Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah disebut berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp14,5 triliun hingga Rp26 triliun, berdasarkan riset yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sepanjang 2025. Temuan ini dipaparkan dalam seminar hasil penelitian di Jakarta pada 4 Maret 2026. Penelitian dilakukan di Provinsi Bangka Belitung dan Jawa Barat dengan melibatkan 855 responden menggunakan sejumlah metode analisis ekonomi, termasuk Computable General Equilibrium (CGE) dan Structural Equation Modelling (SEM). 

Ketua tim peneliti BRIN, Iwan Hermawan, menjelaskan bahwa simulasi ekonomi menunjukkan program tersebut memberikan dampak makroekonomi yang terukur melalui peningkatan konsumsi dan investasi. “Program MBG memberikan dampak makroekonomi yang positif dan terukur. Simulasinya menunjukkan peningkatan tambahan PDB sebesar Rp14,5 hingga Rp26 triliun,” kata Iwan dalam seminar tersebut. 

Menurut hasil riset, peningkatan tersebut terjadi seiring naiknya konsumsi agregat sebesar 0,19 persen dan investasi sekitar 0,24 persen, sementara tekanan inflasi dinilai masih relatif terkendali. Dalam struktur ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga memang menjadi kontributor terbesar terhadap PDB sehingga setiap peningkatan permintaan domestik dapat memicu aktivitas sektor riil, menciptakan efek berantai ke sektor pangan dan tenaga kerja.

Penelitian BRIN juga menemukan bahwa dampak program ini tidak hanya terasa di tingkat konsumsi masyarakat, tetapi juga menjalar ke sektor produksi pangan. Permintaan terhadap bahan pangan seperti beras, produk olahan daging, susu, serta hortikultura meningkat seiring kebutuhan pasokan makanan bagi penerima manfaat. 

Hal ini turut mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor pangan dan pengolahan sekitar 0,19 persen. Dalam perspektif kebijakan pembangunan, MBG dinilai berpotensi menciptakan efek pengganda ekonomi, mulai dari petani, industri pengolahan makanan, hingga distribusi logistik pangan.

Temuan BRIN sejalan dengan beberapa kajian sebelumnya, meskipun dengan estimasi yang lebih konservatif. Lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) misalnya, memperkirakan program MBG dapat mendorong pertumbuhan PDB sekitar 0,06 persen atau sekitar Rp14,6 triliun pada 2025, dengan asumsi alokasi anggaran program sekitar Rp71 triliun. 

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengatakan program ini berpotensi memberikan efek ekonomi yang luas jika dikelola secara efisien. “Belanja pemerintah untuk program makan bergizi bisa menciptakan efek pengganda terhadap kegiatan ekonomi, terutama jika bahan bakunya berasal dari produksi lokal,” ujarnya dalam diskusi publik ekonomi. 

Namun ia juga mengingatkan bahwa dampak tersebut sangat bergantung pada desain implementasi program. Program MBG tidak luput dari pelbagai kritik, terutama sejumlah pengamat menilai implementasi program berskala besar ini menghadapi tantangan serius, mulai dari logistik distribusi makanan, pengawasan kualitas pangan, hingga pembiayaan yang sangat besar.

Sejak program ini diluncurkan pada 2025 untuk menjangkau puluhan juta anak sekolah dan ibu hamil, beberapa insiden keracunan makanan sempat dilaporkan di berbagai daerah, memicu kritik terhadap kesiapan sistem pengawasan dan standar keamanan pangan. Sebagian aktivis kebijakan publik bahkan menyarankan agar program tersebut tidak hanya berfokus pada distribusi makanan massal, tetapi juga memperkuat kantin sekolah, produksi pangan lokal, dan edukasi gizi keluarga agar manfaatnya lebih berkelanjutan.

Dalam laporan penelitiannya, BRIN menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada tata kelola yang transparan dan sistem pengawasan yang kuat. Salah satu rekomendasinya adalah pembangunan dashboard nasional berbasis data output dan outcome yang mampu memantau standar gizi, keamanan pangan, distribusi logistik, serta kinerja pelaksanaan program secara real time.

Selain itu, BRIN juga menekankan pentingnya sistem jaminan mutu independen dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya lahir dari ambisi besar guna memperbaiki gizi anak, menekan angka stunting, sekaligus menggerakkan ekonomi domestik. Di atas kertas, angka-angka simulasi ekonomi memang menunjukkan potensi manfaat yang menjanjikan. Namun seperti banyak kebijakan publik berskala nasional, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh niat baik atau besarnya anggaran.

Yang lebih menentukan adalah ketelitian pelaksanaan di lapangan pada bagaimana makanan diproduksi, didistribusikan, diawasi, dan dipastikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Program ini akan terus diuji dalam skala program dan implementasinya. Apakah hanya menjadi statistik dalam laporan ekonomi atau benar-benar menjelma menjadi investasi jangka panjang bagi generasi yang lebih sehat dan masa depan bangsa yang lebih kuat. (Red)