. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Di satu sisi, Indonesia memang memiliki potensi energi terbarukan yang besar. Namun di sisi lain, transformasi menuju energi bersih masih menghadapi tantangan infrastruktur, investasi, dan pemerataan akses listrik.

Karena itu, pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan listrik dalam negeri akan tetap menjadi prioritas sebelum ekspor dilakukan. Di luar angka investasi dan perjanjian antarnegara, proyek ini sebenarnya menyimpan pertanyaan yang lebih besar apakah Kepulauan Riau akan menjadi sekadar “ladang energi” bagi negara lain, atau justru pusat industri teknologi baru di Asia Tenggara?

Jika dikelola dengan baik, proyek energi hijau ini dapat mengubah wajah ekonomi Kepri dari kawasan industri manufaktur konvensional menjadi ekosistem teknologi berbasis energi bersih. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa proyek besar sering menghadirkan paradoks antara sumber daya berasal dari satu wilayah, tetapi nilai tambah justru dinikmati oleh wilayah lain.

Di sinilah ujian sebenarnya bagi kebijakan energi Indonesia. Bukan sekadar mengekspor listrik, tetapi memastikan bahwa energi matahari yang memancar di pulau-pulau kecil Kepulauan Riau juga menerangi masa depan industri nasional, bukan hanya jaringan listrik negara tetangga. (Red)