Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berencana menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di 69 titik sepanjang awal tahun 2026. Program ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan respons terhadap dinamika harga pangan yang kerap berfluktuasi, terutama menjelang hari besar keagamaan dan musim tertentu. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Kepri, Mohammad Riza Pahlevi, mengatakan kegiatan ini akan dilaksanakan merata di tujuh kabupaten/kota. 

“Kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga relatif terjangkau,” ujarnya. Gerakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi vertikal, serta Bulog sebagai penyedia komoditas pokok. Setiap kegiatan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp10–15 juta untuk operasional dan fasilitasi. 

Namun, di balik agenda teknis tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih besar tentang seberapa efektif intervensi semacam ini dalam mengendalikan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis yang unik, dengan wilayah kepulauan dengan rantai distribusi panjang dan biaya logistik tinggi, kondisi ini membuat harga pangan lebih rentan terhadap gangguan pasokan dibanding wilayah daratan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi year-on-year di Kepri mencapai sekitar 2,56 persen pada April 2025, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang kenaikan harga terbesar sebesar 4,06 persen. Tekanan inflasi menandakan pangan masih menjadi faktor dominan dalam perubahan harga di daerah ini. Dalam konteks nasional, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat program Gerakan Pangan Murah telah digelar ribuan kali sebagai instrumen intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan akses pangan bagi masyarakat. Sepanjang Januari–April 2025 saja, kegiatan GPM tercatat mencapai 2.815 kali di berbagai daerah. 

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pernah menyebut program ini sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi pangan. Bagi pemerintah, GPM adalah langkah praktis untuk meredam gejolak harga, terutama menjelang momen sensitif seperti Ramadan, Imlek, atau Natal. Menurut Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan, “Melalui Gerakan Pangan Murah, masyarakat bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat stabilitas harga dan pasokan pangan.” 

Di daerah kepulauan seperti Kepri, intervensi ini dianggap penting karena harga pangan bisa melonjak akibat gangguan distribusi, cuaca, atau perubahan pasokan dari luar daerah. Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, kegiatan seperti ini sering menjadi “katup pengaman” jangka pendek, terutama ketika harga beras, minyak goreng, atau telur mengalami kenaikan tajam. Namun tidak semua pihak melihat program ini sebagai solusi jangka panjang.

Sejumlah ekonom pangan menilai operasi pasar atau gerakan pangan murah cenderung bersifat reaktif, bukan struktural. Intervensi harga bisa membantu sementara, tetapi tidak selalu menyelesaikan akar persoalan seperti ketergantungan pasokan dari luar daerah, biaya logistik tinggi, atau minimnya produksi lokal. Kritik lain muncul terkait dampak pada pedagang kecil. Ketika pemerintah menjual komoditas di bawah harga pasar, sebagian pelaku usaha lokal mengaku mengalami tekanan karena sulit bersaing.

Salah seorang pedagang pasar tradisional di Batam pernah menyampaikan, “Kalau operasi pasar ramai, pembeli pindah ke sana karena lebih murah. Kami ikut terdampak, padahal harga barang yang kami beli juga mahal." Kritik semacam ini menunjukkan bahwa stabilisasi harga bukan sekadar persoalan menurunkan harga sementara, tetapi menyeimbangkan ekosistem pasar.

Secara nasional, pemerintah memang terus memperluas GPM sebagai instrumen stabilisasi harga. Sepanjang 2025, kegiatan serupa dilaksanakan lebih dari 13 ribu kali di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi pangan. Namun, tantangan besar tetap ada mengenai apakah intervensi langsung cukup, atau diperlukan strategi jangka panjang seperti penguatan produksi lokal, distribusi logistik berbasis wilayah, serta diversifikasi pangan.

Bagi Kepulauan Riau, yang bergantung pada pasokan dari luar pulau, pertanyaan ini menjadi semakin relevan. Gerakan Pangan Murah mungkin tampak sederhana. Cukup sediakan tenda pasar sementara, lalu terjadi antrean masyarakat, dan masyarakat akan mendapatkan harga yang sedikit lebih rendah dari biasanya. Tetapi di balik itu, tersimpan makna yang lebih luas tentang bagaimana negara hadir di tengah kegelisahan pasar.

Program ini adalah simbol intervensi negara dalam menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan kepentingan publik. Bisa menjadi jembatan antara ekonomi makro dan dapur rumah tangga. Namun, stabilitas harga bukan hanya soal menekan angka hari ini, melainkan memastikan sistem pangan yang tahan terhadap krisis esok hari dan berkepanjangan. Jika GPM hanya menjadi respons musiman, mungkin sekadar meredakan gejala. Tetapi jika dijadikan pintu masuk menuju reformasi distribusi pangan yang lebih adil dan efisien, bisa menjadi langkah kecil menuju ketahanan pangan yang lebih kuat, bahkan di wilayah kepulauan yang jauh dari pusat produksi.

Dan di sanalah pertaruhan sesungguhnya berada. Bukan sekadar menjual pangan murah, tetapi membangun masa depan pangan yang tidak mahal bagi siapa pun, yang terjangkau di seluruh gugusan pulau-pulau. (Red)