Di tengah ramainya pembahasan soal investasi digital, pinjaman online, paylater, dan transformasi teknologi finansial dalam Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, Bantul, Sri Sultan Hamengku Buwono X justru menyampaikan pesan yang terdengar sederhana namun terasa relevan untuk situasi hari ini: Gemi, Nastiti, Ngati-ati. Pesan itu disampaikan saat masyarakat Indonesia sedang menghadapi paradoks baru tentang akses keuangan yang semakin mudah, tetapi tekanan finansial rumah tangga juga ikut meningkat. Di saat aplikasi keuangan menawarkan kemudahan transaksi hanya lewat satu sentuhan layar, Sultan mengingatkan pentingnya hidup hemat, cermat, dan waspada agar masyarakat tidak terjebak dalam konsumsi tanpa kendali.

Pesan tersebut terasa kontras dengan wajah kehidupan modern yang serba cepat. Hari ini, hampir semua kebutuhan bisa dipenuhi dalam hitungan menit. Belanja cukup lewat ponsel, makanan datang ke rumah, tiket perjalanan bisa dipesan kapan saja, bahkan barang yang sebenarnya belum mampu dibeli pun dapat langsung dimiliki melalui cicilan instan. Di balik kemudahan itu, muncul budaya baru masyarakat kita yang ingin terlihat sejahtera adalah hal lebih penting daripada benar-benar sejahtera.

Fenomena inilah yang membuat filosofi Jawa yang disampaikan Sultan terasa seperti kritik halus terhadap zaman. Gemi bukan sekadar hidup pelit atau menahan diri secara berlebihan, melainkan kemampuan mengatur prioritas agar penghasilan tidak habis demi kepuasan sesaat. Nastiti berarti teliti dan cermat sebelum mengambil keputusan keuangan. Sedangkan Ngati-ati adalah kewaspadaan terhadap risiko yang sering tersembunyi di balik promosi menarik, bunga ringan, atau tombol “setuju” yang terlalu mudah ditekan.

Pesan Sultan itu muncul di tengah situasi ekonomi yang juga sedang menjadi perhatian pemerintah pusat. Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di DPR menyampaikan bahwa harapan utama rakyat sebenarnya sederhana. Ingin hidup layak, memiliki pekerjaan, mampu menyekolahkan anak, dan memenuhi kebutuhan dasar dengan tenang. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa kesejahteraan rakyat bukan semata soal menjadi kaya raya, melainkan tentang rasa aman dalam menjalani hidup sehari-hari.

Di titik inilah pesan pemerintah dan pesan budaya Jawa seakan bertemu. Negara memiliki tanggung jawab menyediakan pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Namun di sisi lain, masyarakat juga dituntut memiliki kemampuan mengelola keuangan secara sehat agar penghasilan yang diperoleh tidak habis tersedot gaya hidup konsumtif. 

Ironisnya, di saat masyarakat diminta hidup sederhana, negara yang bisa mengatur ruang digital kita justru terus mendorong konsumsi tanpa jeda. Setiap hari masyarakat dibombardir iklan sepatu, kopi kekinian, skincare, gadget terbaru, tiket wisata, hingga berbagai layanan hiburan berbasis langganan. Hampir semuanya menawarkan slogan serupa bahwa beli sekarang, bayar nanti.

Di sinilah jebakan psikologis ekonomi digital bekerja. Banyak orang merasa mampu membeli sesuatu hanya karena cicilannya terlihat ringan. Padahal yang bertambah bukan kemampuan ekonomi, melainkan daftar kewajiban bulanan. Gaji datang hanya untuk segera berpindah ke tagihan. Data terbaru menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia tahun 2025 mencapai 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan sudah menyentuh 80,51 persen. Artinya, akses masyarakat terhadap layanan keuangan berkembang jauh lebih cepat dibanding pemahaman terhadap risikonya.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pengamat ekonomi. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Bhima Yudhistira, misalnya, pernah mengingatkan bahwa kemudahan kredit digital dapat memicu budaya konsumtif apabila tidak diiringi edukasi finansial yang kuat. Menurutnya, banyak masyarakat menggunakan pinjaman digital bukan untuk kebutuhan produktif, tetapi demi mempertahankan gaya hidup.

Namun pandangan berbeda datang dari pelaku industri teknologi finansial. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menilai layanan pinjaman digital justru membantu masyarakat yang selama ini sulit mengakses kredit perbankan formal. Fintech dianggap mampu memperluas inklusi keuangan, terutama bagi UMKM dan masyarakat yang belum tersentuh layanan bank konvensional.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar beberapa waktu lalu menyatakan bahwa fintech lending hadir untuk “memberikan akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan terukur bagi masyarakat yang membutuhkan.” Di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat sipil mengingatkan bahwa kemudahan akses tersebut tetap harus dibarengi perlindungan konsumen yang ketat agar masyarakat tidak terjebak utang berlebihan.

Perdebatan itu menjadi semakin relevan karena nilai pinjaman daring terus meningkat. Data OJK mencatat outstanding pembiayaan pinjaman online pada Maret 2026 telah mencapai lebih dari Rp101 triliun, dengan pertumbuhan tahunan di atas 26 persen. Angka kredit bermasalah agregat juga masih berada di kisaran 4 persen lebih. Di balik statistik tersebut, tersimpan cerita tentang banyak rumah tangga yang hidupnya mulai bergantung pada utang jangka pendek.

Dari sudut pandang bisnis, perkembangan transaksi digital memang tidak bisa sepenuhnya dipandang negatif. Digitalisasi keuangan membantu UMKM memperluas pasar, mempermudah transaksi, dan mempercepat perputaran ekonomi. Teknologi finansial juga membuka akses pembiayaan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh kredit.

Tetapi persoalannya bukan lagi sekadar soal ada atau tidaknya teknologi. Persoalannya adalah bagaimana teknologi dirancang untuk mempengaruhi perilaku manusia. Dalam ekonomi digital, semakin sedikit hambatan dalam transaksi, semakin besar kemungkinan orang berbelanja impulsif. Karena itu aplikasi dibuat serba praktis, promo dibuat terasa mendesak, dan cicilan dikemas seolah tidak membebani. Namun yang sering terlambat disadari adalah beban psikologis setelah transaksi selesai. Banyak orang menikmati sensasi membeli, tetapi kehilangan ketenangan ketika tagihan datang bersamaan.

Di titik ini, filosofi Gemi, Nastiti, Ngati-ati terasa justru sangat modern. Ia bukan ajaran anti kemajuan, melainkan pengingat agar manusia tidak kehilangan kendali di tengah kemudahan teknologi. Gemi berarti memahami batas kemampuan diri. Menikmati hidup bukan sesuatu yang salah, tetapi memaksakan gaya hidup demi pengakuan sosial seringkali menjadi awal masalah finansial. Nastiti berarti membiasakan diri berpikir sebelum mengambil keputusan ekonomi dengan menghitung risiko, membaca syarat, dan memahami konsekuensi. Sedangkan Ngati-ati mengingatkan bahwa tidak semua yang tampak praktis benar-benar aman. Di era digital, jebakan sering hadir dalam bentuk yang paling ramah dan paling estetik.

Persoalan ekonomi rumah tangga hari ini, ketika banyak orang mengalami kenaikan pendapatan, tetapi tidak pernah benar-benar merasa lega karena gaya hidup ikut naik lebih cepat daripada kemampuan finansialnya. Karenanya gagasan tentang “hidup layak” seharusnya tidak berhenti pada kemampuan membeli barang. Hidup layak juga berarti memiliki ruang bernapas. Tidak panik saat ada kebutuhan mendadak, memiliki tabungan darurat, tidak terus-menerus dikejar cicilan, dan mampu menjalani hidup tanpa tekanan utang yang berkepanjangan.

Di tengah zaman yang terus mendorong orang membeli lebih cepat dari kemampuan dompetnya, kemampuan berkata “cukup” mungkin justru menjadi bentuk kemewahan baru. Dan mungkin, di situlah makna terdalam dari pesan Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa kemerdekaan finansial bukan pertama-tama soal banyaknya barang yang berhasil dimiliki, melainkan tentang kemampuan manusia menjaga dirinya agar tidak diperbudak oleh keinginan yang terus diproduksi tanpa henti. (Red)