Di sebuah kebun cengkeh di Dusun Sawasina, Desa Naruwolo, Kecamatan Jerebuu, seorang bocah kelas IV sekolah dasar ditemukan tergantung di dahan pohon pada Kamis siang, 29 Januari 2026. Usianya baru 10 tahun. Sesosok tubuh kecil yang sehari-hari mengenakan seragam sekolah kini sunyi selamanya. Setelah ia meninggalkan sepucuk surat sederhana untuk ibunya, penuh pesan perpisahan yang memilukan. 

Surat itu, yang ditulis dengan bahasa daerah Ngada, memuat kalimat seperti “Mama saya pergi dulu.. Jangan menangis ya Mama.. Selamat tinggal Mama,” yang menunjukkan rasa cinta sekaligus keputusasaan seorang anak yang merasa tak lagi mampu melanjutkan hidup di tengah tekanan batin yang berat. 

Beberapa hari sebelum tragedi, korban sempat meminta kepada ibunya untuk dibelikan buku tulis dan alat tulis, kebutuhan sekolah paling dasar yang harganya tak lebih dari puluhan ribu rupiah. Permintaan itu tak dapat dipenuhi lantaran kondisi ekonomi keluarga yang sangat terbatas. Ibunya, yang berusia 47 tahun, bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk menghidupi lima anak. Ketidakmampuan memenuhi permintaan sederhana tersebut dipandang oleh sebagian pihak sebagai pemicu utama tragedi ini. 

Seorang tetangga yang mengenal korban menggambarkan sang anak sebagai pribadi yang rajin dan penyayang. “Ia anak yang baik, selalu antusias saat sekolah,” kata tetangga yang enggan disebutkan namanya. Namun antusiasme itu tampaknya tertahan oleh realitas hidup yang keras di daerah tertinggal seperti Ngada. 

Peristiwa itu memantik respons dari berbagai pihak. Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menyatakan kejadian ini merupakan “alarm keras” bagi sistem pendidikan nasional. “Kita tak boleh abai ketika masih ada anak-anak yang tidak mendapatkan kebutuhan belajar paling mendasar. Negara harus hadir memastikan kebutuhan dasar pendidikan terpenuhi tanpa kecuali,” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/2/2026). 

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan rasa prihatin dan berjanji memperkuat pendampingan sosial serta data keluarga kurang mampu agar tak ada yang luput dari program perlindungan sosial. “Kita perlu memperkuat basis data agar seluruh keluarga yang membutuhkan bantuan bisa terjangkau,” katanya. 

Kritik juga muncul dari kalangan pengamat. Rocky Gerung, seorang pengamat sosial-politik, menilai tragedi ini mencerminkan kegagalan jaminan keadilan sosial. “Ada yang salah dalam memastikan keadilan sosial ketika sebuah kebutuhan dasar seperti buku tulis tak terpenuhi,” katanya. 

Kasus ini bukan sekadar tentang buku atau alat tulis. Ini juga membuka diskusi yang lebih luas tentang kesehatan mental anak dan dukungan psikososial di sekolah, isu yang kini menjadi perhatian dunia pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Data penelitian menunjukkan bahwa ide bunuh diri dan percobaan bunuh diri pada anak dan remaja di Indonesia bukan fenomena tunggal. Misalnya, survei Global School-based Student Health Survey (GSHS) 2015 mencatat bahwa sekitar 4,75 persen pelajar mengalami ide bunuh diri dan 2,46 persem melakukan percobaan bunuh diri dalam 12 bulan terakhir. 

Psikolog dari Universitas Gadjah Mada pernah menyebut lonjakan kasus bunuh diri di kalangan anak muda sebagai “alarm darurat” yang menuntut tindakan segera dalam peningkatan kesadaran kesehatan mental di sekolah dan lingkungan keluarga. 

Jika benar motif di balik tragedi ini adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, persoalan yang lebih besar sedang menunggu di depan mata bangsa ini. Apakah sistem perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan mental sudah benar-benar merangkul semua lapisan masyarakat?

Surat anak itu, begitu sederhana, namun sarat makna. Sebuah panggilan agar dunia mendengar bahwa ketidakmerataan ekonomi dan sosial bukan sekadar angka statistik, tetapi dapat menjadi beban psikis yang tak tertahankan oleh anak sekecil itu.

Sebagai bangsa, kita perlu bertanya. Apakah kita sudah cukup hadir untuk memberikan buku, pena, dan juga harapan kepada seluruh anak Indonesia, terutama di daerah tertinggal seperti NTT? (Red)