Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menempatkan utusan khusus di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai langkah memperketat pengawasan terhadap pengelolaan aset negara. Kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam peringatan satu tahun Badan Pengelola Investasi Badan Pengelola Investasi Danantara di Jakarta Selatan pada Rabu, 11 Maret 2026. Menurutnya, langkah tersebut diambil untuk memastikan perusahaan negara dikelola secara profesional, transparan, dan terhindar dari praktik manajemen yang merugikan negara.

Dalam sambutannya, Prabowo mengingatkan bahwa berbagai lembaga pengelola dana investasi negara atau sovereign wealth fund di dunia tidak selalu berhasil. Banyak yang justru mengalami kerugian karena tata kelola yang buruk. “Saudara-saudara sekalian, jaga selalu. Banyak sovereign wealth fund yang rugi. Bahkan di negara paling kaya sekalipun, ada yang rugi akibat manajemen yang tidak baik,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah ingin memastikan Danantara menjadi lembaga dengan sistem pengawasan paling ketat di Indonesia. Ia menyebut berbagai institusi negara akan terlibat dalam proses pengawasan tersebut. “Danantara ini mungkin salah satu lembaga yang paling diawasi di Indonesia. Ada dewan pengawas yang kuat, hampir semua menteri koordinator ada di situ. Saya juga minta BPK masuk keluar, BPKP masuk keluar, kejaksaan, polisi, Panglima TNI ikut mengawasi,” ujarnya.

Dalam struktur pengawasan itu, pemerintah juga berencana menempatkan utusan khusus di setiap BUMN. Utusan ini diharapkan dapat memantau langsung kinerja manajemen perusahaan negara sekaligus melaporkan potensi penyimpangan sejak dini. “BUMN ini adalah darah bangsa Indonesia. Karena itu harus kita jaga bersama,” kata Prabowo.

BUMN sendiri merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Badan Usaha Milik Negara, hingga 2025 terdapat lebih dari 40 BUMN utama setelah proses restrukturisasi dan pembentukan holding sektor. Total aset BUMN diperkirakan mencapai lebih dari Rp9.000 triliun dan menyumbang ratusan triliun rupiah dividen bagi negara setiap tahunnya.

Langkah penguatan pengawasan juga berkaitan dengan pembentukan Danantara yang dirancang sebagai sovereign wealth fund Indonesia. Model ini sebenarnya telah lebih dulu diterapkan oleh sejumlah negara, seperti Government Pension Fund Global milik Norway atau Temasek Holdings di Singapore.

Namun tidak semua sovereign wealth fund berhasil. Beberapa negara pernah mengalami kerugian besar akibat tata kelola yang buruk atau keputusan investasi yang tidak transparan.

Kasus paling terkenal adalah skandal 1Malaysia Development Berhad di Malaysia, yang menimbulkan kerugian miliaran dolar dan menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di Asia. Karena itu, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya sistem pengawasan yang kuat sejak awal. Sejumlah ekonom menilai langkah memperketat pengawasan BUMN merupakan kebijakan yang wajar mengingat besarnya nilai aset yang dikelola perusahaan negara.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Bhima Yudhistira, menilai pengawasan tambahan bisa meningkatkan akuntabilitas. “BUMN mengelola aset negara dalam jumlah sangat besar. Pengawasan yang kuat penting agar pengelolaannya transparan dan tidak terjadi moral hazard,” ujarnya dalam sejumlah diskusi kebijakan publik.

Menurut Bhima, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa sovereign wealth fund hanya bisa berhasil jika tata kelola dan mekanisme pengawasan berjalan efektif. Namun tidak semua pihak sepenuhnya sepakat dengan gagasan penempatan utusan khusus di BUMN. Sebagian pengamat khawatir kebijakan tersebut justru membuka ruang intervensi politik dalam pengelolaan perusahaan negara.

Bhima pernah mengingatkan bahwa mekanisme pengawasan harus tetap menjaga independensi manajemen BUMN. “Pengawasan memang penting, tetapi jangan sampai menimbulkan tumpang tindih kewenangan atau mengganggu profesionalisme direksi,” ujarnya dalam sebuah wawancara kebijakan ekonomi.

Kekhawatiran lain datang dari pengamat tata kelola perusahaan yang menilai struktur pengawasan terlalu kompleks dapat memperlambat pengambilan keputusan bisnis. Perdebatan mengenai pengawasan BUMN sebenarnya bukan hal baru. Sejak lama perusahaan negara berada di antara dua kepentingan antara sebagai instrumen kebijakan publik sekaligus sebagai entitas bisnis yang harus efisien dan kompetitif.

Rencana penempatan utusan khusus bisa dipandang sebagai upaya memperkuat kontrol negara atas aset strategis. Namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada desain kelembagaan, transparansi, dan profesionalisme para pengawas itu sendiri. Persoalan BUMN bukan hanya soal siapa yang mengawasi, tetapi bagaimana memastikan pengelolaan kekayaan negara benar-benar berpihak pada kepentingan publik.

Jika pengawasan dilakukan secara transparan dan profesional, ia bisa menjadi pagar bagi aset bangsa. Tetapi jika tidak dirancang dengan hati-hati, pengawasan berlapis justru berisiko berubah menjadi labirin birokrasi yang memperlambat langkah perusahaan negara di tengah persaingan ekonomi global.

Di titik itulah masa depan BUMN akan ditentukan antara menjadi lokomotif pembangunan nasional atau sekadar mesin ekonomi yang terus diperdebatkan arah dan pengelolaannya. (Red)