Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/3/2026) memberikan instruksi strategis kepada jajaran kabinetnya untuk mengkaji kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) serta wacana pengurangan hari kerja. Langkah ini bukanlah kebijakan impulsif, melainkan sebuah respons taktis atas potensi lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak geopolitik global. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Presiden menekankan bahwa pemerintah harus melakukan langkah antisipatif agar beban fiskal dan konsumsi energi nasional tetap terkendali apabila harga energi dunia terus melambung tinggi akibat konflik di Timur Tengah.

Kekhawatiran pemerintah memiliki akar yang kuat. Ketegangan militer yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah memicu gangguan serius pada distribusi minyak di kawasan Teluk. Fokus utama dunia tertuju pada Selat Hormuz, sebuah jalur nadi maritim strategis yang menjadi lintasan bagi sekitar 20 persen perdagangan minyak mentah dunia. Setiap gangguan di titik ini secara otomatis memicu kepanikan di pasar energi internasional.

Dampak langsungnya pun terlihat jelas. Harga minyak mentah Brent sempat melonjak tajam hingga melampaui 100 dolar AS per barel dalam beberapa pekan terakhir, bahkan sempat menyentuh level 110 dolar AS sebelum berfluktuasi kembali. Fenomena ini menjadi "alarm" bagi Indonesia. Dalam struktur APBN 2026, harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok di kisaran 70 dolar AS per barel. Ekonom energi memperingatkan bahwa setiap kenaikan 1 dolar AS per barel di atas asumsi APBN dapat membebani subsidi energi negara hingga sekitar Rp6–7 triliun. Dengan kata lain, gejolak yang terjadi ribuan kilometer di Timur Tengah memiliki korelasi langsung terhadap ruang fiskal dan keberlangsungan subsidi energi di tanah air.

Dalam sidang kabinet, Presiden Prabowo menegaskan urgensi sikap proaktif. "Kita bersyukur kita aman, tetapi kita juga harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM kita," ujar Prabowo. Ia menekankan bahwa dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah tidak boleh terjebak dalam rasa aman yang semu. "Kita tidak panik, tetapi kita juga tidak boleh terlalu lengah," tegasnya.

Sebagai referensi, Presiden menunjuk langkah yang diambil Pakistan yang menerapkan kebijakan penghematan drastis, termasuk pemotongan gaji pejabat negara, implementasi WFH, dan efisiensi hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan. Bagi Presiden, Indonesia memiliki preseden sukses serupa saat menghadapi pandemi COVID-19. Sistem kerja jarak jauh kala itu terbukti efektif menekan mobilitas sekaligus mengurangi konsumsi BBM secara signifikan, sebuah efisiensi yang kini dinilai relevan untuk diadaptasi kembali sebagai strategi mitigasi krisis.

Wacana ini memicu beragam respons di kalangan pakar. Pengamat energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai bahwa langkah efisiensi merupakan keharusan di tengah harga keekonomian BBM yang jauh melampaui harga domestik bersubsidi. Baginya, kebijakan penghematan konsumsi adalah strategi jangka pendek yang paling masuk akal untuk menjaga stabilitas fiskal.

Namun, di sisi lain, pengamat kebijakan publik memberikan catatan kritis. Mereka mengingatkan bahwa WFH bukanlah "obat mujarab" bagi persoalan energi yang kompleks. Tanpa reformasi struktural, seperti diversifikasi energi dan percepatan transisi ke energi terbarukan, dampak dari perubahan pola kerja akan terbatas. Penghematan dari sisi mobilitas adalah awal, namun transformasi fundamental di sisi supply energi tetap menjadi kunci utama.

Jika konflik geopolitik terus berlarut, pemerintah akan dihadapkan pada dilema klasik yang berat antara menambah subsidi energi atau menaikkan harga BBM. Keduanya memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Tambahan subsidi akan memperlebar defisit anggaran dan berisiko pada kesehatan fiskal, sementara menaikkan harga BBM akan langsung menekan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, para ekonom menyarankan agar pemerintah tidak hanya bertumpu pada kebijakan hemat, tetapi juga memperkuat efisiensi anggaran secara menyeluruh. Selain itu, pengembangan transportasi publik yang lebih efisien dan massifnya penggunaan kendaraan listrik dinilai sebagai langkah strategis untuk melepaskan ketergantungan Indonesia pada energi fosil di masa depan.

Rencana mengkaji WFH dan pengurangan hari kerja mungkin tampak sederhana secara teknis, lebih sedikit perjalanan berarti lebih sedikit BBM yang terbakar. Namun, di balik kebijakan tersebut, tersimpan sebuah hal yang jauh lebih besar tentang pengakuan atas betapa rapuhnya ekonomi domestik terhadap dinamika geopolitik global. Konflik di Timur Tengah bukan sekadar berita mancanegara, melainkan variabel yang dapat menentukan arah kebijakan fiskal dan pola hidup kita sehari-hari.

Langkah pemerintah ini harus dibaca sebagai manifestasi dari kewaspadaan strategis, bukan sekadar respons darurat. Bahkan lebih jauh lagi, krisis ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap fluktuasi harga minyak adalah sinyal bagi bangsa ini untuk segera melakukan reorientasi energi. 

Ketergantungan kita pada fosil adalah titik lemah yang harus segera diperbaiki. Pada krisis ini bukan hanya soal bagaimana kita bertahan, tetapi juga tentang bagaimana kita bertransformasi menuju kemandirian energi yang lebih berkelanjutan. (Red)