Di tengah ruang fiskal yang menyempit, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memilih langkah yang tidak biasa. Alih-alih memangkas ambisi pembangunan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, justru membuka opsi pinjaman daerah senilai Rp2 triliun untuk memastikan sejumlah proyek strategis tetap berjalan pada 2026.

Keputusan ini lahir dari tekanan fiskal yang tidak ringan. Kapasitas keuangan provinsi disebut menyusut hampir Rp3 triliun akibat kombinasi perlambatan pendapatan dan meningkatnya kebutuhan belanja prioritas. Dalam situasi itu, proyek-proyek besar seperti Jalur Puncak II, sejumlah underpass, serta flyover terancam tertunda jika tidak ada sumber pembiayaan alternatif.

“Pinjaman ini bukan untuk belanja birokrasi. Fokusnya murni menyelesaikan proyek fisik yang mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat,” kata Dedi dalam keterangan resminya. Ia juga menegaskan masa cicilan dibatasi hingga 2030, agar tidak membebani pemerintahan berikutnya terlalu lama. Pendanaan dirancang melalui skema sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur dan Bank BJB. Skema ini lazim digunakan untuk proyek infrastruktur karena memungkinkan pembagian risiko dan struktur pembiayaan yang lebih fleksibel.

Secara regulasi, pinjaman daerah diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pinjaman hanya boleh dilakukan untuk membiayai kegiatan produktif dan tidak boleh melampaui batas rasio kemampuan fiskal tertentu.

DPRD Jawa Barat menyatakan telah menerima komitmen resmi pemerintah provinsi terkait rencana tersebut. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyebut opsi pinjaman sebagai langkah logis bila pendapatan tak mampu menutup belanja prioritas. “Kalau ruang fiskal tidak cukup sementara proyek itu mendesak dan punya dampak ekonomi luas, maka pinjaman menjadi opsi rasional selama sesuai aturan dan perhitungan matang,” ujarnya.

Dari perspektif ekonomi, belanja infrastruktur kerap dianggap sebagai pengungkit pertumbuhan. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam berbagai publikasi menunjukkan bahwa investasi infrastruktur memiliki efek berganda (multiplier effect), terutama pada sektor konstruksi, transportasi, dan logistik.

Jalur Puncak II, misalnya, diproyeksikan mengurai kemacetan kronis kawasan wisata dan distribusi logistik menuju Bogor–Cianjur. Perbaikan konektivitas diyakini akan menekan biaya transportasi dan meningkatkan produktivitas kawasan.

Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa utang daerah tetap menyimpan risiko. Ekonom kebijakan publik dari salah satu universitas negeri di Bandung menilai, keberanian fiskal harus diiringi transparansi dan kalkulasi jangka panjang.

“Pinjaman itu bukan masalah selama proyeknya produktif dan menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur. Yang jadi persoalan adalah jika proyeksinya terlalu optimistis atau pengawasannya lemah,” ujarnya.

Kritik lain datang dari kalangan pegiat tata kelola anggaran. Mereka menilai pemerintah perlu membuka secara rinci studi kelayakan, proyeksi arus kas, serta skema pembayaran kembali agar publik dapat mengawasi dengan jelas. “Jangan sampai utang ini hanya menjadi tambal sulam jangka pendek tanpa reformasi pendapatan daerah,” kata seorang analis kebijakan fiskal regional.

Langkah Pemprov Jabar bisa dibaca sebagai sinyal optimisme pembangunan yang tidak boleh berhenti hanya karena tekanan anggaran. Namun optimisme tanpa kehati-hatian berisiko melahirkan beban baru. Secara teknis, batas cicilan hingga 2030 memberi kepastian horizon waktu. Tetapi secara politik dan fiskal, beban pembayaran tetap akan memengaruhi struktur APBD beberapa tahun ke depan. Jika pertumbuhan ekonomi melambat atau pendapatan daerah tak sesuai proyeksi, ruang fiskal bisa kembali tertekan.

Di sinilah ujian bukan sekadar keberanian berutang, melainkan disiplin dalam mengelola hasilnya. Keputusan ini bukan hanya soal angka Rp2 triliun. Tapi pilihan tentang bagaimana sebuah daerah memandang masa depannya. Infrastruktur memang fondasi pertumbuhan. Dengan jalan yang lebih lancar, flyover yang mengurai simpul macet, atau jalur alternatif yang membuka wilayah baru, semuanya menjanjikan mobilitas dan peluang. Namun setiap jembatan yang dibangun dengan utang, pada dasarnya juga membangun komitmen pada masa depan. Ia menuntut tata kelola yang transparan, pengawasan yang ketat, dan keberanian untuk mengevaluasi diri.

Apakah pinjaman ini akan menjadi investasi produktif yang mempercepat kemajuan Jawa Barat, atau justru menjadi catatan baru dalam daftar panjang pembiayaan yang kurang optimal? Jawabannya tidak hanya ada pada dokumen perjanjian sindikasi atau angka dalam APBD, melainkan pada konsistensi pengelolaan, akuntabilitas, dan keberanian pemerintah membuka data kepada publik.

Karena pembangunan bukan hanya soal membangun jalan. Tapi soal membangun kepercayaan. (Red)