Di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bersama sejumlah organisasi pers dan penerbit menggulirkan kampanye #NoTaxforKnowledge. Sebuah seruan untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk pengetahuan seperti media berita, buku, dan publikasi ilmiah. Menurut para penggagasnya, pajak ini bukan sekadar angka dalam neraca fiskal, tetapi juga cermin dari bagaimana negara memosisikan akses informasi sebagai hak dasar warga negara. 

Kebijakan PPN di Indonesia saat ini menetapkan tarif antara 11–12 persen untuk hampir semua barang dan jasa yang menjadi objek pajak, termasuk produk pengetahuan. Angka ini membuat Indonesia berada di antara negara-negara dengan tarif PPN tertinggi di ASEAN, sejajar atau bahkan di atas beberapa negara tetangga yang lebih dulu menghapus atau memangkas pajak bagi sektor serupa. 

Sebagai perbandingan, Vietnam memperpanjang pemangkasan tarif PPN menjadi 8 persen di sebagian besar sektor untuk memperkuat pemulihan ekonomi pascapandemi, sementara Singapura menerapkan tarif 7–8 persen untuk barang dan jasa umum. Dalam konteks ini, pemberlakuan tarif tinggi di sektor pengetahuan dinilai tidak sejalan dengan tujuan memperluas akses publik terhadap informasi berkualitas. 

Menurut Usman Kansong, pakar komunikasi yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, hanya tiga negara di ASEAN yang masih mengenakan PPN atas media dan sumber pengetahuan: Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Di antara ketiganya, Indonesia bahkan menempati tarif tertinggi. 

Usman berargumen bahwa beban PPN yang tinggi semakin menekan industri media dan buku yang tengah berjuang di tengah digitalisasi ekonomi. “Kita berada dalam persimpangan antara tanggung jawab jurnalistik yang memerlukan biaya tinggi dan keberlangsungan bisnis yang rapuh,” ujarnya. Dalam pandangannya, pemberlakuan PPN yang tinggi tidak hanya memengaruhi keuntungan perusahaan media, tetapi juga ruang publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terverifikasi. 

Diskusi ini semakin relevan di era infodemic, di mana informasi salah (hoaks) tersebar masif melalui platform digital, sementara media arus utama dihadapkan pada tantangan biaya operasional yang meningkat. Para pendukung kampanye berpendapat bahwa media tradisional yang tunduk pada kode etik jurnalistik memerlukan dukungan fiskal agar tetap eksis sebagai penyangga demokrasi dan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Sementara Menteri Keuangan menegaskan bahwa kenaikan PPN bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara dan mendukung kesejahteraan publik secara luas, kelompok media melihat sudut pandang berbeda. Mereka mengingatkan bahwa tanpa insentif fiskal, akses masyarakat terhadap pengetahuan berkualitas bisa semakin tersisih oleh tekanan ekonomi. Perdebatan ini menyeruak kembali ketika banyak perusahaan media melaporkan penurunan pendapatan iklan dan melakukan pemutusan hubungan kerja. 

Di sisi lain, kebijakan pajak tidak sekadar soal pendapatan negara, tetapi juga terkait peran negara dalam menyediakan ruang publik yang bebas hambatan untuk pendidikan dan keterlibatan demokratis. Jika pengetahuan dibebani pajak yang tinggi dan aksesnya semakin mahal, dampaknya bukan hanya pada ekonomi kreatif tetapi juga pada kapasitas kritis warga negara untuk berpikir dan berpartisipasi dalam diskursus nasional.

Isu PPN atas media dan pengetahuan membuka perdebatan yang lebih besar tentang peran pajak dalam masyarakat modern. Pajak bukan hanya instrumen untuk mendanai layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, tetapi juga menjadi cermin prioritas bangsa. Ketika beban pajak dianggap membatasi akses terhadap ilmu pengetahuan, pertanyaan yang lebih mendasar muncul: apakah sistem fiskal saat ini benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang bebas, adil, dan inklusif?

Di penghujung hari, kampanye #NoTaxforKnowledge bukan sekadar tuntutan fiskal, tetapi sebuah seruan untuk menegaskan kembali bahwa pengetahuan adalah hak asasi yang harus dilindungi oleh kebijakan negara. Sebuah prinsip yang menjadi fondasi bagi demokrasi yang sehat dan masyarakat yang berdaya. (Red)