Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/12/2025), mengumumkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 November 2025 menunjukkan angka Rp 560,3 triliun, atau sekitar 2,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Menurutnya, defisit ini masih dalam batas target yang telah disepakati dan sesuai dengan desain APBN 2025. Namun, tren defisit yang terus meningkat sepanjang tahun fiskal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan akademis, ekonomi, dan sosial di tengah tekanan global dan domestik. 

Sebelumnya, dalam laporan bulanan Oktober 2025, kementerian mencatat defisit Rp 479,7 triliun atau 2,02 persen dari PDB, memperlihatkan kenaikan angka defisit dari bulan ke bulan. Tren ini dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara realisasi pendapatan negara yang belum optimal dan belanja negara yang terus tinggi, terutama untuk program-program prioritas pemerintah. 

Defisit terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan yang diterima dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan sumber lainnya. Secara teori, defisit fiskal tidak selalu buruk: dalam kondisi tertentu, defisit dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, jika berkembang tanpa kontrol, defisit dapat mengarah pada risiko makroekonomi yang serius. 

Para ekonom menyoroti sejumlah dampak signifikan yang mungkin timbul akibat defisit fiskal yang terus meningkat akan membuat dorongan permintaan agregat: 

Belanja pemerintah yang besar, khususnya untuk proyek produktif, dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas dan produktivitas belanja tersebut. 

Kebutuhan pendanaan tambahan untuk menutup defisit, pemerintah sering mengandalkan penerbitan surat utang seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau pinjaman luar negeri. Meningkatnya penerbitan utang berpotensi menambah beban bunga di masa depan dan menekan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk belanja produktif. 

Hal ini membuat risiko tekanan pasar keuangan. Ekonom sering memperingatkan bahwa defisit fiskal yang besar dapat menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan dan memengaruhi kepercayaan investor terhadap stabilitas fiskal Indonesia. Ketidakpastian ini dapat tercermin pada fluktuasi nilai tukar dan biaya pembiayaan. 

Jika pembiayaan defisit terlalu bergantung pada pencetakan uang oleh bank sentral, ini bisa memicu tekanan inflasi, adalah sebuah risiko yang harus diimbangi oleh kebijakan moneter yang berhati-hati. 

Namun, di tengah ancaman tersebut, beberapa analis fiskal menilai bahwa rasio utang Indonesia masih relatif sehat jika dibandingkan negara lain, sehingga masih terdapat ruang kebijakan untuk mengelola defisit secara bertanggung jawab. 

Memang, dan seharusnya, pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan fiskal ini. Beberapa langkah kunci yang direncanakan atau telah dijalankan antara lain melalui optimalisasi Penerimaan Negara.

Melalui perbaikan administrasi perpajakan dan kebijakan fiskal yang mendorong kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menekan dunia usaha. Selain melakukan efisiensi anggaran, melalui rvaluasi dan pemangkasan pos belanja yang kurang prioritas, serta realokasi anggaran ke sektor-sektor produktif seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. 

Perlunya pembiayaan defisit yang bijak, jika pemerintah tetap menerbitkan SBN untuk menutup defisit. Dengan menjaga struktur durasi dan biaya utang agar tidak membebani anggaran di masa depan. 

Selain itu dapat melalui pemanfaatan SAL (Dana dari Sisa Anggaran Lebih) tahun sebelumnya, agar dimanfaatkan untuk menutup sebagian kebutuhan pembiayaan tanpa harus menambah utang. 

Pengelolaan utang yang cermat dengan menjaga rasio utang tetap dalam batas aman sesuai UU Keuangan Negara. Dengan defisit maksimal 3% dari PDB dan prioritas untuk belanja produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut merupakan langkah positif, tekanan eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika pasar keuangan dunia tetap menjadi tantangan berat. Di sisi domestik, penurunan penerimaan pajak dan target belanja sosial yang agresif turut mempersempit ruang fiskal. 

Defisit APBN bukan sekadar angka di laporan fiskal; ia mencerminkan prioritas bangsa, pilihan kebijakan, dan ruang gerak pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyat. 

Di satu sisi, defisit dapat menjadi alat ampuh untuk mendorong pertumbuhan dan mempercepat pembangunan. Tetapi di sisi lain, ketidakseimbangan fiskal yang terus membesar tanpa disiplin yang kuat berpotensi membawa beban berat bagi generasi yang akan datang.

Pada akhirnya, keseimbangan antara keberanian fiskal dan kehati-hatian ekonomi bukan hanya soal teknik anggaran, tetapi juga soal komitmen terhadap masa depan yang berkelanjutan. Maka setiap rupiah yang dibelanjakan hari ini harus dapat menumbuhkan harapan yang lebih besar esok hari.(Red)