Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti atap seng dengan genteng melalui program nasional “gentengisasi” membuka diskusi yang lebih luas daripada sekadar soal material bangunan. Di baliknya, tersimpan pertanyaan tentang kenyamanan iklim tropis, mitigasi bencana, keberlanjutan lingkungan, hingga risiko menyeragamkan keragaman arsitektur Nusantara.

Program ini pertama kali mencuat ketika Presiden meninjau hunian sementara di Aceh Tamiang pada Januari lalu. Ia menyoroti atap seng yang membuat suhu ruangan terasa panas.

“Ini kan seng panas, coba dipikirkan kalau bisa kita kasih solusi,” ujar Prabowo dalam rapat bersama sejumlah menteri. Sebulan kemudian, gagasan tersebut berkembang menjadi wacana nasional. Dalam pidatonya pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Prabowo menyampaikan keinginannya agar Indonesia beralih dari atap seng menuju genteng tanah liat.

“Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genting dari seng,” kata Presiden. Namun, seperti banyak kebijakan berbasis desain ruang hidup, program ini segera memantik perdebatan. Secara teknis, argumen bahwa genteng tanah liat lebih nyaman di iklim tropis memang benar memiliki dasar ilmiah. Studi tentang material bangunan di Indonesia menunjukkan bahwa jenis atap memiliki pengaruh signifikan terhadap suhu dalam ruang.

Penelitian mengenai kenyamanan termal di hunian pedesaan menemukan bahwa atap genteng tanah liat cenderung menghasilkan fluktuasi suhu yang lebih rendah dibandingkan atap logam seperti seng. Hal ini terjadi karena sifat material yang mampu meredam panas secara pasif. 

Ashar Saputra, dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, juga menyebut genteng memiliki kemampuan meredam panas yang lebih baik. “Sifatnya meredam panas,” ujarnya.

Dalam konteks negara tropis seperti Indonesia, di mana atap menyumbang hampir setengah beban panas bangunan, pilihan material memang menjadi faktor penting bagi kenyamanan penghuni.

Namun, di sinilah perdebatan dimulai. Adanya risiko teknis ketika genteng bertemu gempa. Kenyamanan termal bukan satu-satunya variabel dalam arsitektur tropis Indonesia. Negara ini berada di kawasan cincin api dengan risiko gempa tinggi, dan faktor ini memengaruhi pilihan material bangunan sejak lama.

Ashar mengingatkan bahwa genteng memiliki massa lebih berat dibandingkan seng. “Mudah terpisah-pisah dan massanya berat, maka beban yang ditanggung struktur atap maupun bangunan semakin besar.” Dengan penggantian material bukan sekadar mengganti penutup atap, melainkan juga membutuhkan penyesuaian struktur rangka. Pakar teknik menilai perubahan ini berpotensi meningkatkan biaya dan risiko jika tidak direncanakan secara matang. 

Dengan kata lain, solusi yang terlihat sederhana secara visual ternyata kompleks secara rekayasa. Sebab selain persoalan teknis, kritik juga datang dari perspektif budaya dan kearifan lokal.

Menurut Budayawan Minangkabau Viveri Yudi, yang akrab disapa Mak Kari, mengingatkan bahwa material ringan seperti seng bukan sekadar pilihan ekonomi, tetapi hasil adaptasi masyarakat terhadap kondisi alam, termasuk gempa bumi. “Kelompok masyarakat adat di Indonesia punya kearifan lokal hasil dari interaksi dengan lingkungannya… jangan sampai diseragamkan.”

Dalam arsitektur tradisional Nusantara, bentuk rumah sering kali menjadi respons langsung terhadap iklim, topografi, dan ancaman bencana. Rumah gadang, rumah panggung Bugis, hingga rumah adat di Nusa Tenggara memiliki filosofi struktur ringan yang memungkinkan fleksibilitas saat terjadi gempa. Jika program gentengisasi diterapkan secara nasional tanpa adaptasi lokal, para pengamat khawatir kebijakan ini justru menghapus identitas arsitektur yang terbentuk selama berabad-abad.

Dari Tanah Liat hingga Eksploitasi Lingkungan 

Genteng tanah liat juga membawa pertanyaan ekologis. Produksi genteng membutuhkan bahan baku tanah dan proses pembakaran yang memiliki jejak lingkungan. Mak Kari mengingatkan, “Jika menggunakan genting dari tanah maka tanah dikeruk dari bukit, itu akan merusak alam.”

Penelitian tentang material genteng bahkan menyoroti perlunya inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan, misalnya dengan mencampurkan limbah tertentu dalam produksi genteng tanah liat. Ini menunjukkan bahwa perdebatan bukan sekadar soal mana yang lebih baik antara genteng atau seng, melainkan bagaimana memastikan material bangunan tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan.

Pertanyaan yang tak kalah penting adalah siapa yang memperoleh manfaat dari program ini. Di satu sisi, wacana gentengisasi berpotensi mendorong industri genteng lokal dan rantai ekonomi material bangunan. Di sisi lain, sejumlah pengamat kebijakan publik menyebut program ini berisiko menjadi sebatas langkah kosmetik. Karena tidak menyasar masalah perumahan yang lebih mendasar, seperti kualitas struktur, sanitasi, dan ketahanan bencana. 

Selain itu, biaya penggantian atap dan penguatan struktur bisa menjadi beban tambahan bagi masyarakat jika skema pembiayaan tidak jelas. Dengan kata lain, keuntungan program ini bisa bergeser dari penghuni rumah menuju industri material atau agenda estetika nasional jika tidak dirancang secara inklusif.

Ketika Rumah Menjadi Simbol Negara

Perdebatan tentang gentengisasi memperlihatkan sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar rumah sebagai tempat tinggal, tetapi ruang politik, budaya, dan identitas. Keinginan menjadikan Indonesia “lebih indah” melalui keseragaman atap mungkin lahir dari niat menciptakan standar estetika nasional. Namun Indonesia bukanlah satu lanskap homogen. Ia adalah mosaik ekologi, budaya, dan sejarah.

Kebijakan yang baik mungkin bukan menentukan material yang sama untuk semua, melainkan memberi ruang bagi solusi yang berbeda di setiap daerah dengan menyesuaikan iklim, risiko bencana, ekonomi lokal, dan kearifan tradisional. Karena yang membuat sebuah rumah nyaman bukan hanya tentang genteng atau seng, tetapi kemampuan kebijakan publik melihat rumah yang tak layak huni secara manusiawi dan mampu memahami bahwa Indonesia dibangun dari perbedaan. (Red)