Suasana Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta, Rabu (25/2/2026), mendadak hening ketika Bupati Amizaro Waruwu dari Kabupaten Nias Utara bersujud di ujung podium setelah menyampaikan pidatonya. Di hadapan Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, serta Gubernur Bobby Nasution, ia menyuarakan satu kalimat yang kemudian menyita perhatian publik: “Kami ini sudah capek miskin.” Aksi simbolik itu terjadi saat para kepala daerah dari wilayah tertinggal berkumpul untuk membahas percepatan pembangunan, sekaligus menyampaikan langsung kondisi daerah mereka kepada pemerintah pusat. 

Dalam forum tersebut, Amizaro tidak sekadar berbicara sebagai kepala daerah. Ia juga mewakili suara 30 kabupaten di Indonesia yang hingga kini masih menyandang status daerah tertinggal. Status itu merupakan hasil evaluasi pemerintah dalam kerangka rencana pembangunan nasional 2025–2029. 

Ketika giliran berbicara, Amizaro memaparkan gambaran kondisi wilayahnya, sebuah kabupaten kepulauan di Provinsi Sumatera Utara yang menurutnya masih bergulat dengan persoalan dasar pembangunan. “Terima kasih semuanya. Pak Menteri, Pak Gubernur, dan Bapak-Ibu semuanya, kami ini sudah capek miskin. Capek miskin kami,” kata Amizaro di hadapan forum tersebut. 

Ia kemudian menyinggung kesenjangan pembangunan yang menurutnya masih terasa bahkan setelah delapan dekade Indonesia merdeka. “Kemerdekaan Indonesia 80 tahun, sesungguhnya tidak akan berbicara masalah listrik. Jengkol (daerah) kami ini masih berjuang bagaimana ada listrik,” ujarnya. 

Amizaro juga membandingkan kondisi daerahnya dengan wilayah lain di Indonesia yang telah melangkah jauh dalam pembangunan teknologi dan infrastruktur. “Kalau kepala daerah di Jawa berbicara tentang pengembangan AI, mal, jalan tol, dan lain-lain, kami masih berbicara mengenai rumah tidak layak huni, listrik, dan internet. Inilah beda kami, Pak,” katanya.

Pernyataan itu menggambarkan jurang pembangunan yang masih lebar antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pinggiran, sebagai potret ketertinggalan yang masih nyata. Menurut data pemerintah, hingga kini masih terdapat sekitar 30 kabupaten di Indonesia yang masuk kategori daerah tertinggal. Wilayah-wilayah tersebut tersebar di berbagai provinsi, termasuk Sumatera Utara, Nusa Tenggara, dan sejumlah provinsi di Papua. 

Kementerian Desa mencatat bahwa persoalan utama yang dihadapi daerah-daerah tersebut umumnya berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dasar. Di beberapa wilayah, masyarakat masih harus berjalan beberapa kilometer untuk mencapai sekolah atau pasar, sementara akses listrik dan internet belum merata. 

“Sarana pendidikan masih sangat terbatas. Untuk menuju sekolah, rata-rata masyarakat berjalan kaki sekitar dua kilometer. Pusat perdagangan juga jauh dari permukiman,” ujar Menteri Desa Yandri Susanto. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pembangunan di sebagian wilayah Indonesia masih berada pada tahap pemenuhan kebutuhan dasar, sesuatu yang di banyak kota besar sudah lama dianggap selesai.

Menanggapi aspirasi para kepala daerah, Menteri Desa menyatakan pemerintah membuka peluang dialog langsung antara para pemimpin daerah tertinggal dengan Presiden Prabowo Subianto. “Ada usul yang sangat rasional melalui Pak Amizaro sebagai koordinator para bupati daerah tertinggal untuk bertemu langsung dengan Presiden. Kami akan komunikasikan supaya mereka bisa menyampaikan kondisi daerahnya secara langsung,” kata Yandri. 

Pemerintah juga diharapkan mampu mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal untuk mengangkat daerah dari ketertinggalan. Salah satu contoh yang disoroti adalah potensi kelapa di Nias Utara yang dinilai dapat dikembangkan menjadi komoditas ekspor dan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Namun, sebagian pengamat menilai bahwa strategi pembangunan daerah tertinggal tidak cukup hanya mengandalkan proyek ekonomi atau program sektoral. Tantangan struktural seperti akses transportasi, pendidikan, dan distribusi investasi nasional juga menjadi faktor penting.

Sujud Amizaro Waruwu di ruang rapat kementerian mungkin akan dikenang sebagai salah satu momen paling emosional dalam diskusi pembangunan daerah. Di balik simbol itu, tersimpan persoalan yang lebih besar tentang ketimpangan pembangunan yang masih membelah Indonesia. Di beberapa kota besar sudah membicarakan ekonomi digital, kecerdasan buatan, dan kota pintar. Tapi sebagian wilayah masih berjuang memenuhi kebutuhan paling dasar seperti listrik, jalan, sekolah, dan internet.

Momen tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang pemerataan kesempatan. Jika delapan puluh tahun kemerdekaan masih menyisakan daerah yang “capek miskin”, maka pertanyaan yang muncul bukan hanya tentang kemampuan daerah itu sendiri, melainkan juga tentang bagaimana negara mengatur prioritas pembangunan.

Dan dalam kesunyian ruang rapat itu, sujud seorang bupati bukan sekadar ekspresi kelelahan. Tapi menjadi simbol dari harapan panjang masyarakat di pinggiran negeri akan arti kemerdekaan yang suatu hari benar-benar terasa sama, baik di pusat maupun di tepian Indonesia yang sama derajatnya sebagai tanah air negeri. (Red)