Di tengah gelombang kekhawatiran global atas kondisi keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terhadap sistem multilateralisme dengan menyatakan telah membayar penuh seluruh iuran keanggotaan kepada organisasi itu. Pernyataan itu disampaikan sebagai bagian dari tanggapan Indonesia terhadap situasi yang kini menghadirkan tantangan serius bagi lembaga internasional beranggotakan 193 negara tersebut. 

“Dari Indonesia yang dapat disampaikan adalah kita telah melaksanakan kewajiban kita, kontribusi kita terhadap PBB itu telah kita bayarkan secara penuh,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, kepada wartawan di Jakarta, 3 Februari 2026. 

Pernyataan Kemlu ini bukan sekadar penegasan administratif. Ia muncul di tengah peringatan keras Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang dalam surat resmi kepada seluruh negara anggota menyatakan bahwa lembaga itu menghadapi krisis kas yang dapat membuatnya kehabisan dana operasional pada Juli 2026 jika keterlambatan pembayaran iuran terus berlanjut. 

Krisis ini, menurut Guterres, bukan teori belaka. Dengan lebih dari 1,5 miliar dolar AS tunggakan pembayaran di akhir 2025, PBB terpaksa berjuang mempertahankan fungsi dasarnya untuk perdamaian hingga bantuan kemanusiaan. “Entah semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar secara penuh dan tepat waktu, atau negara-negara anggota harus secara fundamental merombak aturan keuangan kami untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi,” tulis Guterres dalam suratnya. 

Indonesia termasuk negara yang membayar iuran tepat waktu dan penuh dan turut menyerukan agar negara-negara anggota lainnya juga memenuhi tanggung jawabnya. Menurut Yvonne, surat Guterres pada 28 Januari lalu dikirim “untuk mengimbau negara-negara anggota yang belum membayar kontribusi agar membantu situasi keuangan di PBB.” 

Situasi yang dihadapi PBB bukan masalah administratif semata, tetapi mencerminkan tantangan struktural dalam sistem multilateralisme. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah kerja sama internasional dari misi penjaga perdamaian hingga respons kemanusiaan terhadap bencana dan konflik. Namun, masalah dana telah menghantam kemampuan PBB. Program regulernya berpotensi terganggu karena kekurangan dana yang membayangi operasional hingga pertengahan tahun ini. 

Sekretaris Jenderal memperingatkan dua pilihan mendasar: mengikuti kewajiban pembayaran atau merombak aturan keuangan PBB secara menyeluruh. 

Namun bukan hanya iuran biasa, tetapi juga kontribusi wajib lainnya mengalami keterlambatan, dan memaksa lembaga ini melakukan pemotongan anggaran besar-besaran. Menurutnya, sejumlah anggota seperti China mendesak negara-negara penunggak segera menyelesaikan kewajibannya demi menjaga “integritas seluruh sistem,” seraya menambahkan bahwa “mayoritas negara anggota, termasuk China, membayar tepat waktu dan penuh.” 

Kisah Indonesia dan PBB bukan sekadar laporan tentang angka atau anggaran. Tapi mencerminkan nilai solidaritas dan tanggung jawab kolektif di dunia yang semakin terhubung. Ketika beberapa negara membayar tepat waktu, sementara yang lain menunda atau menunggak, konsekuensinya tidak hanya dirasakan di ruang keuangan internasional tetapi juga oleh jutaan orang yang mengandalkan program-program PBB. Mulai dari bantuan kemanusiaan hingga perlindungan hak asasi manusia.

Dalam pidato Hari PBB 2025, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengingatkan bahwa organisasi ini adalah “janji hidup yang melintasi batas negara, menjembatani benua, dan menginspirasi lintas generasi” untuk bersama menanggulangi tantangan global. Namun pesan itu kini mendapatkan ujian paling nyata bahwa tanggung jawab bersama harus diikuti langkah bersama oleh semua anggota. Bukan hanya oleh beberapa negara saja, tetapi oleh seluruh komunitas global. (Red)