Selama beberapa dekade terakhir, ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi di negara-negara tropis, khususnya Indonesia. Sebagai penyumbang devisa negara dan penyerap tenaga kerja yang masif, sektor ini seringkali dipandang sebagai simbol kemajuan pembangunan daerah. Namun, di balik narasi keberhasilan ekonomi tersebut, terdapat realitas ekologis dan sosial yang jauh lebih kompleks.

Laporan terbaru yang dipublikasikan oleh National Geographic (Januari 2025) mempertegas kekhawatiran para ilmuwan mengenai perubahan sistem hidrologi lokal. Studi tersebut mengungkapkan bahwa perluasan lahan sawit tidak lagi sekadar berkutat pada konflik agraria atau isu ketenagakerjaan, melainkan telah menyentuh jantung ketahanan ekosistem: siklus air.

Perubahan penggunaan lahan dari hutan heterogen menjadi monokultur sawit secara masif telah memicu fenomena paradoks. Di wilayah tropis yang seharusnya berlimpah curah hujan, masyarakat justru mulai menghadapi ancaman kekeringan yang serius. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor kunci, antara lain karena peningkatan aliran permukaan oleh hilangnya tutupan hutan alami yang menyebabkan air hujan tidak lagi terserap secara optimal ke dalam tanah, melainkan langsung mengalir di permukaan (run-off) menuju laut.

Terjadi pula penurunan cadangan air tanah akibat minimnya infiltrasi, cadangan air bawah tanah tidak terisi ulang secara memadai, yang pada gilirannya mengeringkan sumur-sumur warga dan sumber air lokal. Di samping itu, kebutuhan evapotranspirasi pada karakteristik biologis tanaman sawit yang haus air dalam skala monokultur turut mempercepat penguapan air dari dalam tanah. 

Dengan demikian, secara kumulatif ekspansi sawit telah mengubah keseimbangan hidrologi yang selama ini menjaga stabilitas ekosistem. Ditambah jika tanpa manajemen tata kelola air yang lebih ketat, wilayah-wilayah yang secara geografis basah justru terancam kehilangan kedaulatan airnya di masa depan.

Jennifer Merten, salah satu peneliti yang terlibat dalam studi interdisipliner tersebut, menegaskan bahwa praktik budidaya sawit modern dapat memperparah risiko banjir dan kekeringan secara bersamaan. “Penelitian kami menunjukkan praktik budidaya kelapa sawit saat ini memperparah risiko kekeringan dan banjir sekaligus merusak sumber daya air lokal,” ujarnya.

Studi yang dilakukan di lanskap perkebunan sawit Provinsi Jambi pada periode 2012–2016 menggabungkan pendekatan ilmu sosial dan lingkungan. Para peneliti menemukan bahwa konversi hutan menjadi perkebunan monokultur mengubah struktur tanah serta kemampuan lanskap menyimpan air.

Ketika vegetasi alami yang kompleks diganti tanaman homogen, air hujan lebih cepat mengalir di permukaan. Hal ini meningkatkan risiko banjir saat musim hujan, tetapi justru mempercepat hilangnya cadangan air pada musim kemarau. Di tingkat masyarakat lokal, perubahan tersebut sering dijelaskan dengan istilah sederhana bahwa tanaman sawit dianggap sebagai tanaman “rakus air dan nutrisi.”

Dalam wawancara kualitatif di Jambi, banyak rumah tangga melaporkan bahwa sejak lahan mereka dikonversi menjadi perkebunan sawit, sumur air tanah menjadi lebih cepat kering. Padahal, secara ekologis, kelapa sawit tumbuh di wilayah dengan curah hujan tinggi di atas 1.500 milimeter per tahun dan secara teori tidak membutuhkan irigasi tambahan.

Perubahan tata guna lahan, pemadatan tanah akibat alat berat, serta sistem drainase perkebunan diduga mengganggu keseimbangan hidrologi alami. Hilangnya hutan juga mengurangi kemampuan lanskap menyimpan air dan menjaga kelembapan mikroklimat. Akibatnya, masyarakat pedesaan mulai merasakan perubahan langsung antara jarak mengambil air semakin jauh, biaya rumah tangga meningkat karena harus membeli air, dan pertanian kecil menjadi lebih rentan terhadap kekeringan.

Dari Data Ilmiah ke Realitas Lingga, Kepulauan Riau

Fenomena yang sebelumnya banyak dibahas dalam kajian akademik kini mulai terasa nyata di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Dalam beberapa tahun terakhir, ribuan hektare kawasan hutan dilaporkan beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. 

Koordinator Aliansi Anak Kepri Wilayah Melayu Raya Kabupaten Lingga, Zuhardi, menyebut bahwa di Kecamatan Lingga Utara saja belasan ribu hektare telah digarap. Ia juga mengungkap rencana pelepasan kawasan hutan di wilayah Singkep Barat dan Singkep Selatan dengan estimasi hampir 23.000 hektare.

Selain perubahan lanskap, ia menyoroti praktik pelepasan lahan masyarakat dengan nilai yang sangat rendah. “Berdasarkan temuan di lapangan, satu surat lahan seluas dua hektare dibayar sekitar Rp5 juta, atau setara Rp2,5 juta per hektare,” katanya. Perubahan tersebut kini mulai menunjukkan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat desa. Salah satunya kampung Senempek mengalami krisis air yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Di Kampung Senempek, Desa Limbung, Kecamatan Lingga Utara, warga menghadapi krisis air bersih sejak 8 Februari 2026 sebagai sebuah kondisi yang sebelumnya hampir tidak pernah terjadi. Mahmur, salah satu warga setempat, menggambarkan kesulitan yang mereka alami di tengah musim kemarau yang berkepanjangan.

“Iya, kami sekarang susah air karena tidak ada hujan lebat turun. Sekarang musim kemarau, kami ambil air di perigi-perigi yang ada di kampung Senempek. Airnya agak bening tapi sedikit berbau,” ujarnya.

Air sumur yang berbau membuat warga tidak dapat menggunakannya untuk minum dan memasak. Untuk kebutuhan dasar tersebut, mereka terpaksa membeli air bersih. Satu tong air berkapasitas sekitar 200 liter dijual seharga Rp20.000 adalah biaya tambahan yang menjadi beban baru bagi keluarga desa. “Harapan kami semoga pemerintah dapat membantu masyarakat kami,” tambah Mahmur.

Bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber air alami, kondisi ini menandai perubahan besar dalam keseharian mereka. Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia menghadapi dilema klasik pembangunan antara manfaat ekonomi dan risiko ekologis jangka panjang.

Sejumlah pakar lingkungan menekankan pentingnya tata kelola lanskap berkelanjutan, termasuk mempertahankan kawasan hutan sebagai daerah tangkapan air, membatasi konversi lahan di wilayah sensitif, serta memperkuat perlindungan sumber air desa. Tanpa pendekatan tersebut, ekspansi perkebunan berpotensi menciptakan paradoks: wilayah tropis yang kaya hujan justru mengalami kekurangan air bersih.

Kisah Kampung Senempek memperlihatkan bagaimana dampak ekologis sering tidak terasa dalam angka statistik, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari, pada sumur yang mengering, air yang berbau, dan pengeluaran tambahan untuk kebutuhan dasar. Sawit mungkin tetap menjadi komoditas strategis nasional, tapi pertanyaan yang semakin relevan bukan lagi hanya tentang produktivitas, melainkan tentang keseimbangan.

Seberapa jauh ekspansi dapat berlangsung tanpa mengorbankan sumber daya paling fundamental bagi manusia  pada air? Karena kemajuan yang sejati bukan diukur dari luasnya lahan yang ditanami, tetapi dari kemampuan menjaga alam tetap memberi kehidupan. (Red)